Hadiri Pelantikan KADIN, Bahlil: KADIN Mampu Dorong Perekonomian Nasional dan Lokal

Wednesday, 31 March 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia / Net

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia / Net

DAELPOS.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tiba di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (30/3) dalam rangka menghadiri Pelantikan Anton Timbang sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2021-2026. Pelaksanaan pelantikan ini sekaligus mengukuhkan 145 orang pengurus KADIN Provinsi Sulawesi Utara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa KADIN merupakan salah satu mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Para pengusaha sebagai investor merupakan pencipta lapangan kerja dan pemerintah berupaya untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau biasa dikenal dengan UU Cipta Kerja (UU CK) ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memfasilitasi pengusaha dalam mengurus perizinan investasi. Dan dalam Pasal 90 UU CK dinyatakan kewajiban  agar setiap investor yang masuk ke daerah berkolaborasi dengan pengusaha yang ada di daerah dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 

“Kalau tidak, izinnya kita pertimbangkan untuk diberikan. Ini tidak bisa main-main, dan saya tidak bisa kompromi kalau urusan daerah. Harus kita dorong. Sudah saatnya orang daerah merasakan kekayaan di daerahnya sendiri. Dan karena itu, saya merasa KADIN adalah bagian mitra strategis pemerintah. Secara Undang-Undang (UU),  institusi, organisasi bisnis yang punya UU hanya KADIN. Kita minta rekomendasi KADIN, mana yang terbaik,” ujar Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) aspal buton. Hal ini sudah dilaporkan dan dibahas langsung kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Satu bulan lalu saya datang ke Buton dan Gubernur minta saya clear-kan. Alhamdulillah 2 minggu saya kerjakan, sudah keluar Keputusan Menteri untuk pemakaian aspal buton sebagai komoditas nasional untuk dipakai seluruh Indonesia. Jadi berapapun produksi aspal buton, sekarang negara yang akan menjadi pembelinya,” tegas Bahlil.

See also  Hari Kedua Inacraft 2025, UMKM Pertamina Raih Transaksi Hingga Lebih Rp1,2 Miliar

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, potensi investasi di provinsi Sulawesi Tenggara dibagi menjadi 3 (tiga) sektor, yaitu pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Bahlil menekankan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi atas perizinan investasi, khususnya sektor pertambangan, yang tidak memiliki dampak ekonomi bagi daerah.

Selanjutnya, Bahlil menyampaikan bahwa bulan April mendatang akan diselenggarakan rapat koordinasi (rakor) evaluasi perizinan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka evaluasi perizinan yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

“Jangan lagi surat-surat izin itu dipakai untuk dijual kesana kemari, kemudian daerah tidak mendapat bagian apa-apa. Ini adalah bentuk afirmatif kita. Dan saya yakin calon Ketua Umum KADIN ke depan yang bisa kita pilih yang punya komitmen dengan daerah dalam bersinergi membangun ekonomi daerah,” ujar Bahlil. 

Menurut catatan BKPM, realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tenggara di masa pandemi sepanjang tahun 2020 mencapai Rp21,13 triliun, naik  13,1% dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar Rp18,65 triliun. Pencapaian ini merupakan sinyal positif bagi pertumbuhan investasi dan pemerataan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Pada sebaran realisasi investasi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2016-2020, posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Konawe dengan nilai investasi sebesar Rp51,26 triliun, disusul Kabupaten Bombana sebesar Rp5,77 triliun; Kota Kendari sebesar Rp4,11 triliun; Kabupaten Kolaka sebesar Rp3,95 triliun; dan Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp2,05 triliun. (*)

Berita Terkait

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun
MSCI Naikkan ESG Rating BNI dari A Menjadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan
Telkom Perluas Kemitraan Teknologi Global untuk Kembangkan Decision Intelligence hingga IoT Solution
AHY Tinjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Jakarta, Proyek Garapan Hutama Karya
Epson Hadirkan Generasi Terbaru EcoTank, Lebih Ringkas, Efisien, untuk Mendukung Produktivitas
BNI-BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Dukung Penguatan Program JKN
BRI dan Playtopia Luncurkan Kartu Debit Co-Branding, Dorong Literasi Keuangan Anak
Pemberdayaan BRI Bantu Petani Stroberi Garut Kembangkan Usaha

Berita Terkait

Saturday, 21 November 2026 - 00:31 WIB

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Friday, 20 November 2026 - 19:12 WIB

MSCI Naikkan ESG Rating BNI dari A Menjadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Friday, 20 November 2026 - 19:09 WIB

Telkom Perluas Kemitraan Teknologi Global untuk Kembangkan Decision Intelligence hingga IoT Solution

Friday, 20 November 2026 - 18:44 WIB

AHY Tinjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Jakarta, Proyek Garapan Hutama Karya

Wednesday, 18 November 2026 - 21:19 WIB

Epson Hadirkan Generasi Terbaru EcoTank, Lebih Ringkas, Efisien, untuk Mendukung Produktivitas

Berita Terbaru

foto ist

Megapolitan

Daftar UMP 2027: Jakarta Termahal, Bali Catat Kenaikan Tertinggi

Saturday, 21 Nov 2026 - 19:06 WIB

Berita Utama

Jubilee Pertahankan Gelar Juara DBL Jakarta, Taklukkan Al-Maruf 65-18

Saturday, 21 Nov 2026 - 18:39 WIB