DAELPOS.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan kolaborasi dengan The National Support for Local Investment Climates (NSLIC), untuk menghadirkan kemudahan berinvestasi. Kerja sama tersebut dilakukan melalui perumusan petunjuk teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).
MPP dihadirkan untuk memangkas hambatan investasi dan memberikan kecepatan pelayanan perizinan maupun non-perizinan. “MPP diharapkan mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi. Terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin usaha untuk menggerakan ekonomi nasional,” jelas Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam acara Kick Off Meeting Perumusan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MPP, secara virtual, Kamis (10/06).
Sejalan dengan visi Presiden tahun 2019-2024 khususnya pada poin ke-3 yaitu undang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan, kehadiran MPP diharapkan lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. MPP merupakan tempat terintegrasinya berbagai pelayanan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/D maupun swasta.
Guru Besar Universitas Sriwijaya tersebut menekankan bahwa untuk memperkuat penyelenggaraan MPP, telah disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Peraturan tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas pembentukan MPP, termasuk koordinasi dan penganggarannya. Upaya penguatan MPP juga dilakukan melalui pembuatan ketentuan tentang kriteria, syarat, tata cara dan mekanisme pembentukan MPP.
Diah mengungkapkan ketentuan tersebut akan ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri PANRB sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden yang akan diterbitkan, dan akan menjadi fokus kerja sama NSLIC dan unit kerja Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan NSLIC dapat melakukan sosialisasi PermenPANRB secara optimal serta training and coaching of the national and local government untuk mengimplementasikan PermenPANRB.
Tahun 2019, Kementerian PANRB bersama Universitas Indonesia telah melakukan survei tentang efektivitas MPP dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian daerah. Berdasarkan hasil survei pada sebelas daerah yang memiliki MPP, MPP mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan total investasi tahun 2018 sebesar 6,6 triliun, meningkat 31 persen menjadi 8,6 triliun di tahun 2019. Untuk diketahui, hingga saat ini sudah ada 43 MPP yang telah diresmikan di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Senior Manager Local and Regional Economic Development (LRED)/NSLIC Nathalie Leonhardt menyampaikan bahwa di tingkat nasional, NSLIC bertugas untuk mendukung program prioritas Indonesia dalam perbaikan iklim investasi. Ada sejumlah bentuk dukungan NSLIC terhadap program MPP yakni membantu penyusunan materi hingga sosialisasi Peraturan Menteri PANRB tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MPP. Kemudian melakukan Training of Trainer (ToT) pelaksanan PermenPANRB tersebut dari tenaga yang ahli dibidangnya.
“Hasil-hasil yang diharapkan dari proyek ini adalah bisa menjawab hambatan utama dalam peraturan perundang-undangan di dunia usaha. Serta mendukung kementerian dan lembaga lain untuk perbaikan regulasi, mendukung kebijakan terkait Online Single Submission (OSS) ataupun kerja sama antar-daerah,” ujarnya.
Nathalie mengatakan pihaknya telah menunjuk daerah percontohan atau pilot project yaitu Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan masing-masing 5 kabupaten/kota. Dukungan yang dilakukan adalah perbaikan DPMPTSP dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan investasi.
Sementara itu, Senior Development Officer of Global Affairs Canada Melisa Go mengatakan bahwa sebagai pemberi dana untuk proyek NSLIC, pihaknya mendukung salah satu kegiatan dari proyek NSLIC tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan dari NSLIC sendiri, yakni meningkatkan iklim investasi. Ia menilai bahwa penyelenggaraan MPP dinilai penting sebagai media pendukung peningkatan investasi di Indonesia yang sejalan dengan program Presiden RI Joko Widodo.
“MPP telah tersebar dan tidak hanya dinikmati masyarakat yang tinggal di kota besar. Seperti saya sendiri pengguna MPP DKI Jakarta, namun MPP ada sampai keluar Pulau Jawa,” ucapnya.
Hadirnya MPP di berbagai daerah dinilai mampu membangkitkan roda perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Disamping itu, juga untuk meningkatkan pelayanan itu sendiri serta meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan bantuan teknis dari NSLIC ini dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi dari Pemerintah Kanada untuk mendukung pembangunan di Indonesia.
Sebagai informasi, Proyek National Support for Local Investment Climates (NSLIC)/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED) adalah program kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dengan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC) dalam mengembangkan kapasitas para pihak untuk meningkatkan iklim investasi lokal, serta mengembangkan ekonomi lokal dan daerah di beberapa kabupaten/kota terpilih di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini turut dihadiri Program Director Local and Regional Economic Development (LRED)/ NSLIC Cavelle Dove; Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin; Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III Kementerian PANRB Yusuf Kurniawan, serta instansi terkait.
