BKSAP: Asia Perlu Fokus Siapkan Tenaga Kerja Energi Hijau

Tuesday, 10 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Ist

foto Ist

DAELPOS,com – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya Asia untuk fokus pada peningkatan keahlian dalam pengembangan energi hijau. Dengan memberi perhatian lebih dan investasi pada pengembangan keahlian energi hijau, Asia dapat menjadi pasar tenaga kerja terdepan yang siap diserap oleh industri energi terbarukan.

“Penyiapan pasar tenaga kerja untuk energi terbarukan dengan meningkatkan kepakaran hingga keterampilan para tenaga teknis, ahli hingga peneliti dalam industri energi terbarukan dapat menjadi penopang upaya negara-negara di Asia yang berjibaku mengurangi tingkat pengangguran,” urai Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, saat menyampaikan pandangannya di sela-sela pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development, di Manama, Bahrain, Senin (9/12).

Parlemen negara-negara Asia berkumpul di Bahrain untuk berdiskusi mendalam terkait pembangunan berkelanjutan dan membahas isu-isu utama seperti pasar energi di Asia, lingkungan, keuangan dan pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, SDGs, air dan sanitasi hingga inisiatif pembiayaan iklim di Asia.

Dalam isu tenaga kerja, organisasi buruh dunia (International Labour Organization/ILO) memperkirakan adanya potensi global sekira 24 juta pekerjaan baru dalam bidang ekonomi hijau pada 2030. Laporan ILO World Employment and Social Outlook pada 2018 memberikan catatan potensi global tersebut dapat terwujud asal kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran.

Dalam forum APA, Mardani juga menyampaikan gagasan-gagasan utama yang perlu diakomodasi dalam kesepakatan pertemuan Parlemen Asia. Sejalan dengan komitmen peningkatan bauran energi Indonesia, Mardani menyerukan perlunya pengurangan energi fosil dengan memaksimalnya energi terbarukan hingga penegasan pentingnya negara-negara di Asia menciptakan nilai tambah bagi mineral kritis untuk transisi energi. “Parlemen Asia dalam mendorong kebijakan energi dan lingkungan perlu pula mengintegrasikan prinsip 10 Deklarasi Rio atau Demokrasi Lingkungan dalam proses pembuatan UU dan kebijakan,” seru Ketua Delegasi BKSAP DPR RI pada pertemuan APA tersebut.

See also  DPR: KPU Harus Jaga Keamanan Data dan Perkuat Sistem IT

Untuk menopang pendanaan, DPR mendorong Parlemen Asia menagih janji komitmen negara-negara maju dalam pembiayaan iklim sekaligus menggali pola inovasi pembiayaan iklim. Salah satu yang perlu menjadi catatan adalah perlunya upaya reformasi kebijakan fiskal dan finansial global. Ia menyambut baik kesepakatan di level PBB yang mendorong penyusunan UN Framework Convention on International Tax Cooperation dan kedua protokolnya. “Proses negosiasi antarpemerintah untuk penyusunan konvensi tersebut akan segera dimulai. Oleh karenanya negara-negara di Asia perlu saling berkoordinasi untuk menyamakan pandangan agar terwujud konvensi yang inklusif, seimbang, dan mewakili aspirasi seluruh negara baik maju, berkembang, dan yang tertinggal,” saran Mardani untuk rancangan resolusi yang dibahas.

Dalam isu besar pembangunan berkelanjutan khususnya SDGs, BKSAP mendorong agar Parlemen Asia dapat bersinergi dengan pemerintah untuk membangun mekanisme akuntabilitas berskala global dan nasional terkait pelaksanaan SDGs, termasuk dalam upaya pemberantasan kemiskinan, hingga hak atas air dan sanitasi.

APA Standing Committee on Economic and Sustainable Development dihelat pada 7-9 Desember 2024 di Manama, Bahrain dihadiri Delegasi BKSAP DPR RI yang terdiri dari Mardani Ali Sera (Ketua Delegasi/Ketua BKSAP/FPKS), Ravindra Airlangga (Anggota Delegasi/Wakil Ketua BKSAP/F-Partai Golkar), Stevano Adranacus (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PDIP), dan Galih Dimuntur Kartasasmita (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-Partai Golkar). DPR RI pada kesempatan tersebut didapuk sebagai Wakil Ketua Komisi APA.

Pertemuan kali ini membahas tujuh resolusi yakni resolusi terkait pasar energi di Asia, resolusi isu lingkungan, resolusi urusan keuangan dalam upaya memastikan langkah-langkah untuk pertumbuhan ekonomi, resolusi pemberantasan kemiskinan, resolusi peran parlemen dan SDGs, resolusi air dan sanitasi, hingga resolusi inisiatif pembiayaan iklim di Asia. (BKSAP).

Berita Terkait

Kementerian PU Pastikan Konektivitas Jalan dan Jembatan di Sumatera Pulih Pascabencana
Wamen Viva Yoga Dukung Industrialisasi Jagung di Kawasan Transmigrasi Mutiara
Libur Nasional, Ganjil Genap Ditiadakan Saat Libur Isra Miraj
Diikuti Sejumlah Menteri dan Elemen Masyarakat, Mendes Yandri Pimpin Deklarasi Boyolali pada HDN 2026
Kementerian PU Siapkan Perencanaan Detail Penanganan Permanen Jalan Tarutung – Sibolga via Batu Lubang di Sumut
Hutama Karya Fungsionalkan Tol Sigli–Banda Aceh hingga Januari 2026
Koperasi Desa Merah Putih Bakal jadi Sentra Perputaran Ekonomi Desa
Presiden Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat Tahap I, Kementerian PU Wujudkan Akses Pendidikan bagi Keluarga Miskin

Berita Terkait

Friday, 16 January 2026 - 09:46 WIB

Wamen Viva Yoga Dukung Industrialisasi Jagung di Kawasan Transmigrasi Mutiara

Thursday, 15 January 2026 - 18:44 WIB

Libur Nasional, Ganjil Genap Ditiadakan Saat Libur Isra Miraj

Thursday, 15 January 2026 - 18:37 WIB

Diikuti Sejumlah Menteri dan Elemen Masyarakat, Mendes Yandri Pimpin Deklarasi Boyolali pada HDN 2026

Thursday, 15 January 2026 - 16:31 WIB

Kementerian PU Siapkan Perencanaan Detail Penanganan Permanen Jalan Tarutung – Sibolga via Batu Lubang di Sumut

Wednesday, 14 January 2026 - 09:00 WIB

Hutama Karya Fungsionalkan Tol Sigli–Banda Aceh hingga Januari 2026

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Indonesia Perkuat Diplomasi Ekonomi di WEF Davos 2026

Saturday, 17 Jan 2026 - 18:39 WIB

News

ICT Goes to School, Cara Pertamina Lawan Adiksi Game

Saturday, 17 Jan 2026 - 14:28 WIB