BUMN Dihapus itu Fitnah, Anies: Menteri Kutip Informasi Tak Masuk Akal, Yang Pegang Kewenangan Tak Pakai Akal Sehat

Tuesday, 6 February 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Calon Presiden nomor urut satu dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri Desak Anies di Semarang, Jawa Tengah, Senin 5 Februari 2024. Menjawab pertanyaan tentang kabar Timnas Capres Anies Baswedan dan Cawapres Gus Muhaimin Iskandar atau AMIN akan menghapus BUMN dan mengubahnya menjadi koperasi, Anies mengungkapkan ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak.

“Kalau kita dengar ada jenis informasi yang tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan itu tidak sedang menggunakan akal sehat,” sindir Anies.

Mana mungkin, kata Anies, BUMN dihapuskan.

“Jadi ketika Pak Menterinya yang ngomong, lho memang Pak Menterinya tidak berpikir kritis? Di mana critical thinking-nya? Ini sebelum ngomong substansinya. Jadi ketika mendengar informasi itu, kita bisa menakar ini masuk akal atau tidak. Ini jelas tidak tidak masuk akal,” ujar Anies.

Apa yang terjadi? Menurut Anies, BUMN bukan dihapus, tetapi malah harus ditata ulang.

“BUMN kita ini sudah banyak mengalami problem yang terlalu besar. (BUMN dihapus) itu tidak benar. Itu fitnah. Dan fitnah yang tidak masuk akal. Kami ingin tegaskan, BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara,” jelas Anies.

Menurut dia, negara punya dua tangan, yakni birokrasi dan korporasi. Birokrasi itu Kementerian, Dinas, dan Badan. Korporasi itu BUMN dan BUMD.

“Keduanya punya tugas melakukan pembangunan. BUMN jangan dipakai sebagai badan mencari untung bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung. Negara tidak berdagang dengan rakyat,” ujar Anies.

Ada yang dikerjakan pakai birokrasi sulit, lebih mudah pakai korporasi. “Sebagai contoh, kami di Jakarta mengelola kendaraan umum. Bisa dikelola pakai Dishub, tetapi ada ketentuan regulasi yang rumit. Tetapi ketika melalui korporasi, BUMD belanjanya mudah, melakukan kontrak mudah, pemberhentian mudah. Ada kelenturan korporasi,” pungkasnya

See also  Mahyudin: HIPMI Harus Berfikir Sebagai Pengusaha, Bukan Kontraktor

Berita Terkait

PLN Icon Plus Ambil Bagian dalam Penanaman Mangrove untuk Pemulihan Ekosistem Pesisir
PLN Icon Plus Salurkan Bantuan kepada Warga Terdampak Banjir di Bireuen
Gerak Cepat dan Sigap, PLN Icon Plus Optimalkan Infrastruktur Komunikasi Pesisir Selatan
PLN Icon Plus Siapkan Talenta Muda Lewat Pelatihan Konversi Motor Listrik di Kutoarjo
Stok dan Distribusi LPG 3 Kg Dipastikan Aman Selama Nataru
Yulian Gunhar Ajak Masyarakat Palembang Wujudkan Nilai Empat Pilar dengan Menjaga Lingkungan
Hutama Karya Women Leaders Forum 2025, Perkuat Peran Pemimpin Perempuan Lewat Pendekatan Holistik
HKI Raih Lima Penghargaan atas Kinerja Keberlanjutan dan QHSSE

Berita Terkait

Tuesday, 9 December 2025 - 22:58 WIB

PLN Icon Plus Ambil Bagian dalam Penanaman Mangrove untuk Pemulihan Ekosistem Pesisir

Tuesday, 9 December 2025 - 22:50 WIB

PLN Icon Plus Salurkan Bantuan kepada Warga Terdampak Banjir di Bireuen

Tuesday, 9 December 2025 - 22:49 WIB

Gerak Cepat dan Sigap, PLN Icon Plus Optimalkan Infrastruktur Komunikasi Pesisir Selatan

Tuesday, 9 December 2025 - 22:46 WIB

PLN Icon Plus Siapkan Talenta Muda Lewat Pelatihan Konversi Motor Listrik di Kutoarjo

Tuesday, 9 December 2025 - 09:18 WIB

Stok dan Distribusi LPG 3 Kg Dipastikan Aman Selama Nataru

Berita Terbaru

Energy

Pertamina Salurkan Air Bersih Siap Minum bagi Warga Aceh Tamiang

Wednesday, 10 Dec 2025 - 10:33 WIB