DAELPOS.com – Pemerintah Indonesia, asosiasi, dan pelaku usaha keuangan digital (fintech) terus konsisten mendorong edukasi fintech yang diharapkan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), berkolaborasi menghadirkan program edukasi tahunan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022 yang sukses mengedukasi lebih dari 1,5 juta masyarakat.
Diawali dengan gelaran 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) – forum pertemuan para pimpinan lembaga keuangan, asosiasi, dan pelaku fintech lokal dan mancanegara, BFN 2022 yang berlangsung selama sebulan penuh mempertemukan para penggiat fintech dari berbagai negara di luar Indonesia melalui serangkaian webinar. 4th IFS dan BFN 2022 menjadi kelanjutan dari rangkaian program edukasi dan diskusi tahunan, di mana tahun ini fokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional dengan mengusung tema ‘Moving Forward Together: The Role of Digital Finance & Fintech in Promoting Resilient Economic Growth and Financial Stability’.
Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Platemengungkapkan, “Penurunan aliran pendanaan start-up digital di wilayah Asia mencapai 60% year-on-year dan 33% quarter-to-quarter pada triwulan ke-III tahun 2022. Meski demikian, nilai transaksi sektor fintechIndonesia, dengan Compounded Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 39%, tertinggi kedua di antara negara-negara G20. Performa unggul ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyikapi masa pandemi Covid-19 secara progresif sebagai momentum akselerasi digitalisasi sektor jasa keuangan di Indonesia.”
“Fintech is here to stay with a bright future,terlepas dari tech winter. Dengan CAGR sebesar 15% tahun 2022 hingga 2027 prognosisnya, nilai transaksi sektor fintechglobal diperkirakan mencapai USD28 triliun pada 2027. Kondisi optimistik ini turut dialami atau diproyeksikan oleh sektor fintechIndonesia. Nilai transaksi kotor/gross transaction valuesektor digital paymentberada di kisaran USD266 miliar dan diproyeksikan akan mencapai sekitar USD431 miliar pada 2025 dengan CAGR 17%,” lanjut Johnny.
“Dalam merealisasikan potensi tersebut, pelaku sektor fintech perlu terus berinovasi seiring dengan perkembangan teknologi digital. Adopsi teknologi pun membutuhkan kolaborasi multipihak, dari sektor industri, pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait demi memastikan terwujudkan ekonomi digital nasional yang aman, diadopsi oleh SDM yang cakap, dan memberikan dampak sosial ekonomi yang tepat sasaran, eksponensial, serta berkelanjutan, menuju Indonesia terkoneksi, makin digital makin maju,” kata Johnny.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo pada perhelatan tersebutmenyampaikan apresiasi kepada regulator, asosiasi terkait, dan industri terhadap implementasi berbagai inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang begitu cepat mendigitalkan ekonomi Indonesia. Atas hal tersebut, dalam Presidensi G20 2022, dunia telah mengakui transformasi digital Indonesia. Dalam Presidensi tersebut, terdapat kesepakatan cross border payment, sehingga diperkirakan enam tahun ke depan pembayaran antar negara akan semakin erat, cepat, murah, dan aman. Selain itu, telah disepakati desain konseptual untuk Central Bank Digital Currency (CDBC) untuk mendorong transaksi cross border serta inklusi keuangan yang mendukung UMKM, kaum muda dan perempuan. “Hal yang terpenting dalam digitalisasi adalah aktivitas, risiko, dan regulasi serta supervisi. Let’s digitalize Indonesia for better future,” pungkas Gubernur Perry.
Lebih lanjut, Gubernur Perry menegaskan 5 (lima) langkah penting untuk mendigitalisasi Indonesia, yaitu; i) Satu bahasa layanan pembayaran dan jasa keuangan melalui QRIS yang telah mencapai 30 juta pengguna, Standar Nasional Open API (SNAP) dengan 87 jenis servis yang akan terus diperluas, dan pengaturan data yang mencakup data publik, data kontraktual, dan data privat; ii) Satu bangsa melalui pengaturan konsolidasi industri jasa pembayaran yang berbasis klaster sehingga terbangun kolaborasi dalam ekosistem pembayaran bank dan non bank untuk berkompetisi secara global; iii) Satu nusa melalui 3i yaitu interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi antara lain pada pasar uang dan operasi moneter, BI-FAST dengan RTGS dan GPN; iv) Pembentukan market conduct danpricing policy untuk persaingan industri sehat; 5) Digital rupiah yang akan mencakup penerbitan, pemusnahan, dan transfer antar bank. Saat ini BI tengah menjajaki teknologi yang digunakan untuk Rupiah Digital. Ke depan Rupiah Digital dapat diimplementasikan pada Operasi Moneter (OM) dan Pasar Uang. Tidak menutup kemungkinan pelaku sistem pembayaran kritikal akan menjadi wholesaler untuk Rupiah Digital ini.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara mengatakan, “Pesatnya transformasi digital di sektor jasa keuangan tersebut tentunya harus tetap mendukung stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, OJK akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan yang akomodatif dalam memitigasi risiko terkait digital. Selain itu, inovasi digital harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memiliki kerangka manajemen risiko yang andal.”
Kebijakan tersebut untuk memastikan level playing field di sektor jasa keuangan dan meminimalisir regulatory arbitrage di sektor jasa keuangan serta dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan pengembangan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berdaya tahan. Kebijakan ini sesuai dengan hasil Konferensi Tingkat Tinggi G20 lalu, di mana pemimpin negara G20 sepakat bahwa transformasi digital merupakan salah satu agenda penting yang harus terus ditindaklanjuti implementasinya.
Sebagai bukti nyata keseriusan OJK dalam mendukung sektor keuangan digital, pada rangkaian BFN, OJK telah menyelenggarakan dua agenda Focus Group Discussion (FGD) bersama para profesional di bidangnya. Tema pertama yang diangkat, yakni Framework for Responsible Artificial Intelligence,di mana diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang menerapkan OECDAI Principles.Selanjutnya, untuk dapat membuka peluang peningkatan pemanfaatan fintechbagi masyarakat, dilaksanakan pula FGD Aggregator: A great way to boost financial Inclusion.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Budi Gandasoebrata mengatakan, “Program Bulan Fintech Nasional berupaya mengarusutamakan berbagai isu di sektor fintech agar masyarakat semakin familiar dengan ragam fintech, manfaat, serta risikonya. Dari antusiasme masyarakat, kami melihat BFN menjadi katalisator dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Selain edukasi, program ini menawarkan 232 lowongan pekerjaan dari perusahaan fintech Indonesia. Kami percaya, peluang fintech kedepannya semakin tidak terbatas pemanfaatannya telah diaplikasikan di hampir setiap aktivitas konsumsi masyarakat. Kami berharap, BFN dapat hadir kembali dengan dampak yang semakin signifikan untuk masyarakat.”
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI), Sunu Widyatmoko menyampaikan keterlibatan AFPI dalam BFN ini menjadi wujud nyata komitmen asosiasi dalam menghadirkan edukasi dan sosialisasi yang relevan melalui kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah dan asosiasi fintech, seperti AFTECH. Presidensi G20 Indonesia secara spesifik telah mengakui peran fintechsebagai akselerator pertumbuhan ekonomi di masa pemulihan ekonomi nasional melalui teknologi digital di fintech lendingdapat menjangkau akses pembiayaan bagi masyarakat unbanked dan underserved.
“Wujud nyata keberadaan fintech lending bagi perekonomian nasional bisa dilihat dalam hal pembiayaan UMKM misalnya, fintech lending mencatatkan agregat penyaluran pendanaan mencapai Rp476,89 triliun kepada 92,4 juta penerima pinjaman (borrower). Ini menjadi bukti kontribusi positif fintech lending dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Bersama penyelenggara kami siap berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lain dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan inklusi keuangan termasuk turut memperkecil kesenjangan (gap) kredit sektor UMKM,” ungkap Sunu.
