Gus Halim Ajak Bupati dan Ketua DPRD Malang Jadi Nasabah Pertama LKM Artha Desa

Saturday, 6 July 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar terus mendorong segera terbentuknya PT LKM Artha Desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

LKM Artha Desa ini merupakan kolaborasi BUMDesa Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD), di mana sebelumnya adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK) Eks PNPM Mandiri di Kabupaten Malang.

“Ini harus didukung untuk segera terwujud karena ini merupakan yang pertama di Indonesia,” kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini di Malang, Jumat (5/7/2024).

Gus Halim juga mengajak Bupati Malang dan Ketua DPRD untuk berinvestasi dan jadi nasabah pertama LKM Artha Desa.

“Hal ini bisa jadi strategi pemasaran dan lahirkan kepercayaan publik untuk bergabung ke LKM Artha Desa,” kata Profesor Kehormatan asal Universitas Negeri Surabaya ini.

Bahkan, jika saat launching LKM Artha Desa, Gus Halim bakal berusaha mengundang Wakil Presiden (Waprea) KH Ma’ruf Amin.

Sebelumnya, Komisaris LKM Artha Desa, Agus Sudrikamto mengatakan, UPK eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Malang seluruhnya telah bertransformasi menjadi BUMDesa Bersama LKD

“Ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa. Adapun unit usaha dana bergulir masyarakat bagi golongan miskin terus berjalan hingga saat ini,” kata Agus

Sesuai PP 11/2021 dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 15 Tahun 2021, keuntungan BUMDesa Bersama LKD dapat digunakan untuk mengembangkan unit usaha lain, asalkan unit usaha dana bergulir masyarakat lancar dan tidak terganggu.

Sementara warga desa membutuhkan kegiatan simpan pinjam secara perorangan. Hal ini hanya bisa dijawab melalui pendirian PT LKM yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait progres pendirian LKM, Agus menegaskan bahwa setelah logo disetujui Menteri Desa PDTT, saat ini dokumen persyaratan pada tahap akhir di notaris.

See also  KemenKopUKM Raih Anugerah KIP 2021 Klasifikasi Badan Publik Informatif

“Senin nanti Kami siap menyampaikan dokumen ke OJK. Kami yakin selambatnya Agustus 2024 berdiri PT LKM Artha Desa Kabupaten Malang ini,” ucap Agus.

Kepala Kantor OJK Kabupaten Malang Biger Adzana Maghribi menyampaikan pihaknya siap melakukan penelitian terkait pendirian LKM tersebut.

“Jika seluruh persyaratan sudah dipenuhi, maka Kantor OJK Kabupaten Malang segera meneliti sesuai ketentuan, sekitar 20 hari kerja,” ujarnya.

Berita Terkait

Lebih Nyaman Dilintasi, HKA Tuntaskan Perbaikan Perkerasan Ruas Tol JORR-S
TEP ITB Alirkan Air ke Pustu dan Sekolah di Lereh, Jayapura
Kementerian PU Rampungkan Penanganan Darurat di 4 Titik Pascabanjir Semeru
Modal Limbah Ternak dan Cacing, Warga Senggi Keerom Kini Bisa Produksi Pupuk Sendiri, Dukung Swasembada Pangan Presiden
Puluhan Ribu Warga Jabar Gelar Long March untuk Palestina
Kementerian PU Kerahkan Excavator Tangani Banjir di Subulussalam
Hutama Karya Grup Luncurkan Desa Berkarya, Perkuat Desa Wisata di Kawasan Danau Toba
Kementerian PU Pulihkan Akses Jalan Gunung Kemala–Kota Liwa, Lampung

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 14:10 WIB

TEP ITB Alirkan Air ke Pustu dan Sekolah di Lereh, Jayapura

Wednesday, 18 November 2026 - 06:54 WIB

Kementerian PU Rampungkan Penanganan Darurat di 4 Titik Pascabanjir Semeru

Tuesday, 17 November 2026 - 22:48 WIB

Modal Limbah Ternak dan Cacing, Warga Senggi Keerom Kini Bisa Produksi Pupuk Sendiri, Dukung Swasembada Pangan Presiden

Sunday, 15 November 2026 - 19:07 WIB

Puluhan Ribu Warga Jabar Gelar Long March untuk Palestina

Sunday, 15 November 2026 - 18:30 WIB

Kementerian PU Kerahkan Excavator Tangani Banjir di Subulussalam

Berita Terbaru

Berita Utama

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:18 WIB

Berita Utama

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:14 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

News

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 Nov 2026 - 15:53 WIB