BPBD DKI Gelar Diskusi Publik Kajian Risiko Bencana

Thursday, 30 June 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta selenggarakan diskusi publik Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (29/6), dengan mengundang seluruh unsur pentaheliks di Jakarta yang terdiri dari OPD, dunia usaha, akademisi, NGO/masyarakat, dan media massa. Hal ini dalam rangka membuat KRB sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di Jakarta.

“Diskusi publik KRB ini menjadi acuan utama Jakarta dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), karena Jakarta memiliki tantangan kebencanaan yang kompleks” ujar Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji.

Pengkajian yang dilakukan dalam KRB memperhitungkan berbagai dimensi bencana, yakni bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Metodologi yang digunakan dalam perhitungan bahaya menggunakan pedoman yang dikeluarkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan perhitungan kerentanan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Kemudian, untuk kapasitas memperhitungkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB dan Ketua Yayasan Pengurangan Risiko Bencana, serta dihadiri berbagai peserta dari unsur pentaheliks, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Geologi Kementerian ESDM, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, OPD Pemprov DKI Jakarta, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Trisakti, Disaster Risk Reduction Indonesia, Mercy Coros Indonesia, Palang Merah Indonesia (PMI) DKI, Yayasan Kausa Resiliensi Indonesia (YKRI), dan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI).

“Hasil dari pengkajian risiko bencana menentukan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pelaksanaan arah kebijakan penanggulangan bencana membutuhkan partisipasi semua pihak, mulai dari pemerintah sampai pada lapisan masyarakat,” ujar Isnawa.

See also  Warga Blitar Terlantar di Banda Aceh Dipulangkan atas Peran dan Bantuan Haji Uma

Acara kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan pembahasan diskusi publik KRB oleh setiap unsur yang terlibat, dengan harapan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jakarta dapat lebih terukur dan terarah.

Berita Terkait

Komite I DPD RI Dorong RUU Adminduk Tingkatkan Pelayanan Publik
Habib Ali Alwi Kunjungi Ponpes Al-Aqsho, Pastikan Aspirasi Ditindaklanjuti
DPD RI DIY Himpun Masukan Pengawasan APBN 2026, Soroti Ketimpangan dan Daya Beli Masyarakat
Syukuran HUT Ke-22 DPD RI Bersama OKD Sulut
DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT
Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh
DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan

Berita Terkait

Monday, 16 November 2026 - 17:02 WIB

Komite I DPD RI Dorong RUU Adminduk Tingkatkan Pelayanan Publik

Saturday, 24 October 2026 - 11:00 WIB

Habib Ali Alwi Kunjungi Ponpes Al-Aqsho, Pastikan Aspirasi Ditindaklanjuti

Wednesday, 21 October 2026 - 18:07 WIB

DPD RI DIY Himpun Masukan Pengawasan APBN 2026, Soroti Ketimpangan dan Daya Beli Masyarakat

Sunday, 11 October 2026 - 10:24 WIB

Syukuran HUT Ke-22 DPD RI Bersama OKD Sulut

Friday, 25 September 2026 - 14:45 WIB

DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT

Berita Terbaru

foto ist

Megapolitan

Pramono Buka PON Voli Pantai, Jakarta Bidik Juara Umum

Sunday, 22 Nov 2026 - 18:49 WIB