Pembangunan Rendah Karbon di Papua Diharapkan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat

Tuesday, 28 February 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Papua diharapkan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua. Lebih jauh, perdagangan emisi karbon (carbon emission trading) diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi rakyat Papua.

“Paling tidak dari trading carbon-nya itu bisa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat yang ada di sana. Sebetulnya itu yang kita harapkan, sehingga jangan kita bilang, ‘oh ini kawasan hutan lindung, oh ini kawasan ini, kawasan itu,’ tapi kok masyarakat tidak lihat manfaat ekonominya,” kata Wempi pada acara temu interaktif bertajuk “Mendorong Pelembagaan Pembangunan Berkelanjutan di Papua” di Hotel Wyndham Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Acara yang digelar oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN) tersebut bertujuan menyediakan solusi alternatif untuk mengatasi bottleneck implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan melalui skema PRK di Provinsi Papua.

Wempi menegaskan, kolaborasi antara Kemendagri dan KEMITRAAN terkait PRK bisa mempercepat visi besar ke depan supaya kesejahteraan dapat terwujud. Selain itu juga kementerian/lembaga (K/L) terkait diikutsertakan agar terlibat aktif dalam pembangunan di Papua. Hal ini sebagai upaya mewujudkan tujuan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian rakyat Papua menjadi lebih baik.

“Kita bisa bangun, jangan sampai kita terlambat, jadi di awal pembangunan ini, KEMITRAAN ini ikut bersama bergandeng dengan pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat atau K/L lain untuk bersama-sama mengawal proses,” terangnya.

Dia melanjutkan, seiring dengan hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, pemerintah akan membuka ruang-ruang pembangunan infrastruktur. Meski begitu, pembangunan yang masif di Papua itu perlu dikawal agar tidak membawa dampak kerusakan lingkungan.

“Kita bicara untuk ke depan supaya ada manfaat bagi masyarakat Papua, bukan hanya sekadar menjaga lingkungan, tetapi mereka juga bisa diberi manfaat untuk keberlangsungan generasi yang akan datang,” tandasnya.

See also  RS Lapangan Jatim Rawat 16 Pasien COVID

Berita Terkait

DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT
Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh
DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan
Pelajar Wonosobo: Indonesia Tak Kekurangan Orang Pintar, Tapi Butuh Integritas.
Dari Lingga, Pelajar Serukan Anak Muda Jangan Jadi Penonton Indonesia Emas
Rakornas Dukcapil 2026, Dukcapil Kepulauan Seribu Sabet Peringkat Tertinggi Capaian IKD
GKR Hemas: RUU Bahasa Daerah Jadi Langkah Strategis Menjaga Warisan Budaya di Era AI

Berita Terkait

Friday, 25 September 2026 - 14:45 WIB

DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT

Thursday, 24 September 2026 - 16:30 WIB

Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh

Thursday, 10 September 2026 - 16:21 WIB

DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Monday, 7 September 2026 - 13:56 WIB

Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan

Tuesday, 11 August 2026 - 17:22 WIB

Pelajar Wonosobo: Indonesia Tak Kekurangan Orang Pintar, Tapi Butuh Integritas.

Berita Terbaru

foto ist

Energy

Pertamax dan Avtur Ditahan, Harga Oktober Tak Naik

Tuesday, 6 Oct 2026 - 16:08 WIB

foto ist

Olahraga

Timnas Indonesia Akhiri Penantian 35 Tahun

Tuesday, 6 Oct 2026 - 09:05 WIB