Tak Perlu Cabut Berkas, Pindah Domisili Kini Lebih Mudah

Friday, 26 July 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 DAELPOS.com – Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan dokumen kependudukan yang memuat elemen data dari identitas diri seseorang. Di antaranya NIK, nama, tempat tanggal lahir, alamat, status perkawinan, agama, pekerjaan dan status kewarganegaraan.

Sangat penting bagi masyarakat meng-update data dirinya, jika terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan seperti halnya jika terjadi perpindahan tempat tinggal penduduk.

Jika seorang penduduk berpindah domisili, yang bersangkutan wajib mengurus kepindahannya ke Dinas Dukcapil daerah setempat untuk dicatatkan dan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el dengan alamat yang baru. Sebab, ini dapat berkaitan dengan layanan publik lainnya, jika ternyata alamat di KTP-el tidak sesuai dengan tempat tinggal sebenarnya yang ternyata sudah pindah. Apalagi di waktu krusial menjelang hajatan demokrasi pilkada serentak di akhir tahun 2024.

“Ah, malas aku ngurus pindah ke Dukcapil, ribet harus cabut berkas”. Ungkapan ini banyak kita temui di masyarakat ketika berbicara soal pindah domisili.

Alasan klasiknya masyarakat menganggap mengurus perpindahan domisili itu lama dan bertele-tele. Bahkan tak jarang membutuhkan biaya yang besar karena harus kembali ke daerah asal, sementara orangnya sudah di daerah tujuan.

Mereka harus diminta mengurus “cabut berkas” atau yang sebenarnya berarti mengurus penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Dukcapil daerah asal dengan membawa persyaratan fotocopy Kartu Keluarga dan mengisi formulir perpindahan penduduk.

Setelah SKP diterbitkan, maka penduduk harus membawanya ke Dukcapil daerah tujuan dengan membawa KTP-el atau KIA (jika anak di bawah 17 tahun ikut pindah) dan KK lama untuk diterbitkan dengan alamat yang baru.

Memang seperti itu prosedur yang harus dilalui masyarakat, dan wajib dilakukan demi tertib administrasi kependudukan. Toh, nyatanya saat ini banyak layanan adminduk di daerah yang sudah tersedia secara online dengan proses yang cepat.

See also  Inkop TKBM Pelabuhan Tolak Pencabutan SKB, Ini Alasannya

“Saya tak punya ongkos buat balik ke daerah asal untuk mengurus SKP itu, saya pun sudah lama tinggal di sini.”

Sekarang, ungkapan ini sudah tidak relevan lagi. Sebab, Pasal 31 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

“Dalam hal penduduk secara faktual telah berdomisili di kabupaten/kota daerah tujuan, Disdukcapil kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil kabupaten/kota daerah tujuan membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal guna mendapatkan SKP.”

Berdasarkan hal tersebut, maka penduduk yang secara faktual telah menetap di daerah tujuan dan belum mengurus SKP, cukup datang ke Disdukcapil daerah tujuan. Bawa fotokopi kartu keluarga, KTP-el, KIA dan mengisi formulir perpindahan penduduk.

Dengan segera proses penerbitan SKP dari daerah asal dikoordinasikan oleh Dukcapil daerah tujuan. Tanpa wara-wiri, tanpa alasan ribet lagi, sangat mudah!

Direktur Dafdukcapil Ditjen Dukcapil, Akhmad Sudirman Tavipiyono juga menegaskan, saat ini pelayanan Adminduk sangat dimudahkan.

“Jangan ada alasan mengurus layanan Adminduk itu ribet. Penduduk yang belum mengurus SKP namun sudah di tempat tujuan saja kita koordinasikan ke daerah asalnya. Sangat memudahkan,” tutur Tavip.

Hal ini senada dengan arahan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi bahwa layanan Adminduk harus diberikan kepada penduduk secara prima. “Harus memudahkan dan mendorong kesadaran tertib administrasi kependudukan karena dokumen kependudukan adalah dasar bagi layanan publik lainnya,” jelas Dirjen Teguh.

Berita Terkait

Jelajahi Kuliner Blok M, Nikmati Kemudahan Transaksi dan Promo Bank Mandiri
Kementerian PU Percepat Penanganan Longsor dan Perkuat Jalan Tapan–Batas Jambi
Melalui Program KPP, Mendes Dorong Penguatan Ekonomi Desa Terintegrasi
BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional
Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara
Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja
Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket
Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 19:04 WIB

Jelajahi Kuliner Blok M, Nikmati Kemudahan Transaksi dan Promo Bank Mandiri

Friday, 20 November 2026 - 18:47 WIB

Kementerian PU Percepat Penanganan Longsor dan Perkuat Jalan Tapan–Batas Jambi

Friday, 20 November 2026 - 18:40 WIB

Melalui Program KPP, Mendes Dorong Penguatan Ekonomi Desa Terintegrasi

Thursday, 19 November 2026 - 16:18 WIB

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 November 2026 - 16:14 WIB

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Saturday, 21 Nov 2026 - 00:31 WIB