DPR: Suntik BUMN 67 Triliun Bebani Negara

Monday, 7 June 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Anggota Komisi VI DPR RI, Elly Rachmat Yasin / Net

Anggota Komisi VI DPR RI, Elly Rachmat Yasin / Net

DAELPOS.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Elly Rachmat Yasin menilai wacana penyuntikan dana Rp. 67 triliun kepada BUMN perlu dipertimbangkan. Hal ini dinilai akan membenani negara, di tengah situasi pandemi dan keuangan negara mengalami resesi.

“Apalagi pemerintah juga sedang fokus pada pemulihan ekonomi, memberikan bantuan sosial, membantu peningkatan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Dikatakannya, rencana penggelontoran dana dalam skema penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022. Jumlah tersebut sangat fantastis. Meningkat 42 persen dibandingkan dengan PMN tahun 2020, yang kala itu sebesar Rp 28 triliun.

Memang, Menteri BUMN melaporkan bahwa 90 persen BUMN terkena dampak negatif pandemi covid-19. Tetapi menurut saya, masing-masing perusahaan memiliki tabungan, dan punya berbagai bentuk aset. BUMN jauh lebih bisa dibandingkan dibandingkan dengan pelaku usaha swasta. , apalagi yang menggelar UMKM, mereka harus diprioritaskan,” katanya.

“Kita pun belum bisa memastikan efektifitas PMN untuk BUMN dalam situasi perekonomian global yang masih tertekan saat ini. Penambahan modal besar buat apa saat ini? Mobilitas manusia yang masih terbatas saat belum kondusif untuk ekspansi usaha.” tambahan.

Dikatakannya, sedangkan PMN tidak boleh untuk bayar utang. PMN juga tidak bisa untuk sekedar bertahan hidup perusahaan.

“Pemanfaatan PMN untuk usaha produktif dan berorientasi pada efisiensi, serta pengembangan usaha. Dalam situasi pandemi ini seperti apa ekspansinya?,” jelasnya.

Sehingga, dibutuhkan transparansi, bagaimana strateginya agar PMN yang dimaksud memiliki keuntungan berlipat ganda pada 2023 deviden tahun 2024 bisa lebih besar daripada PMN yang diberikan.

See also  Kunjungi Pemkot Jaktim, Pj Gubernur Heru Bahas Program Prioritas dan Tinjau Pelayanan Publik

Berita Terkait

Hasilkan Kebijakan Aspiratif dan Berdampak, Menteri PANRB Terima Masukan dari PPI
Prabowo: Polri Harus Tetap Tangguh, Bersih, dan Berpihak kepada Rakyat
Audiensi Dubes Uni Emirat Arab, Mendes Yandri Ajak Perkuat Ketahanan Pangan di Desa
Raker dengan DPR RI, Menteri Rini Jelaskan FWA ASN: Dilakukan Sesuai Kesiapan dan Kebutuhan Organisasi
Tingkatkan Ketahanan Banjir dan Tsunami, Kementerian PU Kebut Perbaikan 3 Sungai di Kota Palu
Bappenas Gandeng IBC: Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Lantik PPT Pratama, Menteri PANRB: Pertajam Proyeksi Kedepan Untuk Birokrasi yang Adaptif, Responsif dan Antisipatif
Menteri PU, Mensos, dan Seskab Pastikan Renovasi Sekolah Rakyat Tahap I Rampung Juli 2025

Berita Terkait

Wednesday, 2 July 2025 - 09:10 WIB

Hasilkan Kebijakan Aspiratif dan Berdampak, Menteri PANRB Terima Masukan dari PPI

Tuesday, 1 July 2025 - 18:35 WIB

Prabowo: Polri Harus Tetap Tangguh, Bersih, dan Berpihak kepada Rakyat

Tuesday, 1 July 2025 - 18:12 WIB

Audiensi Dubes Uni Emirat Arab, Mendes Yandri Ajak Perkuat Ketahanan Pangan di Desa

Tuesday, 1 July 2025 - 14:06 WIB

Raker dengan DPR RI, Menteri Rini Jelaskan FWA ASN: Dilakukan Sesuai Kesiapan dan Kebutuhan Organisasi

Monday, 30 June 2025 - 19:34 WIB

Tingkatkan Ketahanan Banjir dan Tsunami, Kementerian PU Kebut Perbaikan 3 Sungai di Kota Palu

Berita Terbaru

Nasional

Indonesia-Selandia Baru: Kolaborasi Ekonomi Hijau Menguat

Tuesday, 1 Jul 2025 - 19:02 WIB

Nasional

Kemenpar Sasar Pasar MICE Tiongkok Lewat Business Matching

Tuesday, 1 Jul 2025 - 18:49 WIB

Ekonomi - Bisnis

BRI Fokus Langkah Transformasi di Seluruh Aspek

Tuesday, 1 Jul 2025 - 18:43 WIB