DAELPOS.com – Dalam rangka penyegaran organisasi perseroan serta mendukung penerapan tata kelola perseroan yang baik, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank DKI pada Selasa, 1 Agustus 2023, telah menyetujui Amirul Wicaksono yang merupakan salah satu Direktur untuk merangkap sebagai Pelaksana Tugas dalam menjalankan kewenangan Direktur Utama sampai diangkat Direktur Utama Perseroan yang definitif, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) Provinsi DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan, pergantian pengurus perseroan ini untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik serta membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal.
“Penerapan tata kelola perusahaan ini diharapkan mampu memperkuat posisi daya saing PT Bank DKI secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan corporate value serta kepercayaan stakeholders. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fidri Arnaldy atas dedikasinya selama ini, dan Bapak Amirul Wicaksono yang terpilih sebagai Direktur sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Utama. Kami ucapkan selamat dan semangat dalam mengemban amanahnya dengan baik di kepengurusan berikutnya,” kata Nasruddin di Jakarta, Rabu (02/08).
Lebih lanjut, Nasruddin menerangkan, per 31 Desember 2022 tahun lalu, total aset PT Bank DKI sebesar Rp 78,885 triliun, dengan total laba bersih sebesar Rp 939,114 miliar. Bank DKI merupakan BUMD DKI Jakarta yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98 persen dan Perumda Pasar Jaya sebesar 0,02 persen. Bank DKI berdiri dan beroperasi sejak 11 April 1961 yang merupakan bank pembangunan daerah pertama di Indonesia, seiring dengan terbentuk kota Jakarta.
“Pergantian pengurus ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan daya saing, serta adaptif dalam mengantisipasi dinamika perubahan teknologi perbankan,” imbuh Nasruddin.
PT Bank DKI telah memulai sejumlah rangkaian program transformasi 5.0 yang mencakup aspek bisnis dan support Pemprov DKI Jakarta, digital dan operasional, sumber daya manusia, struktur organisasi dan budaya serta tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan.
