TWK Mengubur KPK Merupakan Narasi Manuver Politik yang Berlebihan

Tuesday, 18 May 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


DAELPOS.com – Serangan balik yang dilakukan kubu Novel Baswedan dkk terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bakal mengubur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai manuver politik yang berlebihan (hiperbola).

Seperti diketahui KPK meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan TWK. Hasil TWK tersebut sebanyak 75 pegawai dinyatakan tidak lulus, termasuk Novel Baswedan dkk. Namun Presiden Jokowi meminta mereka yang tidak lulus tidak berarti diberhentikan.

Namun dalam perjalanannya hasil TWK mendapat perlawanan hebat secara opini. Perlawanan itu kemudian mengambil sebagai tindakan yang berlebihan.

Adaah pengamat komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing yang membongkar skenario Novel Baswedan dkk yang tengah mamainkan isu terkait TWK sebagai mematikan KPK.

“Menarik. (Disebut) upaya terakhir mematikan KPK. Berarti ada rangkaian yang panjang dan sampai ini lah terakhir. Kalau ini yang terakhir, berarti KPK mati dong. Ini menurut saya pandangan berlebihan, ”ujar Emrus dalam keterangannya belum lama ini.

Menurut Emrus, tidak ada lembaga lembaga bukan perkara yang mudah. Secara administrasi, kematian itu ketakutan dengan kesepakatan antara dan wakil rakyat yang ada di DPR untuk membuat UU yang membubarkan KPK.

“Tetapi kalau TWK upaya mematikan, itu berlebihan. Atau hiperbola. Jadi, kawan kita yang buat Twitter ini (Novel) telah menghiperbola masalah, ”bebernya.

Lebih lanjut, Permintaan meminta maaf kepada 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) saat TWK untuk menempuh jalur hukum jika merasa ada yang menyalahi aturan UU. Di mana dalam 75 nama pegawai yang TMS itu disebut-sebut bahwa Novel Baswedan menjadi salah satu di dalamnya.

“Kalau mereka mengedepankan wacana, namanya lebih cenderung mereka sebagai seorang aktor politik yang melakukan politik praktis,” pungkas Emrus

See also  Pertimbangkan Daya Beli Masyarakat, Pertalite Tetap dan Pertamax Disesuaikan Jauh Di Bawah Harga Keekonomian

Berita Terkait

Pembangunan Jalan KSPP Wanam–Muting Segmen I dan II Perkuat Konektivitas Wilayah Papua Selatan
HKA Optimalkan Ruas Tol dan Rest Area demi Kenyamanan Imlek 2026
Menteri Rini Sampaikan Pentingnya Penguatan Literasi Finansial Bagi Perempuan dan Birokrasi
Tinjau Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Selatan, Menteri Dody Tekankan Pentingnya Sistem Drainase Kota
Dukungan dan Apresiasi DPR Pada Kementrans, Wamen Viva Yoga: Membangun Kawasan Transmigrasi Menjadi Tanggung Jawab Semua Komponen Bangsa
Menteri Dody Tinjau IJD Ruas Banjarkemantren–Prasung, Dukung Konektivitas Kawasan Industri Prioritas di Sidoarjo
Soal Board of Peace, LaNyalla Minta Rakyat Percayakan Upaya Presiden Prabowo
Penerimaan Negara 2025 Pulih di Paruh Kedua

Berita Terkait

Tuesday, 10 February 2026 - 10:26 WIB

HKA Optimalkan Ruas Tol dan Rest Area demi Kenyamanan Imlek 2026

Monday, 9 February 2026 - 14:05 WIB

Menteri Rini Sampaikan Pentingnya Penguatan Literasi Finansial Bagi Perempuan dan Birokrasi

Monday, 9 February 2026 - 09:49 WIB

Tinjau Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Selatan, Menteri Dody Tekankan Pentingnya Sistem Drainase Kota

Sunday, 8 February 2026 - 22:47 WIB

Dukungan dan Apresiasi DPR Pada Kementrans, Wamen Viva Yoga: Membangun Kawasan Transmigrasi Menjadi Tanggung Jawab Semua Komponen Bangsa

Saturday, 7 February 2026 - 18:51 WIB

Menteri Dody Tinjau IJD Ruas Banjarkemantren–Prasung, Dukung Konektivitas Kawasan Industri Prioritas di Sidoarjo

Berita Terbaru