Kolaborasi KemenkopUKM, Kementan dan IPB Kembangkan Korporatisasi Petani

Friday, 25 June 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kementerian Koperasi dan UKM terus menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo terkait Korporatisasi Petani Indonesia. Kali ini, upaya tersebut dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Institut Pertanian Bogor (IPB). 

Kerjasama itu tertuang dalam MoU bertema “Peningkatan Produksi Pangan Nasional dan Kesejahteraan Petani Berbasis Korporasi” yang ditandatangani Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bersama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Dekan Fakultas Pertanian IPB, Sugiyanta, di Gedung Kementan, Jakarta, Kamis (24/6/2021).

MenkopUKM mengatakan, kerjasama ini merupakan perwujudan dari  amanat Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui korporatisasi petani.

“Kami antarkementerian diminta kolaborasi dan integrasi program, salah satu yang ditugaskan Presiden adalah korporatisasi petani. Pertanian ini wilayah Kementan, dan kami rumuskan dalam koperasi pangan. Kami bantu di kelembagaan petani,” kata Teten.

Teten menjelaskan, tantangan petani saat ini adalah masalah kelembagaan, bagaimana membenahi kelembagaan petani saat ini dari skala sempit atau perorangan menjadi skala besar. Yaitu, dengan membuat piloting korporasi petani. “Koperasi bisa menjadi salah satu lembaga untuk mengkonsolidasi petani-petani perorangan,” jelas Teten.

Selanjutnya, kata Teten, adalah bagaimana koperasi petani bisa terhubung dengan pembiayaan. Hal ini bisa diatasi oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, termasuk melakukan pembinaan dalam pengembangan model bisnisnya.

“Karena itu ini kolaborasi yang sangat baik, apalagi didukung IPB di teknologi pertaniannya. Sehingga, diharapkan dapat menjadi pertanian modern dan mandiri,” kata Teten.

Tindaklanjut dari kerjasama ini, lanjut Teten, salah satunya dalam waktu dekat merealisasikan pilot project koperasi petani di Lampung, untuk komoditas pisang. Koperasi ini telah bermitra dengan offtaker dan sudah terakses pembiayaan perbankan. “Permintaan pasar saat ini cukup besar dan ada banyak komoditas potensial lainnya yang bisa dikembangkan untuk ekspor,” jelas MenkopUKM. 

See also  Kementerian PU Mulai Rehabilitasi Daerah Irigasi Cibaliung, Tingkatkan Produktivitas Pertanian di Pandeglang Banten

Di tempat yang sama, Mentan Syahrul Yasin Limpo berharap,q korporasi pertanian ini bisa berjalan lebih berskala ekonomi dan marketable, sehingga komoditi petani bisa dipasarkan untuk pasar nasional maupun ekspor. 

“Kita berharap budidaya mampu yang kita  tangani, dan petani yang di koorporasikan, dan kemudian kita memilih komoditi tertentu untuk kita dorong untuk masuk kepada market-place yang ada. Saya berada di hulunya, dan MenkopUKM ada di hilir. Sehingga, korporasi pertanian ini bisa berskala ekonomi,” ucap Mentan.

Mentan juga membuka diri bagi perguruan tinggi lain untuk bekerjasama dalam pengembangkan varietas unggul dan teknologi pertanian.

Sementara itu, Dekan Fakuktas Pertanian IPB Sugiyanta mengatakan bahwa pihaknya sebagai institusi pendidikan ingin berkontribusi sebesar-besarnya pada kemandirian pangan di bidang pertanian melalui penyediaan sumber daya manusia (SDM) unggul, kompeten dan berjiwa enterpreneur. 

“Kami sangat mendukung kerjasama ini.  Mahasiswa kami nanti bisa terjun langsung praktek ke lapangan guna melahirkan petani-petani milenial yang mengadopsi teknologi modern dan inovatif,” pungkas Sugiyanta.

Berita Terkait

Minta Maaf, Menag Jelaskan Upaya Pemerintah Sejahterakan Guru
Kemenko PMK: Sinkronisasi Program Prioritas dengan Anggaran dan Digital
Digitalisasi Bansos, Gus Ipul: Langkah Penting Transparansi, Partisipasi, dan Tepat Sasaran
Kemenperin Tetapkan Prioritas Industri 2026: Hilirisasi, Ekspor, dan Transformasi Hijau
Aduan BEM Universitas Ahmad Dahlan dan Seniman Daerah: Mendorong Revisi UU Hak Cipta
Apresiasi Otsus Tak Kena Efisiensi, Senator Filep Dukung Langkah Pemerintah Optimalkan Penyerapan Otsus
RUPTL Tidak Nasionalis, SP PLN Minta Presiden Prabowo Cabut KEPMEN ESDM RI NOMOR: 188 Tahun 2025
Lima Desain Pelayanan Prima Jadi Fokus Evaluasi Pelayanan Publik 2025

Berita Terkait

Thursday, 4 September 2025 - 14:16 WIB

Minta Maaf, Menag Jelaskan Upaya Pemerintah Sejahterakan Guru

Thursday, 4 September 2025 - 14:04 WIB

Kemenko PMK: Sinkronisasi Program Prioritas dengan Anggaran dan Digital

Wednesday, 3 September 2025 - 18:33 WIB

Digitalisasi Bansos, Gus Ipul: Langkah Penting Transparansi, Partisipasi, dan Tepat Sasaran

Wednesday, 3 September 2025 - 18:31 WIB

Kemenperin Tetapkan Prioritas Industri 2026: Hilirisasi, Ekspor, dan Transformasi Hijau

Wednesday, 3 September 2025 - 18:26 WIB

Aduan BEM Universitas Ahmad Dahlan dan Seniman Daerah: Mendorong Revisi UU Hak Cipta

Berita Terbaru

Energy

Pertamina Drilling: Membangun Bangsa, Membangun Sekolah

Friday, 5 Sep 2025 - 00:55 WIB