PKS Siapkan 800 Advokat Pengamanan Suara Pileg dan Pilpres 2024

Tuesday, 21 February 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meresmikan Sekolah Hukum Pemilu dan Tim Hukum dan Advokasi se-Indonesia untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

Terhitung sekitar 800 advokat yang berada dalam Tim Hukum dan Advokasi tingkat pusat sampai daerah disiapkan untuk mengamankan suara PKS di Pileg dan Pilpres 2024.

Mereka akan diberikan pendidikan dan pemahaman tentang hukum umum maupun yang berkaitan dengan Pemilu di Sekolah Hukum Pemilu (SHP) selama dua bulan ke depan. 

Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang diwakilkan oleh Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzammil Yusuf membuka dan memberikan arahan kepada Tim Hukum dan Advokasi yang akan bertugas.

Syaikhu menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Hukum dan Advokasi Zainudin Paru dan jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.

Menurut Syaikhu, Pesta Demokrasi 2024 ini sangat istimewa. Dalam tahun itu terdapat tiga pemilihan sekaligus, mulai dari Pileg dan Pilpres yang digelar bersamaan di satu hari dan Pilkada di akhir tahunnya. Oleh karena itu harus disiapkan dengan baik.

Setelah diresmikan, SHP langsung menggelar Studium Generale yang diisi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyampaikan materi tentang Partai Politik, Demokrasi, dan Pemilihan Umum Serentak 2024.

See also  Lampaui Target, Vaksinasi Covid-19 Capai 82.815 Orang

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

foto istimewa

Megapolitan

Pramono Bakal Tindak Tegas ASN Bawa Kendaraan Pribadi Hari Rabu

Thursday, 10 Jul 2025 - 18:27 WIB