DAELPOS.com – Indeks manufaktur Indonesia disebut lebih tinggi dari beberapa negara lain. PMI pada April melewati PMI manufaktur Cina yang sebesar 46,0; Rusia 48,2; Malaysia 51,6; Taiwan 51,7; dan Vietnam 51,7.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin menilai PMI yang tercatat menguat tersebut menggambarkan adanya pemulihan yang terus berlanjut.
Menurut Mukhtarudin, tren positif tersebut tidak terlepas dari upaya pengendalian pandemi, termasuk vaksinasi.
“Kerja sama pemerintah dan masyarakat yang keras terus membuahkan hasil nyata, terlihat dari tingkat pengendalian pandemi yang semakin membaik,” tutur Mukhtarudin, Jumat, (6/5).
Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini pun berharap pemulihan ekonomi mestinya selalu dijaga dengan dukungan masyarakat sambil tetap berhati-hati dan waspada dengan dinamika yang saat ini terjadi.
Selain dinamika pandemi, Anggota Banggar DPR RI ini bilang, ekonomi Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan global yang terus diantisipasi dan diredam dengan berbagai kebijakan.
“Hal ini agar berdampak terbatas ke ekonomi domestik,” pungkas Mukhtarudin.
Untuk diketahui, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan peningkatan PMI seiring dengan menguatnya laju ekspor. Pada Maret 2022, ekspor mengalami surplus hingga US$ 4,53 miliar.
“Jadi, hasil PMI ini mewakili perbaikan kondisi bisnis seluruh sektor manufaktur di Indonesia selama delapan bulan berturut-turut dengan tingkat perbaikannya yang tercepat sejak Januari lalu,” tutur Menperin, Kamis (5/5).
Adapun pemulihan dari sektor manufaktur dianggap dapat mendukung solidnya kinerja pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2022. Agus menyebut sektor industri manufaktur masih menunjukkan ekspansi dengan laju lebih cepat sepanjang April.
Agus mengatakan para pelaku usaha industri manufaktur di Indonesia akan optimistis kinerja pada periode selanjutnya. Sebab, pemulihan pada masa mendatang bakal ditopang dengan penguatan konsumsi masyarakat serta permintaan ekspor.
Di sisi lain, lanjut Agus, pemerintah juga akan mendorong potensi belanja barang masyarakat dan modal serta jasa ke dalan negeri. Belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp 526 triliun, sedangkan pemerintah daerah Rp 535 triliun.
“Artinya, total lebih dari Rp 1.000 triliun. Sedangkan, anggaran di BUMN Rp 420 triliun. Semua angka itu sangat besar, yang perlu dipacu untuk pembelian produk-produk dalam negeri sehingga industri kita dapat tumbuh dan berkembang. Jadi, jangan lagi, hilangkan atau kurangi sebanyak-banyaknya untuk pembelian produk impor,” pungkas Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.
