daelpos.com — Diplomasi parlemen dinilai perlu semakin terhubung dengan kepentingan daerah, terutama bagi wilayah perbatasan dan kepulauan seperti Kepulauan Riau (Kepri). Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bertajuk “Diplomasi Parlemen dan Kepentingan Daerah dalam Kerangka Forum Senat Asia Tenggara (FSAT)” di Hotel Aston Batam, Kamis (24/9).
Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman mengatakan pembentukan FSAT diarahkan sebagai wadah kerjasama antar lembaga senat atau majelis tinggi di Asia Tenggara. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran pengalaman, dialog kepentingan bersama, serta pengembangan kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.
“Bagaimana diplomasi parlemen dapat semakin terhubung dengan kepentingan daerah?” kata Gusti Farid dalam sambutannya. Menurutnya, dinamika kawasan Asia Tenggara berdampak langsung terhadap daerah melalui perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, konektivitas, ekonomi maritim, hingga kerjasama lintas batas.
Gusti Farid mengatakan DPD RI memandang daerah harus menjadi subjek dalam kerja sama luar negeri, bukan hanya penerima manfaat. Melalui FSAT, jejaring dengan lembaga perwakilan negara lain diharapkan dapat membuka peluang memperkenalkan potensi daerah sekaligus menyampaikan kepentingan daerah dalam kerja sama regional.
Kepala Bappeda Provinsi Kepri Aries Fhariandi mengatakan posisi Kepri sebagai wilayah perbatasan membuat kerja sama regional memiliki arti strategis. Kepri berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia serta menjadi bagian penting dari jalur perdagangan, investasi, pariwisata, dan konektivitas internasional.
“Kepri terletak di daerah yang strategis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi simpul logistik dan perdagangan internasional,” ujar Aries. Ia berharap FSAT dapat mendorong kerja sama yang lebih konkret, terutama dalam konektivitas, investasi, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan nilai tambah bagi masyarakat daerah.
Dekan FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Sayed Fauzan Riyadi, mengatakan perubahan geopolitik dan semakin kompleksnya persoalan kawasan membuat diplomasi tidak cukup hanya mengandalkan jalur antarpemerintah. Menurutnya, kedekatan lembaga perwakilan dengan masyarakat menjadi salah satu kekuatan yang dapat dikembangkan dalam diplomasi parlemen.
Ia mendorong FSAT tidak berhenti sebagai forum pertemuan, tetapi memiliki mekanisme kerja, kemitraan, dan tindak lanjut yang jelas. “FSAT harus memiliki perspektif bukan hanya tentang Kepri, tetapi juga berlaku di seluruh daerah,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan agenda yang berbasis data.
Anggota DPD RI asal Kepri Ismeth Abdullah mengatakan FSAT perlu didorong untuk memperkuat kepentingan daerah sekaligus hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara tetangga. Menurutnya, pengalaman Kepri menunjukkan masih terdapat ruang besar untuk mengembangkan potensi ekonomi kelautan dan kawasan perbatasan.
“FSAT akan digesah oleh DPD RI untuk kepentingan daerah dan meningkatkan hubungan dan kekuatan ekonomi dengan negara tetangga,” kata Ismeth. Ia menyoroti kondisi ekonomi daerah yang masih banyak bertumpu pada aktivitas daratan, sementara potensi ekonomi laut belum sepenuhnya dikembangkan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kepri Hendri – mewakili Gubernur, mengatakan forum tersebut mencerminkan kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah. Menurutnya, karakteristik Kepri sebagai wilayah kepulauan membutuhkan regulasi, struktur, dan kebijakan yang mampu menjawab tantangan yang berbeda dengan wilayah daratan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Batam Tri Wahyu Rubiyanto berharap FSAT menghasilkan langkah konkret bagi Kepri. Ia menilai Batam memiliki posisi strategis sebagai kota industri dan kawasan perdagangan bebas, dengan sektor manufaktur dan konstruksi yang turut menggerakkan perdagangan dan pariwisata. Ia juga mendorong agar kerja sama regional menyentuh isu konektivitas dan sumber daya manusia.
Diskusi juga diikuti perwakilan dosen dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kepri. Diplomasi parlemen tidak berhenti pada forum dan kesepakatan, tetapi memiliki matriks tindak lanjut, berbasis data, serta mampu menjawab isu lintas batas, lingkungan, sumber daya manusia, investasi, konektivitas, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Forum ini diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat jejaring parlemen sekaligus membawa kepentingan daerah ke dalam kerja sama kawasan.
BKSP DPD RI menilai posisi Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan Batam dan Kepri relevan sebagai ruang pembahasan diplomasi parlemen berbasis kepentingan daerah. Melalui FSAT, kepentingan daerah diharapkan dapat diterjemahkan menjadi agenda kerja sama yang lebih konkret, termasuk investasi berkualitas, konektivitas, transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, keamanan maritim, dan kesejahteraan masyarakat.
