DAELPOS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar kegiatan evaluasi dan apresiasi penyelesaian sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah tahun 2021 serta mempersiapkan strategi pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah untuk tahun 2022. Pada tahun 2021, Kementerian PUPR menerima penghargaan Juara I Kategori Sertipikasi Kelompok III BMN Awards dan Lelang Awards dalam acara Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara (APKN) yang diselenggaraan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diterima Kementerian PUPR dalam penyelesaian sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2022 yang perlu digarisbawahi adalah kolaborasi, baik Kementerian PUPR bersama Kemenkeu atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Kolaborasi seperti ini mesti menjadi landasan kita untuk bekerja. Kami di Kementerian PUPR meyakini bahwa tidak ada kerja yang bisa kita tuntaskan tanpa kolaborasi, karena sesungguhnya kerja itu adalah resultate dari interaksi kita bersama,” kata Zainal Fatah dalam sambutannya acara Evaluasi dan Apresiasi Penyelesaian Sertipikasi BMN berupa Tanah Tahun 2021 serta Strategi Persiapan Pelaksanaan Sertipikasi BMN berupa Tanah Tahun 2022 di Semarang, Kamis (9/12/2021).
Menurut Zaenal Fatah, semua usaha sinergi dan koordinasi adalah ikhtiar untuk membangun jembatan pengertian yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam pencapaian target sertipikasi BMN berupa tanah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, usulan sementara nominatif sertipikasi BMN Kementerian PUPR pada tahun 2022 sebanyak 15.608 bidang.
“Insya Allah dengan cara kerja yang terus kita lakukan perbaikan, tahun depan kita akan menjadi juara. Juara dari kita sendiri karena kita menentukan target yang besar dan Insya Allah kita akan berjaya sebagaimana tahun ini,” ujar Zaenal Fatah.
Dirjen Kekayaan Negara, Kemenkeu Rionald Silaban menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian PUPR atas upaya kerja keras dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah untuk tahun 2021. Selanjutnya tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk pelaksanaan tahun 2022 guna mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Sertipikasi BMN berupa tanah menjadi penting ketika ada proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menggunakan tanah BMN, karena dalam tahapan final business case mensyaratkan tanah yang bersertipikat guna memitigasi proyek,” tutur Rionald Silaban.
Kementerian PUPR merupakan Kementerian yang mengelola aset BMN terbesar. Secara total, jumlah aset BMN Kementerian PUPR pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 Audited mencapai 2.217,82 triliun dari nilai 7.470,19 triliun. Nilai ini setara dengan 29,69 % dari seluruh nilai BMN kementerian/lembaga.
Kementerian PUPR juga mendominasi pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah dalam 3 tahun terakhir dengan rata-rata 84,5% yakni tahun 2019 sebanyak 4.876 bidang dari total BMN berupa tahan secara nasional 6.900 bidang, tahun 2020 sebanyak 7.205 bidang dari 7.870 bidang, dan tahun 2021 sebanyak 22.686 bidang dari 24.837 bidang. (*)
