DAELPOS.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yessy Melania meminta Peraturan Pemerintah (PP) 85/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk direvisi agar sesuai dengan aspirasi nelayan dan masyarakat perikanan.
“Kami minta direvisi dan disesuaikan dengan aspirasi nelayan dan masyarakat perikanan. Sehingga polemik di masyarakat dapat terjawab,” kata Yessy saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).
Ia juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggencarkan sosialisasi kepada nelayan dan masyarakat perikanan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Agar semangat PNBP sektor kelautan dan perikanan dapat diterima dan dipahami demi keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan serta tata kelola kelautan dan perikanan yang sehat,” tambahnya.
Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu meminta KKP membuat skema pemanfaatan PNBP bagi kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir, dan kesehatan ekosistem laut.
Diketahui, hasil PNBP KKP tahun 2020 sebesar Rp857 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp1 triliun. “Mungkin bisa dikembalikan bagi subsidi BBM bagi nelayan, asuransi nelayan, alat tangkap bagi nelayan, alat pengolahan bagi masyarakat pesisir, sarpras (sarana dan prasarana) nelayan dan perbaikan ekosistem laut dan pesisir itu sendiri,” tandasnya.
Yessy juga meminta dukungan Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan pasca banjir Kalimantan Barat akhir tahun lalu. Bantuan yang dimaksud ialah bagi pembudidaya Arwana di Kabupaten Kapuas Hulu.
“Karena banyak ikan Arwana mati. Kami meminta prioritas dari Dirjen Budidaya KKP untuk membantu para pembudidaya Arwana. Sebab selama ini mereka juga menyumbang negara dari hasil jual-beli,” pungkasnya.
