Kepala BPIP dan Mendes Jadikan Desa sebagai Masa Depan Indonesia

Wednesday, 15 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar bersama Wakil Presiden Indonesia ke-6 periode 1993-1998 Try Sutrisno menjadi Narasumber dalam Acara Pertemuan Nasional Kepala Desa dengan Tema

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar bersama Wakil Presiden Indonesia ke-6 periode 1993-1998 Try Sutrisno menjadi Narasumber dalam Acara Pertemuan Nasional Kepala Desa dengan Tema "Membangun Ekonomi dan Demokrasi dari Desa melalui Virtual. Jakarta , Rabu (15/09/2021).

DAELPOS.com – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Pertemuan Nasional Kepala Desa yang bertema Membangun Ekonomi dan Demokrasi dari Desa secara virtual, Rabu (15/9).
 
Dalam sambutannya, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi mengatakan, saat ini sudah banyak desa yang menunjukkan contoh-contoh terbaik pengelolaan wewenang dan  sumber daya.

Menurutnya, ada banyak hal positif yang bisa dipelajari dari desa-desa di Indonesia, mulai dari transparansi penggunaan dana desa, isu pemberdayaan masyarakat hingga inovasi layanan.
 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), lanjut Yudian Wahyudi, memiliki tradisi yang hebat dalam memberikan insentif, penghargaan untuk desa-desa dengan prestasi terbaik.
 
“Kemendes PDTT juga memiliki pendekatan yang menarik, yang secara holistik mengembangkan desa dari berbagai sudut, seperti tangguh bencana dan mengarusutamakan Sustainability Development Goals (SDGs) perkasa PBB ke kebijakan Desa,” jelasnya.
 
Lebih lanjut ia mengatakan, desa sering dipandang  hanya menjadi penyangga dan penyuplai kebutuhan masyarakat kota, mulai dari tenaga kerja sektor domestik, produk pertanian sehingga tempat untuk menyimpan sampah kita.
 
Dalam kerangka berpikir ini, lanjutnya, kita sering melihat desa sebagai masa lalu, bahwa suatu saat semua beralih ke kota sebagai masa depan. Secara historis imajinasi politik dan hukum, desa bukanlah ban serep bagi kota, dalam sejarahnya, desa menjadi pusat perlawanan gerilya terhadap kekuatan militer kolonial.
 
“Imajinasi desa sebagai ruang yang damai dan penuh gotong royong seharusnya tidak dimaknai sebagai romantisasi sejarah saja, melainkan sebagai spirit dan cita-cita bersama sebagai bangsa untuk menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi gotong royong,” ungkapnya.
 
Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar juga terus berikhtiar menguatkan desa-desa menjadi harapan masa depan Indonesia.
 
“Seperti yang disampaikan oleh Prof. Yudian tadi, kita tidak lagi menempatkan desa sebagai masa lalu, justru sebaliknya kita harus menempatkan desa menjadi masa depan,” jelasnya.
 
Oleh karena itu, pihaknya selalu mengembangkan istilah ruralisasi, atau kembali desa. Menurutnya, dari berbagai kondisi yang dihadapi oleh bangsa dan negara benteng teraman, terbaik dan terkuat adalah Desa.
 
“Termasuk hari ini ketika bicara tentang kondisi pandemik yang melanda  dunia, ternyata Desa memiliki daya tahan yang luar biasa bukan hanya urusan kesehatan, bahkan urusan ekonomi pun seluruh sektor mengalami pertumbuhan minus kecuali pertanian dan semua tahu bicara pertanian adalah kehidupan di desa,” ungkap Gus Halim.

See also  Bertemu Menteri Keuangan, Menteri PPPA Bintang Sampaikan Kondisi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Berita Terkait

Minta Maaf, Menag Jelaskan Upaya Pemerintah Sejahterakan Guru
Kemenko PMK: Sinkronisasi Program Prioritas dengan Anggaran dan Digital
Digitalisasi Bansos, Gus Ipul: Langkah Penting Transparansi, Partisipasi, dan Tepat Sasaran
Kemenperin Tetapkan Prioritas Industri 2026: Hilirisasi, Ekspor, dan Transformasi Hijau
Aduan BEM Universitas Ahmad Dahlan dan Seniman Daerah: Mendorong Revisi UU Hak Cipta
Apresiasi Otsus Tak Kena Efisiensi, Senator Filep Dukung Langkah Pemerintah Optimalkan Penyerapan Otsus
RUPTL Tidak Nasionalis, SP PLN Minta Presiden Prabowo Cabut KEPMEN ESDM RI NOMOR: 188 Tahun 2025
Lima Desain Pelayanan Prima Jadi Fokus Evaluasi Pelayanan Publik 2025

Berita Terkait

Thursday, 4 September 2025 - 14:16 WIB

Minta Maaf, Menag Jelaskan Upaya Pemerintah Sejahterakan Guru

Thursday, 4 September 2025 - 14:04 WIB

Kemenko PMK: Sinkronisasi Program Prioritas dengan Anggaran dan Digital

Wednesday, 3 September 2025 - 18:33 WIB

Digitalisasi Bansos, Gus Ipul: Langkah Penting Transparansi, Partisipasi, dan Tepat Sasaran

Wednesday, 3 September 2025 - 18:31 WIB

Kemenperin Tetapkan Prioritas Industri 2026: Hilirisasi, Ekspor, dan Transformasi Hijau

Wednesday, 3 September 2025 - 18:26 WIB

Aduan BEM Universitas Ahmad Dahlan dan Seniman Daerah: Mendorong Revisi UU Hak Cipta

Berita Terbaru

Menag Nasaruddin Umar (Foto: Dok Kemenag)

Nasional

Minta Maaf, Menag Jelaskan Upaya Pemerintah Sejahterakan Guru

Thursday, 4 Sep 2025 - 14:16 WIB

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae / foto ist

Ekonomi - Bisnis

OJK: Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah Tumbuh Positif

Thursday, 4 Sep 2025 - 14:10 WIB

Ekonomi - Bisnis

BNI Perkuat Komitmen Hijau dan Inklusif di Hari Pelanggan Nasional

Thursday, 4 Sep 2025 - 14:07 WIB