Sri Mulyani Berikan DAK Nonfisik untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

Thursday, 23 December 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan dan melindungi perempuan dan anak-anak perempuan melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komitmen ini dilakukan melalui inovasi baru, yakni pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang dipakai untuk memberikan pelayanan dan melindungi perempuan dan anak.

“Kita lihat akhir-akhir ini, terjadinya anak-anak perempuan yang dijadikan korban, yang sungguh-sungguh sangat memilukan bagi kita semuanya. Sejak tahun 2021 ini, kita menambahkan satu menu baru yaitu DAK nonfisik yang dipakai untuk dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak,” ujar Menkeu, dikutip dalam laman resmi Kemenkeu, Kamis (23/12/2021).

Instrumen tersebut dibentuk atas inisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), melihat banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di daerah.

“Saya berharap ini tentu akan memberikan penguatan bagi pemerintah daerah sampai kabupaten/kota dan kalau kabupaten/kota itu bisa masuk ke kecamatan, ke kelurahan. Sehingga, kejadian-kejadian yang sangat-sangat buruk, yang betul-betul memilukan itu bisa dicegah dari awal. Dan kalaupun ada kemudian kejadian, kita juga bisa membantu sepenuhnya para korban,” ujarnya.

Melalui dana yang ditransfer langsung ke daerah, Menkeu meminta pemerintah daerah memastikan perempuan dan anak-anak perempuan dapat fokus memperoleh pendidikan tanpa khawatir menjadi korban kekerasan.

“Ini adalah sesuatu yang harus kita terus perjuangkan, harus kita terus-menerus jaga dan perangi praktik-praktik yang sangat buruk ini. Jangan sampai anak-anak perempuan yang kita ingin maju, yang ingin sekolah, kemudian dia dihadapkan pada risiko menjadi korban kejahatan,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan terus melanjutkan komitmen untuk mendukung pemberdayaan dan melindungi perempuan dan anak-anak melalui berbagai instrumen dari APBN, baik melalui gender mainstreaming, gender responsive budget, maupun DAK nonfisik.

See also  Tingkatkan Konektivitas di Sumut, Menteri Basuki Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Pelaksanaan 30 Ruas IJD Sepanjang 209 Km

“Harapannya, perempuan dan anak-anak perempuan tidak hanya mendapatkan perlindungan, namun juga mendapatkan kesempatan yang sama, baik dari sisi kesehatan, seperti imunisasi, seperti gizi yang baik, hingga kesempatan untuk sekolah, dan pada akhirnya mereka bisa menjadi perempuan-perempuan yang produktif, yang sehat, dan bisa memberikan kebaikan tidak hanya pada dirinya, namun pada keluarga dan kepada bangsa kita,” tandasnya.

Berita Terkait

HUT ke-22 DPD Tak Mau Sekadar Seremonial, Sultan Najamudin Dorong Donor Darah Serentak di 38 Provinsi
DPD RI Dorong Penguatan Kampung Nelayan Merah Putih
Aspirasi Daerah Dorong Pembaruan UU Ketransmigrasian, Komite I DPD RI Buka Ruang Pra-Pembahasan
Kementerian PU Salurkan 12.000 Liter Air untuk Dukung Pemadaman Kebakaran TPA Buku Deru-Deru
Dwi Ajeng Soroti Penguatan BPK RI Hadapi Kompleksitas Pengawasan Keuangan Negara
HUT ke-81 TNI Digelar Sederhana, Prabowo-Jokowi-SBY Hadir
HUT ke-81 TNI, Kemhan Komitmen Perkuat Pertahanan Nasional
HUT ke-28, Bank Mandiri Bayarkan Dividen Interim Rp6,16 Triliun

Berita Terkait

Thursday, 8 October 2026 - 13:20 WIB

HUT ke-22 DPD Tak Mau Sekadar Seremonial, Sultan Najamudin Dorong Donor Darah Serentak di 38 Provinsi

Tuesday, 6 October 2026 - 19:42 WIB

DPD RI Dorong Penguatan Kampung Nelayan Merah Putih

Tuesday, 6 October 2026 - 16:11 WIB

Aspirasi Daerah Dorong Pembaruan UU Ketransmigrasian, Komite I DPD RI Buka Ruang Pra-Pembahasan

Monday, 5 October 2026 - 13:30 WIB

Kementerian PU Salurkan 12.000 Liter Air untuk Dukung Pemadaman Kebakaran TPA Buku Deru-Deru

Monday, 5 October 2026 - 13:28 WIB

Dwi Ajeng Soroti Penguatan BPK RI Hadapi Kompleksitas Pengawasan Keuangan Negara

Berita Terbaru