DBPJPH Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal Per Oktober 2024 juga Berlaku bagi Produk Luar Negeri

Wednesday, 24 January 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memastikan bahwa sesuai amanat Undang-undang, kewajiban sertifikasi halal yang akan mulai diberlakukan di wilayah Indonesia pada Oktober 2024 nanti akan diberlakukan bagi seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, termasuk produk yang berasal dari luar negeri. Penegasan itu disampaikan oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham pada saat berbicara sebagai narasumber International Conference dalam gelaran Makkah Halal Forum 2024.

“Di forum yang baik ini saya tegaskan bahwa sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kewajiban sertifikasi halal di Indonesia yang akan diberlakukan mulai Oktober 2024 mendatang akan berlaku bagi seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, termasuk produk dari luar negeri.” kata Aqil dihadapan ratusan peserta International Conference di Makkah International Convention Center, Makkah, Arab Saudi, Selasa (23/1/2024).

Makkah Halal Forum merupakan agenda internasional yang diinisiasi oleh Islamic Chamber of Commerse, Industry and Agriculture (ICCIA) yang merupakan organisasi afiliasi Organisasi Konferensi Islam (OKI), di bawah naungan Saudi Ministry of Commerce and Investment. Forum internasional yang digelar pada 23-25 Januari 2024 itu berisi serangkaian conference, exhibition, B-to-B meeting, hingga Networking Opportunities, dan menghadirkan otoritas sertifikasi halal, chambers of commerce, pegiat halal, hingga pelaku usaha dari berbagai negara.

Lebih lanjut, Aqil mengatakan bahwa pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal yang dimulai pada Oktober 2024 tersebut merupakan keberlanjutan dari berakhirnya masa penahapan kewajiban sertifikasi halal tahap pertama selama lima tahun yang telah dimulai sejak 17 Oktober 2019 lalu. Kebijakan penahapan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

See also  Ini Cara Mensyukuri Kemerdekaan Menurut Gus Halim

“Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal ini merupakan kelanjutan dari implementasi penahapan pertama kewajiban sertifikat halal sejak 17 Oktober 2019 lalu bagi tiga kelompok produk. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.” sambung Aqil menjelaskan.

“Tiga kelompok produk tersebut harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Apabila pada waktu tersebut produk belum bersertifikat halal dan beredar atau diperdagangkan di tengah masyarakat, maka akan ada sanksi bagi pelaku usaha terkait sesuai ketentuan regulasi.” lanjutnya.

“Oleh karena itu, sebelum kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan, kami mengimbau kepada seluruh pelaku usaha dengan ketiga kategori produk tersebut agar segera mengurus permohonan sertifikat halal produknya ke BPJPH.” tandasnya

Artikel ini telah tayang di https://www.sonora.id dengan judul “Di Makkah Halal Forum, BPJPH Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal Per Oktober 2024 juga Berlaku bagi Produk Luar Negeri”.

Klik untuk baca: https://www.sonora.id/read/424001123/di-makkah-halal-forum-bpjph-ingatkan-kewajiban-sertifikasi-halal-per-oktober-2024-juga-berlaku-bagi-produk-luar-negeri

Berita Terkait

Puluhan Ribu Warga Jabar Gelar Long March untuk Palestina
Kementerian PU Kerahkan Excavator Tangani Banjir di Subulussalam
Hutama Karya Grup Luncurkan Desa Berkarya, Perkuat Desa Wisata di Kawasan Danau Toba
Kementerian PU Pulihkan Akses Jalan Gunung Kemala–Kota Liwa, Lampung
Mendes Dedikasikan Penghargaan ‘Anugerah Penggerak Nusantara iNews’ bagi Warga Desa
Penyerahan SHM Transmigran, Wamen Viva Yoga: Realisasi Asta Cita Presiden Prabowo
Setelah Menunggu hingga 34 Tahun, 1.570 Keluarga Transmigran Akhirnya Dapat Kepastian Hak Atas Tanah
Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas

Berita Terkait

Sunday, 15 November 2026 - 19:07 WIB

Puluhan Ribu Warga Jabar Gelar Long March untuk Palestina

Sunday, 15 November 2026 - 18:30 WIB

Kementerian PU Kerahkan Excavator Tangani Banjir di Subulussalam

Saturday, 14 November 2026 - 21:10 WIB

Hutama Karya Grup Luncurkan Desa Berkarya, Perkuat Desa Wisata di Kawasan Danau Toba

Saturday, 14 November 2026 - 21:02 WIB

Kementerian PU Pulihkan Akses Jalan Gunung Kemala–Kota Liwa, Lampung

Saturday, 14 November 2026 - 18:22 WIB

Mendes Dedikasikan Penghargaan ‘Anugerah Penggerak Nusantara iNews’ bagi Warga Desa

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Megapolitan

Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar

Tuesday, 17 Nov 2026 - 16:59 WIB

Ekonomi - Bisnis

BNI-BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Dukung Penguatan Program JKN

Tuesday, 17 Nov 2026 - 16:48 WIB