Ace Hasan Dukung “Kesetaraan” Anggaran Pendidikan di Bawah Kemenag dan Kemendikbud

Monday, 31 May 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera duduk bersama membahas anggaran pendidikan. Ace Hasan meminta agar anggaran pendidikan antara Kemenag dan Kemendikbud “disetarakan” dalam hal fungsi penyelenggaraan pendidikan. Hal itu ia tegaskan pada Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama RI, Senin (31/5/2021) di Gedung DPR RI.

“Di DPR sedang siklus anggaran. Momen ini penting untuk dimanfaatkan terutama soal pendidikan. Alangkah lebih baiknya kita duduk bersama dengan Kemendikbud. Mungkin kita duduk bersama dengan Komisi X DPR untuk menyiasati karena saya masih melihat ada ketimpangan anggaran antara pendidikan di bawah Kemenag dengan pendidikan di bawah koordinasi Kemendikbud”, jelas Ace.

“Biar kemudian ini menjadi kesepakatan bersama kita duduk satu meja. Berapa jumlah lembaga pendidikan di bawah Kemenag, berapa di bawah Kemendikbud. Setarakan anggarannya. Termasuk juga soal pembangunan infrastruktur dan sebagainya untuk sektor pendidikan. Dan nanti kami di Komisi VIII ada Banggarnya, Komisi X ada Banggarnya. Nanti kita lihat, apakah betul ada kesetaraan pendidikan”, lanjut Ace.

Ace juga menyampaikan bahwa Madrasah baik swasta maupun negeri memiliki prestasi yang membanggakan. Jika mendapat dukungan anggaran yang memadai dan dikelola dengan baik, Madrasah akan mampu bersaing dan menjadi lembaga pendidikan yang unggul.

“Saya tadi pagi kirim pesan ke Pak Menteri. Madrasah itu juga punya keunggulan dan itu terbukti. MAN Insan Cendekia, menjadi MAN terbaik kedua se-Indonesia. Kalau Madrasah dikelola dengan baik, bisa berkompetisi. Prestasi-prestasi yang didapatkan dari kalangan Madrasah juga sangat luar biasa. Ini kan soal bagaimana negara mau berpihak atau tidak”, ujar legislator asal Dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu.

See also  Polri: Layanan Perpanjangan SIM Daring Diakses 12.456 Pendaftar

Terakhir, Ace berharap agar pemerintah dapat memberikan anggaran yang cukup bagi pendidikan keagamaan, seperti Madrasah dan Perguruan Tinggi Agama Islam. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan.

“Untuk itu Gus Menteri saya berpikir, lembaga pendidikan yang dikelola Kemenag seperti Madrasah, Perguruan Tinggi Agama Islam baik negeri maupun swasta, itu mendapat anggaran yang cukup. Saya mengusulkan Pak Ketua, sebaiknya kita membahas secara khusus pendidikan antara Kemenag dan Kemendikbud agar keadilan anggaran juga berlaku untuk pendidikan di bawah Kemenag. Ini penting saya tekankan karena kita ingin kualitas (lembaga pendidikan) di Kemenag juga mendapatkan perlakuan yang setara”, pungkas Ace.

Berita Terkait

Bantuan Hutama Karya Group Dongkrak Kualitas Pendidikan Santri di Tasikmalaya
Sarasehan KNPI, Mendes Yandri Ajak Pemuda Kerja Nyata Bangun Desa
Sinergi Pemerintah Siapkan Strategi Inklusi Keuangan Digital untuk Perlinsos
Mendes Yandri: Program Jaga Desa Kolaborasi Besar Wujudkan Asta Cita ke-6
Komite III DPD RI Laksanakan Kunjungan Kerja ke Belanda Sebagai Referensi Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional
BKSAP DPR RI Kecam Israel atas Gugurnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza dalam Serangan Brutal
Periode Juli 2025,Harga Referensi CPO Menguat, Biji Kakao Melemah
Tiba di Jeddah, Prabowo Akan Temui PM Arab Saudi

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:34 WIB

Bantuan Hutama Karya Group Dongkrak Kualitas Pendidikan Santri di Tasikmalaya

Friday, 4 July 2025 - 20:53 WIB

Sarasehan KNPI, Mendes Yandri Ajak Pemuda Kerja Nyata Bangun Desa

Friday, 4 July 2025 - 20:51 WIB

Sinergi Pemerintah Siapkan Strategi Inklusi Keuangan Digital untuk Perlinsos

Thursday, 3 July 2025 - 18:33 WIB

Mendes Yandri: Program Jaga Desa Kolaborasi Besar Wujudkan Asta Cita ke-6

Thursday, 3 July 2025 - 13:57 WIB

Komite III DPD RI Laksanakan Kunjungan Kerja ke Belanda Sebagai Referensi Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional

Berita Terbaru

Politik

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Saturday, 5 Jul 2025 - 15:25 WIB