Pemprov DKI Dukung Satu Data Indonesia

Thursday, 22 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania. / foto ist

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania. / foto ist

DAELPOS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), mensosialisasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi di Ruang Pola, Gedung Balaikota, Kamis (22/9). Kegiatan dibuka Kepala Bappeda DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania.

Dalam sambutannya, Atika mengatakan, sosialisasi ini menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dalam upaya mewujudkan tata kelola sekaligus mendorong keterbukaan transparasi dan pemanfaatan data.

Menurut Atika, dengan ketersediaan data yang baik akan mendorong partisipasi publik yang positif.

Diharapkan, Forum Satu Data ini dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola data berkualitas untuk pembangunan Kota Jakarta yang berkelanjutan.

“Pemprov DKI selalu memegang teguh prinsip bahwa kebijakan disusun berdasarkan data. Forum ini dapat menjadi strategi yang signifikan sebagai tonggak dan fundamen yang melahirkan kebijakan pembangunan Pemprov DKI,” kata Atika.

Sementara, Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Agus Imam Rifusua menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini menampilkan narasumber dari Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas, Oktorialdi.

Kemudian, Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta Favten Ari Pujiastuti, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan Provinsi DKI Jakarta Heru Hermawanto; dan Satpel Pengelola Data Statitik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Octo Alexandro.

“Semua narasumber telah menyampaikan materi dengan baik. Kita juga mendapatkan ilmu untuk menentukan apa saja yang harus diperbaiki dan lakukan,” ungkapnya.

Menurut Imam, saat ini data di Jakarta sudah dikelola dengan baik, namun yang perlu ditingkatkan yaitu keseragaman dan kevalidan data. Karena, setiap organisasi pemerintah daerah (OPD)  telah mempunyai data masing-masing yang belum disinkronisasikan jadi satu.

See also  Pemprov DKI: Tarif Layanan Integrasi MRT-LRT-TransJakarta Resmi Ditetapkan Rp 10 Ribu

“Harapan kami, data jakarta bisa lebih terolah dengan baik. Kemudian bisa dibagikan dan dimanfaatkan bersama oleh setiap OPD. Jadi mereka lebih mudah untuk mengambil data yang telah seragam dan valid,” tuturnya.

Berita Terkait

DPD RI DIY Himpun Masukan Pengawasan APBN 2026, Soroti Ketimpangan dan Daya Beli Masyarakat
Syukuran HUT Ke-22 DPD RI Bersama OKD Sulut
DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT
Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh
DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan
Pelajar Wonosobo: Indonesia Tak Kekurangan Orang Pintar, Tapi Butuh Integritas.
Dari Lingga, Pelajar Serukan Anak Muda Jangan Jadi Penonton Indonesia Emas

Berita Terkait

Wednesday, 21 October 2026 - 18:07 WIB

DPD RI DIY Himpun Masukan Pengawasan APBN 2026, Soroti Ketimpangan dan Daya Beli Masyarakat

Sunday, 11 October 2026 - 10:24 WIB

Syukuran HUT Ke-22 DPD RI Bersama OKD Sulut

Friday, 25 September 2026 - 14:45 WIB

DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT

Thursday, 24 September 2026 - 16:30 WIB

Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh

Thursday, 10 September 2026 - 16:21 WIB

DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Wamen Todotua Raih Honorary Fellow Award di CAFEO 44

Friday, 23 Oct 2026 - 08:54 WIB