DAELPOS.com – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis data realisasi investasi sepanjang periode Oktober–Desember (triwulan IV) Tahun 2022 yang mencapai Rp314,8 triliun atau meningkat sebesar 2,3% dibanding dengan periode sebelumnya dan berhasil menyerap 339.879 Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Secara kumulatif data realisasi investasi sepanjang periode Januari–Desember Tahun 2022 tercatat sebesar Rp1.207,2 triliun atau melampaui 100,6% dari target yang ditentukan sebesar Rp1.200 triliun. Capaian tersebut meningkat 34,0% dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2021 dan berhasil menyerap 1.305.001 TKI.
“Alhamdulillah kita mampu mencapai sebesar Rp1.207,2 triliun, secara y-o-y tumbuh 34%. Ini salah satu pertumbuhan investasi yang terbesar. Target realisasi investasi di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) kami sekitar Rp968 triliun, sementara Bapak Presiden memberi target Rp1.200 triliun. Alhamdulilah, saya terima kasih kepada teman-teman Kementerian Investasi dan DPMPTSP Provinsi, Kabupaten/Kota. Ini kerja kalian semua dan kerja kita semua mencapai 100,6% dan mencapai target,” ujar Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers yang diselenggarakan sore ini (24/1).
Lebih lanjut, Bahlil juga menjelaskan besarnya kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan IV 2022 yaitu sebesar Rp175,2 triliun atau 55,6% yang melebihi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu Rp139,6 triliun atau 44,4% dari total capaian realisasi investasi. Menurut Bahlil, data ini membuktikan pulihnya tingkat kepercayaan dunia usaha global kepada pemerintah Indonesia dengan terus meningkatnya iklim investasi di Indonesia pascapandemi Covid-19 ini.
“Kita harus bersyukur bahwa di tengah kegelapan ekonomi global, FDI (Foreign Direct Investment) yang masuk ke Indonesia masih tetap tumbuh sebesar 44,2%. Inilah sebuah kepercayaan yang harus diakui baik kepada yang suka maupun yang tidak suka terhadap pemerintahan ini. Bahwa realisasi investasi tumbuh. Itu adalah dampak dari apa yang menjadi kebijakan pemerintah di bawah pemerintahan pak Jokowi dan sekaligus melahirkan trust bagi para investor yang masuk ke Indonesia,” tambah Bahlil.
Mengikuti tren pada triwulan sebelumnya, sebaran realisasi investasi di luar pulau Jawa pada triwulan IV 2022 ini kembali mendominasi dengan kontribusi sebesar Rp164,2 triliun atau 52,2% dari total capaian realisasi investasi. Angka ini meningkat 28,7% dari periode yang sama di tahun 2021.
Adapun untuk total realisasi investasi pada triwulan IV 2022 ini, provinsi Jawa Barat masih menjadi posisi tertinggi yaitu Rp46,2 triliun, yang diikuti oleh Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten. Sedangkan, khusus untuk PMA, realisasi investasi di provinsi Sulawesi Tengah mengungguli Jawa Barat pada peringkat tertinggi, yaitu sebesar US$2,4 miliar yang diikuti oleh Jawa Barat; Maluku Utara; Banten; dan Jawa Timur.
“Jadi, bahwa kalau kita lihat FDI, Sulawesi Tengah nomor 1, Maluku Utara nomor 3, dan lihat rata-rata pertumbuhan dari daerah ini, pertumbuhan ekonominya pasti akan jauh lebih baik. Karena selain didorong dari belanja konsumsi dalam negeri, investasi juga cukup bagus,” jelas Bahlil.
Sementara hal baru yang disampaikan pada Konferensi Pers kali ini adalah Kementerian Investasi/BKPM merilis data Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tercatat selama tahun 2022 pada sistem OSS (Online Single Submission). Tercatat sebanyak 1.895.021 NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan nilai komitmen investasi sebesar Rp318,6 triliun diterbitkan tahun 2022. Dari data tersebut, tercatat sebanya 1.733.234 NIB dimiliki oleh pelaku usaha skala mikro dengan nilai komitmen investasi sebesar Rp132,7 triliun. Sedangkan sebanyak 161.787 NIB dimiliki oleh pelaku usaha skala kecil dengan nilai komitmen investasi sebesar Rp185,9 triliun. Pencatatan data investasi untuk UMK tersebut sejalan dengan semangat Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 yang di mana investasi harus membawa pembangunan yang benar-benar adil, tangguh, dan inklusif untuk semua.
“Bapak Presiden dalam berbagai arahannya, meminta kami sebagai Menteri Investasi untuk jangan hanya mengurus investor yang besar-besar, yang kecil-kecil juga harus diurus. Dalam rangka menerjemahkan itu, maka kami urus betul,” jelas Bahlil. (***)
