daelpos.com — Penantian panjang ribuan keluarga transmigran untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati akhirnya terjawab. Kementerian Transmigrasi menyerahkan 2.770 sertipikat hak milik (SHM) kepada 1.570 kepala keluarga (KK) transmigran di 19 lokasi yang tersebar di lima provinsi dan delapan kabupaten, Kamis (12/11).
Bagi keluarga transmigran, sertipikat tersebut bukan sekadar dokumen administrasi. Kepemilikan tanah yang sah memberikan kepastian hukum atas tempat tinggal dan lahan yang selama ini mereka kelola, sekaligus menjadi landasan untuk membangun kehidupan dan mengembangkan usaha keluarga dengan lebih tenang.
Salah satu penerimanya adalah Abdul Habib, transmigran asal Timor Timur yang ditempatkan di SP 2 Malili, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada tahun 2000. Selama 26 tahun, ia menunggu kepastian hak atas tanahnya.
“Saya telah menunggu sekian lama, 26 tahun. Alhamdulillah hari ini kami telah menerima sertifikat terakhir kami mewakili semua warga transmigrasi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya,” ungkap Abdul saat menyampaikan testimoninya secara daring dari Luwu Timur.
Kebahagiaan serupa dirasakan Kornelis Gidungudana, warga UPT Elefare, Desa Gaura, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejak ditempatkan pada 2013, ia telah menunggu selama 13 tahun untuk mendapatkan sertipikat tanahnya.
“Setelah menanti selama 13 tahun, hari ini kami mendapatkan sertifikat. Karena itu kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Menteri Transmigrasi, Gubernur NTT, Bupati Sumba Barat. Salam Transmigrasi,” ujar Kornelis.
Negara Menunaikan Kewajiban kepada Transmigran
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sertipikat tanah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat transmigrasi yang selama puluhan tahun telah berkontribusi membangun kawasan dan menggerakkan perekonomian daerah.
“Hari ini kami, atas nama Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah menyerahkan sertipikat kepada 1.570 kepala keluarga, para transmigran, yang sudah ada di antaranya selama 34 tahun belum mendapatkan haknya, hak yang sudah menjadi kewajiban kita untuk diberikan kepada para transmigran tersebut,” ujar Menteri Iftitah di Gedung Grand Makarti, Kementerian Transmigrasi, Jakarta.
Penyerahan sertipikat dilaksanakan secara serentak di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Delapan kabupaten penerima meliputi Rejang Lebong, Lahat, Tolitoli, Luwu Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, dan Nagekeo.
Penyerahan ini merupakan bagian dari percepatan penyelesaian persoalan pertanahan transmigrasi. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyerahkan sertipikat untuk 16.835 bidang tanah kepada lebih dari 11.000 KK transmigran yang sebelumnya belum memperoleh kepastian hak atas tanah mereka.
Menteri Iftitah menekankan bahwa masyarakat transmigrasi telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Indonesia. Program transmigrasi turut berperan dalam perkembangan wilayah yang kini menjadi tiga provinsi, 116 kabupaten dan kota, serta 1.567 desa.
Kontribusi tersebut juga terlihat dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, misalnya, disebut menyumbang sekitar 40 persen produksi beras di provinsi tersebut.
“Melalui program revitalisasi kawasan transmigrasi, kita ikut membayar utang negara kepada para transmigran yang telah berjasa melalui program transmigrasi ini,” kata Menteri Iftitah.
Kepastian Tanah, Fondasi Kesejahteraan Keluarga
Kementerian Transmigrasi terus mendorong percepatan penyelesaian persoalan pertanahan agar keluarga transmigran yang masih menunggu dapat memperoleh haknya.
Kepastian hukum atas tanah menjadi fondasi penting bagi masyarakat untuk merencanakan masa depan, mengembangkan kegiatan pertanian maupun usaha produktif, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan transmigrasi tidak hanya diukur dari jumlah sertipikat yang diserahkan, tetapi juga dari semakin kuatnya kepastian hak, rasa aman, dan kesempatan masyarakat transmigrasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Bagi keluarga yang telah menunggu belasan hingga puluhan tahun, penyerahan sertipikat ini menjadi akhir dari ketidakpastian panjang sekaligus awal untuk menata masa depan dengan lebih tenang.
