DAELPOS.com – Di masa mendatang, perlu ada perhatian khusus terkait pengaturan jenjang karir Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR Aminurokhman dalam pertemuan Panja RUU ASN dengan akademisi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Undip, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (8/11).
“Pertama saya mencatat soal subjektivitas top leader di lembaga-lembaga pemerintah. Menyangkut karir seorang ASN baik dia PNS maupun PPPK (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja),” ungkap Aminurokhman.
Legislator NasDem itu menegaskan, persoalan jenjang karir tersebut akan menentukan manajemen kepemimpinan di ranah birokrasi publik.
Mantan Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur dua periode itu juga tidak menampik terkadang rekrutmen beberapa pucuk jabatan di birokrasi ASN masih bersifat politis.
“Maka jika regulasi ini (RUU ASN) dapat diimplementasikan, maka persoalan tersebut diharapkan dapat diminimalisasi,” kata Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan) tersebut.
Sebelumnya terdapat pandangan bahwa jenjang karir yang dipolitisasi tersebut tidak lepas dari konsekuensi kepala daerah yang menjadi kepala pembina ASN di tingkat daerah.
Oleh karena itu Aminurokhman menilai perlunya pasal-pasal konkret yang dapat mengatur hal-hal tersebut. Ia berharap dengan adanya regulasi yang mumpuni, maka ke depannya ASN akan mendapatkan keleluasaan untuk mengelola birokrasi secara profesional dan jauh dari tekanan-tekanan politis yang berdampak pada jenjang karir.
