Kemensos, BP Taskin dan Bappenas Jajaki Kolaborasi Bentuk Data Terpadu Tunggal

Wednesday, 30 October 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong integrasi data antar lembaga. Data yang terintegrasi itu nantinya akan menjadi referensi kementerian dan lembaga dalam menyusun program pengentasan kemiskinan. 

 
Integrasi data kemiskinan menjadi prioritas 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 
 
“Dalam 100 hari ini kita sudah bisa menyelesaikan kesepakatan adanya data tunggal yang menjadi referensi bagi semua kementerian dan lembaga,” kata Gus Mensos saat memberikan keterangan di hadapan awak media di Gedung Cawang Kencana, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 
 
Menurut Gus Mensos, keefektifan program-program kesejahteraan sosial secara umum memerlukan integrasi dan koordinasi antar K/L agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui adanya integrasi data yang dapat mengukur kinerja. 
 
Kementerian Sosial memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial. DTKS memiliki keunggulan dalam pemutakhiran data yang dilakukan 24 jam dimana masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam mengusulkan atau menyanggah data melalui Aplikasi Cek Bansos.
 
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mempunyai data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang telah menyurvei lebih dari 250 juta jiwa. 
 
Sebagai langkah awal, Gus Mensos menginisiasi kolaborasi antar K/L dengan mengundang Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko dan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat BAPPENAS Tirta Sutedjo untuk mendiskusikan integrasi data. 
 
Budiman Sudjatmiko mengatakan baik DTKS maupun Regsosek memiliki keunggulannya masing-masing.  “(DTKS) Ada yang kekuatannya pada pemuktahiran seperti Kemensos 24 jam. Ada yang (Regsosek) kekuatannya pada detailing, tapi pemuktahirannya tidak secepat Kemensos,” ujar Budiman Sudjatmiko. 
 
Presiden Prabowo menginginkan agar angka kemiskinan berkurang atau ditekan habis. Oleh karena itu, data angka kemiskinan real harus diketahui secara tepat agar kemiskinan dapat dientaskan. Kolaborasi antar K/L akan mempertemukan antara kekuatan pemuktahiran DTKS dan kekuatan pendetailan Regsosek.
See also  Hingga Pertengahan November 2020, Penyaluran Subsidi FLPP Capai 102.665 Unit Rumah

Berita Terkait

Hutama Karya Gelar RUPST Tahun Buku 2025, Catatkan Pertumbuhan Berkualitas
Jalan Daerah Era Presiden Prabowo Diperlebar Menjadi Sekitar 8 meter Dari Semula Sekitar 3 Meter
Mentrans: Masa Depan Indonesia Tidak Ditentukan oleh Jawa
Kelola 14 Ruas Tol Di Indonesia, Hutama Karya Catatkan Kinerja Positif Pengelolaan Jalan Tol
Mentrans: Abad ke-21 Bukan Lagi Era Memindahkan Penduduk, Tapi Memindahkan Talenta
Tinjau Lokasi Bencana Gempa Sulteng, Menteri Dody Prioritaskan Keandalan Infrastruktur Dasar
Lewat HK WASH Infra, Hutama Karya Dorong Kemandirian Ekonomi Warga Melalui Pengelolaan Air Siap Minum
Hadapi Ancaman El Nino, Menteri PU Perkuat Irigasi dan Amankan Pasokan Air untuk Pangan Nasional

Berita Terkait

Wednesday, 24 June 2026 - 12:39 WIB

Hutama Karya Gelar RUPST Tahun Buku 2025, Catatkan Pertumbuhan Berkualitas

Tuesday, 23 June 2026 - 19:06 WIB

Jalan Daerah Era Presiden Prabowo Diperlebar Menjadi Sekitar 8 meter Dari Semula Sekitar 3 Meter

Tuesday, 23 June 2026 - 13:18 WIB

Mentrans: Masa Depan Indonesia Tidak Ditentukan oleh Jawa

Tuesday, 23 June 2026 - 13:07 WIB

Kelola 14 Ruas Tol Di Indonesia, Hutama Karya Catatkan Kinerja Positif Pengelolaan Jalan Tol

Sunday, 21 June 2026 - 18:13 WIB

Mentrans: Abad ke-21 Bukan Lagi Era Memindahkan Penduduk, Tapi Memindahkan Talenta

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Terima Laporan Bahlil, Prabowo Pastikan Ketahanan Energi Aman

Wednesday, 24 Jun 2026 - 13:29 WIB

News

DPD RI Perkuat RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Wednesday, 24 Jun 2026 - 13:12 WIB

News

DPD RI Uji Sahih RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Wednesday, 24 Jun 2026 - 13:09 WIB