DAELPOS.com – Di tengah ancaman terjadinya resesi, ajakan Presiden Joko Widodo kepada kementerian/lembaga, pemda, dan BUMN agar senantiasa memegang komitmen untuk melakukan pembelian produk dalam negeri, menjadi sebuah ajakan yang tepat. Ajakan tersebut bahkan diyakini dapat mengerek kapasitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang ujungnya mampu menciptakan penguatan ekonomi domestik.
Ajakan itu sendiri dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara dalam acara BNI Investor Daily Summit 2022, Selasa (11/10/2022). Kepala Negara mendorong pengadaan barang produksi domestik untuk keperluan pemerintah.
“Tujuannya agar perputaran uang di dalam negeri meningkat dalam rangka menghadapi ketidakpastian global,” ujar Presiden Jokowi.
Dari catatan Presiden Jokowi, kini mayoritas pengadaan barang yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan pelat merah berasal dari pasar impor. Akibatnya, perputaran uang di dalam negeri berkurang.
Padahal, tambah Presiden Jokowi, pemerintah melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN telah berkomitmen untuk pembelian produk dalam negeri. Kepala Negara meyakini, jika anggaran tersebut dapat terealisasi 100 persen, maka kapasitas produksi UMKM akan meningkat.
Sebagai gambaran, Presiden Jokowi pun menjelaskan bahwa kini realisasi pembelian BUMN untuk produk UKM baru mencapai 72 persen. Sedangkan APBN dan APBD masih kecil, yakni baru 44 persen.
“Padahal ada dana Rp950 triliun. Nah kalau ini nanti terealisasi 100 persen, maka akan kelihatan sekali UKM kita harus menaikkan kapasitas produksinya,” tutur Presiden Jokowi.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi sempat mengingatkan BUMN yang dinilai gemar membeli barang impor. Menurutnya, penggunaan barang dalam negeri seringkali tidak dengan cermat.
Banyak pihak telah menggelontorkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membeli barang secara impor. Oleh sebab itu, Kepala Negara mendorong komitmen dari pemerintah daerah (pemda) dan BUMN untuk meminimalkan aktivitas belanja secara impor.
Indonesia Incorporated
Presiden Jokowi juga memandang penting kolaborasi antara pelaku UMKM dan usaha besar untuk bersama-sama membangun Indonesia incorporated. Presiden Jokowi meyakini, persoalan yang dihadapi Indonesia, bahkan dunia, di saat ini, akan mampu terselesaikan bila semua unsur turut bergerak dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Kalau ini kuat betul. Kita bisa bersatu, kita kompak, seperti saat kita menangani pandemi sampai ke tingkat daerah dan RT, semuanya bergerak. Ini akan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi,” tandas Presiden Jokowi.
Tak dipungkiri, ini bukan pertama kali Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya akselerasi belanja produk lokal. Bahkan, Kepala Negara sempat menyinggung isu reshuffle bagi pimpinan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) yang belanja anggarannya justru digunakan untuk membeli barang impor.
Dalam rangka lebih mempertegas seruan untuk membeli produk dalam negeri terutama pelaku kelas UKM, Kepala Negara pun telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2/2022. Salah satu poin dalam beleid itu adalah instruksi agar paling sedikit 40 persen dari anggaran belanja barang/jasa diperuntukkan bagi produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
Selain itu, Kepala Negara juga menginstruksikan, percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog sektoral/katalog lokal. Seiring itu pun, Presiden Jokowi memberikan perintah khusus kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) Hendrar Prihadi untuk memperbaiki tata kelola di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Presiden Jokowi meminta, Hendi (panggilan akrab Hendrar) meningkatkan digitalisasi UMKM melalui e-Katalog, sekaligus menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Pada akhir September lalu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, sejak April 2022 pihaknya telah melakukan pemantauan harian terhadap pelaksanaan aksi afirmasi BBI.
“Realisasi belanja produk dalam negeri oleh K/L/pemda dan BUMN mencapai Rp468,29 triliun atau 49,97 persen dari komitmen Rp937,20 triliun,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, penayangan produk di e-Katalog diproyeksi dapat mencapai 1,5 juta pada akhir tahun ini, menyusul realisasi yang telah menyentuh 1,2 juta. Harapannya, ajakan bahkan keluarnya inpres itu dapat menciptakan ekonomi domestik yang semakin kuat. Perputaran uang di dalam negeri tetap kencang. Selain tentunya, diharapkan aksi belanja produk dalam negeri itu bisa menjadi gaya hidup belanja pemerintah dan masyarakat.
