DAELPOS.com– Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid bersama beberapa pengurus Kadin Indonesia hari ini bertemu Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di Gedung Smesco Jakarta. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu dan tantangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), diantaranya sinergi untuk meningkatkan kapasitas dan ekspor serta perlindungan terhadap UMKM, termasuk melalui satgas ilegal impor yang baru dibentuk berdasarkan Kepmendag 932 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu Yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.
“Dalam pertemuan tadi, dari Kadin sudah banyak menyampaikan masukan bagaimana kita bisa menyusun strategi untuk meningkatkan ekspor UMKM. Kalau dari Kadin punya pendekatan Business Matching, yang sifatnya B-to-B (business to business). Saya kira ini tepat. Kami juga punya program yang sama. Jadi kami membidik market yang potensial, dan melihat di dalam negeri, mana yang punya potensi untuk dibawa ke luar,” papar Teten usai pertemuan.
Teten juga mengungkapkan, pertemuan dengan Kadin Indonesia juga membahas mengenai sinergi Kadin dan pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja. “Ini kan bisa dua hal. Kita bisa menciptakan lapangan kerja baru atau memanfaatkan tenaga kerja kita yang banyak ini untuk masuk ke pasar kerja dunia,” ucap Teten.
Teten menambahkan, untuk mendukung hal-hal tersebut, harus ada kebijakan yang selaras, termasuk di dalamnya proteksi terhadap industri dalam negeri, tak terkecuali UMKM. “Kami sudah mendapat beberapa masukan yang berharga dari Kadin selaku perwakilan dunia usaha. Tentunya nanti kami akan melakukan adjustment,” tandasnya lanjut.
Sementara itu Arsjad mengingatkan bahwa UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional perlu dijaga dan dilindungi. Terutama dengan banyaknya produk impor ilegal yang masuk ke Indonesia. “Jangan sampai impor ilegal ini menciptakan predatory pricing yang merugikan UMKM lokal kita karena tidak mampu bersaing. Karena itu, perlu ada kebijakan pemerintah untuk melindungi UMKM,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Arsjad kembali menegaskan komitmen Kadin Indonesia dalam mendorong UMKM agar bisa naik kelas dan menembus pasar ekspor. Untuk itu, diperlukan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan, termasuk sinergi UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar.
“Seperti sudah disampaikan, untuk bisa naik kelas dan menembus pasar ekspor, UMKM memerlukan pendampingan dan juga mitra untuk akses ke pasar ekspor, termasuk dalam hal akses pendanaan,” sambung Arsjad.
Arsjad melanjutkan, Kadin Indonesia telah menjalankan sejumlah inisiatif yang inklusif dan kolaboratif dalam rangka mendorong UMKM naik kelas agar bisa merambah ke pasar ekspor. Dua tahun lalu, Kadin meluncurkan Kemitraan Inklusif Closed Loop, yaitu gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang diresmikan Presiden Joko Widodo. Sebagai bagian dari gerakan inklusif tersebut, Kadin juga meluncurkan WikiExport. Melalui program ini, UMKM akan mendapat pelatihan ekspor bersertifikat dan kesempatan untuk mengikuti business matching di luar negeri.
Pada tahun 2023 lalu, Kadin Indonesia berkolaborasi dengan Japan External Trade Organization (Jetro) serta didukung PT HM Sampoerna Tbk menggelar business matching di Tokyo, Jepang dengan membawa 9 UMKM Indonesia yang telah menyelesaikan program pelatihan WikiExport. Mereka adalah Pipiltin Cocoa, Alko Sumatra Kopi, Sukkha Citta, Shiroshima, House of Tea, Balista Coffee Liqueur, Sambal Pecah, Jamune, dan Ohana Mie. Kegiatan tersebut membukukan ekspor UMKM ke Jepang sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat.
Untuk tahun ini, Kadin Indonesia dan Jetro kembali akan menggelar pelatihan sertifikasi ekspor bagi UMKM yang dilanjutkan dengan menyelenggarakan business matching bagi para UMKM yang lolos kurasi.
“Kami menargetkan sebanyak 2.000 UMKM dari berbagai jenis usaha akan mengikuti program WikiExport Japan ini. Selanjutnya, diharapkan setidaknya 20 UMKM bisa lolos kurasi untuk mengikuti business matching di Jepang dan bertemu dengan sejumlah potential buyer,” kata Arsjad.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, ada sekitar 65 juta UMKM di Indonesia dengan kontribusi sebesar 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional. Namun demikian, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional baru mencapai sekitar 15,7%, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura (41%) dan Thailand (29%).
