DAELPOS.com – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid, mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk tidak cepat menyimpulkan bahwa ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan, steril dari ancaman potensi radikalisme dan terorisme. Pangkalnya, kelompok radikal dan intoleran ialah manusia yang selalu bergerak, tidak berhenti di satu wilayah dalam menyebarkan paham-paham menyimpang mereka.
“Dari kalangan kelompok radikalisme itu masih belum merasakan efek jera. Apalagi, banyak kelompok radikal yang menganalogikan bahwa khilafah itu mulia dan murni untuk berjuang menegakkan keadilan, sedangkan demokrasi itu murni kehancuran dunia. Ini harus diperhatikan,” kata Habib Syakur, dalam keterangannya, Selasa (1/3/2022).
Habib Syakur meminta BNPT maupun Densus 88 Antiteror untuk selalu waspada dan memperhatikan pergerakan dakwah-dawkah dari organisasi keagamaan yang sudah dilarang oleh pemerintah. Karena, patut diduga oknum dari kelompok ini tidak jera untuk selalu menyebarkan paham-paham khilafah, yang takutnya berujung pada radikalisme dan intoleran.
“Pemahaman ini gampang masuk ke dalam individu yang jelas pada puncaknya sangat meresahkan seluruh masyarakat. Jadi saya menyalahkan BNPT terlalu dini jika berpendapat demikian menjamin keamanan ibu kota negara baru. Pada intinya, kita wajib ikhtiar dunia, kita tawakkal kepada Allah SWT. Dalam ikhtiar itu kan harus ada kehati-hatian yang sangat tinggi,” ungkapnya.
Ketimbang mengeluarkan pernyataan yang hanya pemanis, menurut Habib Syakur, lebih baik BNPT melakukan pendataan, serta menganalisasi ASN serta para kepala daerah yang berpotensi disusupi paham radikal.
Selain itu, BNPT juga wajib mendukung semangat nasionalisme rakyat Indonesia. BNPT harus berdialog dengan Kementeria Dalam Negri, dan lembaga negara lainnya, untuk menginisasi penghargaan kota toleransi. Dengan adanya predikat kota toleransi, masyarakat semakin mencintai daerahnya, dan akan selalu menjaga dari penyusupan paham-paham radikal dan intoleran.
“Ini aspirasi masyarakat. Karena masyarakat khawatiran sudah terlalu banyak propaganda-propaganda radikalisme dan intoleran,” tukas Habib Syakur.
Sebelumnya, BNPT memastikan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, steril dari ancaman dan potensi radikalisme dan terorisme.
Hal itu disampaikan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme R Ahmad Nurwakhid saat memberikan sambutan dalam kunjungan silaturahmi kebangsaan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu (23/2/2022) lalu.
Dalam sambutannya, Nurwakhid menjelaskan kunjungan BNPT ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara BNPT dengan pemerintah daerah melalui ajang kegiatan silaturahmi kebangsaan.
Sesuai dengan mandat dan wewenang kelembagaannya, BNPT ingin memastikan Kaltim yang telah ditetapkan sebagai IKN steril dari ancaman dan potensi radikalisme dan terorisme.
“IKN tidak bisa dilepaskan dari kesiapan ketahanan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan bernegara seperti ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Di Kaltim ini aspek ketahanan nasional itu relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah yang lain,” kata Nurwakhid.
Berbicara tentang ancaman terorisme, lanjutnya, tidak hanya bisa dilihat dari aspek aksi kekerasan, tetapi juga harus dilihat dari hulunya seperti ideologi radikal, sikap intoleran dan eksklusif.
Karena itulah, Kaltim sebagai calon ibu kota baru harus steril tidak hanya dari ancaman kekerasan, tetapi juga ideologi kekerasan dan kebencian tersebut.
Menurut Nurwakhid, intoleransi sesungguhnya merupakan awal dari radikalisme dan terorisme. Sikap yang tidak senang terhadap keragaman akan mendorong lahirnya pemahaman yang radikal yang pada akhirnya berwujud dalam aksi teror.
