Anggota Komisi IV DPR Dorong Pembentukan Pansus Dugaan Markup Impor Beras

Wednesday, 10 July 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin./ foto ist

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin./ foto ist

DAELPOS.com – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan markup dalam impor beras. Dorongan ini dilakukan karena sudah mulai menjadi kekhawatiran masyarakat perberasan Indonesia. Mereka mulai menangkap sinyal mengenai ketidaksesuaian dalam proses pengadaan dan kebutuhan mendesak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ketahanan pangan.

Sebagai anggota Komisi IV yang bermitra di bidang pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan, Akmal telah menyuarakan pentingnya pengawasan terhadap proses impor beras demi melindungi kepentingan rakyat Indonesia.

“Transparansi dalam langkah-langkah ketahanan pangan kita adalah hal yang tidak bisa ditawar. Dugaan markup dalam impor beras tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi kita tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kita,” kata Andi Akmal  di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

“Pansus ini akan bekerja dengan tekun untuk mengungkap kebenaran dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat dalam kesalahan,” lanjut Politisi Fraksi PKS ini.

Pembentukan Pansus ini terjadi sebagai tanggapan atas pengumuman tender terbaru oleh Perum Bulog untuk pengadaan jasa angkutan pendistribusian bantuan pangan. Proses tender ini menimbulkan pertanyaan di kalangan DPR untuk mengambil tindakan tegas.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menekankan bahwa Panitia Khusus akan menyelidiki secara menyeluruh semua aspek dari proses impor beras, termasuk prosedur pengadaan, strategi penetapan harga, dan peran berbagai pemangku kepentingan. “Kami bertujuan untuk memastikan setiap langkah dari proses ini diperiksa dan setiap ketidaksesuaian ditangani dengan segera,” tambahnya.

Investigasi ini diharapkan melibatkan kerja sama erat dengan berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog. Pansus juga akan mencari masukan dari pakar independen dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan tinjauan yang komprehensif dan tidak memihak.

See also  Jokowi Tiba di Dar Es Salaam Tanzania

Karena itu, Akmal Pasluddin mengimbau semua pihak yang terlibat untuk bekerjasama sepenuhnya dengan penyelidikan ini.  “Tujuan kami bukan hanya untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang ada saat ini, tetapi juga untuk menerapkan langkah-langkah yang akan mencegah kejadian serupa di masa depan. Ini tentang menjaga ketahanan pangan bangsa kita dan memastikan bahwa sumber daya kita digunakan secara efektif dan etis,” tambahnya.

Menurutnya, usulan pembentukan Pansus ini disambut dengan dukungan luas dari berbagai sektor, yang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pangan Indonesia. Temuan dan rekomendasi dari Panitia Khusus akan diumumkan kepada publik, memperkuat komitmen DPR terhadap pemerintahan yang terbuka dan jujur.

Akmal mengatakan, bila pansus ini terbentuk, maka selama proses penyelidikan, dirinya dan Panitia Khusus berjanji untuk terus memberikan informasi kepada publik mengenai kemajuan pada setiap prosesnya.  “DPR mendorong warga negara untuk tetap terlibat dan berkontribusi dalam diskusi mengenai ketahanan pangan dan tata kelola di Indonesia,” pungkasnya. (RED)

Berita Terkait

Resmikan Bendungan di Halmahera Utara, Wamen Viva Yoga: Mengatasi Kekurangan Air Untuk Meningkatkan Produksi Beras Dari Kawasan Transmigrasi
Tindak Lanjuti MoU, Kementerian PU dan BGN Akan Fokus Bangun Dapur MBG di Wilayah 3T
Menteri PU: Rehabilitasi Irigasi Pengga Perkuat Distribusi Air Petani Lombok Tengah
Lindungi Kawasan Pesisir di Muna, Kementerian PU Lanjutkan Pembangunan Pengaman Pantai Raha
Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera
Haidar Alwi: Dunia Beri Penghargaan ITUC‑AP kepada Kapolri, Ini Bukti Keberpihakan ke Kaum Buruh.
Jasa Marga Pastikan Tol Solo-Yogya-NYIA: Prambanan-Purwomartani Tepat Waktu
DPR Setujui Pagu Indikatif Kementerian PU Rp70,86 Triliun, Menteri Dody: Fokus Dukung Swasembada Pangan

Berita Terkait

Friday, 18 July 2025 - 10:12 WIB

Resmikan Bendungan di Halmahera Utara, Wamen Viva Yoga: Mengatasi Kekurangan Air Untuk Meningkatkan Produksi Beras Dari Kawasan Transmigrasi

Thursday, 17 July 2025 - 09:05 WIB

Tindak Lanjuti MoU, Kementerian PU dan BGN Akan Fokus Bangun Dapur MBG di Wilayah 3T

Wednesday, 16 July 2025 - 09:47 WIB

Menteri PU: Rehabilitasi Irigasi Pengga Perkuat Distribusi Air Petani Lombok Tengah

Tuesday, 15 July 2025 - 07:35 WIB

Lindungi Kawasan Pesisir di Muna, Kementerian PU Lanjutkan Pembangunan Pengaman Pantai Raha

Monday, 14 July 2025 - 09:42 WIB

Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

Berita Terbaru

Olahraga

Indonesia Sikat Thailand di Kejuaraan Voli Asia U-16

Friday, 18 Jul 2025 - 18:28 WIB