DAELPOS.com – Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama internasional. Melalui berbagai inisiatif strategis, Indonesia berupaya untuk mendorong kesejahteraan global dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya ini sekaligus sebagai sebuah kemajuan signifikan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Suistainable Development Goals (SDGs).
Demikian ditegaskan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, Sabtu (31/8/2024) di Jakarta.
“Selama periode 2021-2022, Indonesia telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, seminar, dan berbagi pengetahuan dengan negara-negara di Afrika, Asia Tenggara, dan Pasifik Selatan. Kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan ekonomi tetapi juga berbagi pengalaman dalam perencanaan dan pembangunan,” jelas Deputi Amalia.
Peran aktif Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular juga menjadi contoh. Sebuah inisiatif yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan riset ekonomi antar negara berkembang.
Dalam laporan global terbaru mengenai TPB/SDGs yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Peringkat Indonesia naik dari posisi 102 pada tahun 2019 menjadi 75 pada 2023.
Deputi Amalia menyebutkan bahwa sekitar 63 persen indikator TPB/SDGs di Indonesia telah mencapai target, sementara 16 persen indikator lainnya menunjukkan perbaikan yang signifikan.
“Pencapaian ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara paling progresif dalam pencapaian TPB/SDGs di kelompok negara berpenghasilan menengah atas,” tambah Deputi Amalia seraya menambahkan jika pencapaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen Indonesia untuk mengatasi tantangan global dan mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Untuk mendukung proyek pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia telah pula mengadopsi metode pembiayaan inovatif seperti blended finance. Salah satu contoh penerapan blended finance adalah pembangunan desa wisata di Bali, yang memobilisasi investasi dan membangun infrastruktur tanpa membebani APBN atau APBD. Skema ini mencakup berbagai sumber dana, termasuk dari sektor swasta, untuk menciptakan solusi pembiayaan yang berkelanjutan.
“Metode pembiayaan ini memungkinkan kita untuk menggabungkan sumber daya publik dan swasta, yang tidak hanya mempercepat pembangunan tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang,” terang Deputi Amalia.
Ia pun menekankan pentingnya Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 yang diselenggarakan pada 1–3 September 2024 di Bali. Forum ini akan menjadi platform bagi para pemimpin global, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan solusi praktis dalam mempercepat pencapaian pembangunan dan memperkuat perekonomian negara-negara berkembang.
“Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga berkelanjutan, tanpa mengorbankan lingkungan atau kesejahteraan sosial,” tutup Amalia.
