Daftar UMP 2027: Jakarta Termahal, Bali Catat Kenaikan Tertinggi

Saturday, 21 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto ist

foto ist

daelpos.com – Sejumlah pemerintah provinsi mulai mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjelang batas akhir penetapan pada 21 November 2026. Dari 15 provinsi yang telah mengumumkan keputusan hingga Sabtu siang, DKI Jakarta mencatat UMP tertinggi sebesar Rp6.136.941.

Sementara itu, Bali menjadi provinsi dengan persentase kenaikan UMP terbesar, yakni mencapai 42,15%. UMP Bali ditetapkan sebesar Rp4.559.287 atau meningkat Rp1.351.828 dibandingkan tahun sebelumnya.

DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941, naik Rp407.065 atau 7,10%. Adapun Jawa Barat menetapkan UMP sebesar Rp3 juta, meningkat Rp682.399 atau 29,44% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan juga terjadi di sejumlah provinsi lainnya. Kepulauan Riau menetapkan UMP sebesar Rp4.229.356 atau naik 9,02%, sedangkan Sulawesi Selatan mencapai Rp4.233.913 dengan kenaikan 7,98%.

Besaran kenaikan UMP di setiap daerah berbeda-beda karena mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, hingga kebutuhan hidup layak masyarakat.

Berikut daftar UMP 2027 di 15 provinsi yang telah mengumumkan penetapannya hingga Sabtu (21/11/2026) siang:

  1. DKI Jakarta: Rp6.136.941, naik 7,10%.
  2. Bali: Rp4.559.287, naik 42,15%.
  3. Sulawesi Selatan: Rp4.233.913, naik 7,98%.
  4. Kepulauan Riau: Rp4.229.356, naik 9,02%.
  5. Sumatera Selatan: Rp4.210.059, naik 6,77%.
  6. Riau: Rp4.031.142, naik 6,63%.
  7. Kalimantan Utara: Rp4.027.901, naik 6,69%.
  8. Kalimantan Tengah: Rp3.949.697, naik 7,15%.
  9. Jambi: Rp3.711.516, naik 6,91%.
  10. Sumatera Utara: Rp3.410.000, naik 5,61%.
  11. Banten: Rp3.372.828,70, naik 8,77%.
  12. Lampung: Rp3.285.152, naik 7,79%.
  13. Jawa Barat: Rp3.000.000, naik 29,44%.
  14. Jawa Tengah: Rp2.655.454, naik 14,10%.
  15. Nusa Tenggara Timur: Rp2.602.441, naik 5,97%.

Penetapan UMP 2027 mengacu pada tiga variabel utama, yakni kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Penghitungan kenaikan upah menggunakan indikator inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

See also  PON XXI, Jakarta Kokoh di Puncak Perolehan Medali

Sementara itu, penentuan KHL mengacu pada data konsumsi rumah tangga yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Komponen KHL mencakup empat aspek, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Berbeda dengan UMP, penentuan KHL sebagai dasar penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Adapun formula kenaikan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula tersebut memperhitungkan upah minimum tahun berjalan dengan penyesuaian berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya meminta seluruh gubernur mengumumkan penetapan UMP 2027 paling lambat Sabtu (21/11/2026).

Dia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan proses penetapan upah minimum berjalan sesuai jadwal.

Koordinasi tersebut dilakukan bersama kepala dinas pada 13 November, kemudian dilanjutkan dengan para gubernur, bupati, dan wali kota pada 16 November di kantor Kementerian Dalam Negeri.

“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu. Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi,” ujar Yassierli.

Menurutnya, pemerintah pusat juga telah mengirimkan surat edaran kepada pemerintah daerah. Dokumen tersebut memuat data dan panduan sebagai landasan dalam proses penetapan UMP 2027.

UMP 2027 yang telah ditetapkan pemerintah daerah mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Daftar provinsi yang telah mengumumkan besaran upah minimum tersebut masih berpotensi bertambah seiring keluarnya keputusan resmi dari daerah lainnya.

Berita Terkait

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Dinas PPAPP dan DPRD DKI Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar
Dinas PPAPP Perkuat Pencegahan Kekerasan di 44 Kecamatan
UPT PPPA DKI Perkuat Perlindungan dan Pengasuhan Anak
MRT Jakarta Benahi Standar Keselamatan Kios Blok M Hub
Bank Jakarta Perluas Akses Modal, UMKM Tak Ketergantungan Pinjol
Pramono Dorong Percepatan Belanja APBD DKI Jakarta
DPRD DKI Soroti Raperda APBD 2027 Senilai Rp82,89 Triliun

Berita Terkait

Saturday, 21 November 2026 - 19:06 WIB

Daftar UMP 2027: Jakarta Termahal, Bali Catat Kenaikan Tertinggi

Thursday, 19 November 2026 - 15:44 WIB

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Dinas PPAPP dan DPRD DKI Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Tuesday, 17 November 2026 - 16:59 WIB

Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar

Wednesday, 4 November 2026 - 17:15 WIB

Dinas PPAPP Perkuat Pencegahan Kekerasan di 44 Kecamatan

Tuesday, 3 November 2026 - 17:22 WIB

UPT PPPA DKI Perkuat Perlindungan dan Pengasuhan Anak

Berita Terbaru

foto ist

Megapolitan

Daftar UMP 2027: Jakarta Termahal, Bali Catat Kenaikan Tertinggi

Saturday, 21 Nov 2026 - 19:06 WIB

Berita Utama

Jubilee Pertahankan Gelar Juara DBL Jakarta, Taklukkan Al-Maruf 65-18

Saturday, 21 Nov 2026 - 18:39 WIB