BKSAP: Asia Perlu Fokus Siapkan Tenaga Kerja Energi Hijau

Tuesday, 10 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Ist

foto Ist

DAELPOS,com – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya Asia untuk fokus pada peningkatan keahlian dalam pengembangan energi hijau. Dengan memberi perhatian lebih dan investasi pada pengembangan keahlian energi hijau, Asia dapat menjadi pasar tenaga kerja terdepan yang siap diserap oleh industri energi terbarukan.

“Penyiapan pasar tenaga kerja untuk energi terbarukan dengan meningkatkan kepakaran hingga keterampilan para tenaga teknis, ahli hingga peneliti dalam industri energi terbarukan dapat menjadi penopang upaya negara-negara di Asia yang berjibaku mengurangi tingkat pengangguran,” urai Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, saat menyampaikan pandangannya di sela-sela pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development, di Manama, Bahrain, Senin (9/12).

Parlemen negara-negara Asia berkumpul di Bahrain untuk berdiskusi mendalam terkait pembangunan berkelanjutan dan membahas isu-isu utama seperti pasar energi di Asia, lingkungan, keuangan dan pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, SDGs, air dan sanitasi hingga inisiatif pembiayaan iklim di Asia.

Dalam isu tenaga kerja, organisasi buruh dunia (International Labour Organization/ILO) memperkirakan adanya potensi global sekira 24 juta pekerjaan baru dalam bidang ekonomi hijau pada 2030. Laporan ILO World Employment and Social Outlook pada 2018 memberikan catatan potensi global tersebut dapat terwujud asal kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran.

Dalam forum APA, Mardani juga menyampaikan gagasan-gagasan utama yang perlu diakomodasi dalam kesepakatan pertemuan Parlemen Asia. Sejalan dengan komitmen peningkatan bauran energi Indonesia, Mardani menyerukan perlunya pengurangan energi fosil dengan memaksimalnya energi terbarukan hingga penegasan pentingnya negara-negara di Asia menciptakan nilai tambah bagi mineral kritis untuk transisi energi. “Parlemen Asia dalam mendorong kebijakan energi dan lingkungan perlu pula mengintegrasikan prinsip 10 Deklarasi Rio atau Demokrasi Lingkungan dalam proses pembuatan UU dan kebijakan,” seru Ketua Delegasi BKSAP DPR RI pada pertemuan APA tersebut.

See also  Tantangan Jelang Vaksinasi Harus Segera Diatasi

Untuk menopang pendanaan, DPR mendorong Parlemen Asia menagih janji komitmen negara-negara maju dalam pembiayaan iklim sekaligus menggali pola inovasi pembiayaan iklim. Salah satu yang perlu menjadi catatan adalah perlunya upaya reformasi kebijakan fiskal dan finansial global. Ia menyambut baik kesepakatan di level PBB yang mendorong penyusunan UN Framework Convention on International Tax Cooperation dan kedua protokolnya. “Proses negosiasi antarpemerintah untuk penyusunan konvensi tersebut akan segera dimulai. Oleh karenanya negara-negara di Asia perlu saling berkoordinasi untuk menyamakan pandangan agar terwujud konvensi yang inklusif, seimbang, dan mewakili aspirasi seluruh negara baik maju, berkembang, dan yang tertinggal,” saran Mardani untuk rancangan resolusi yang dibahas.

Dalam isu besar pembangunan berkelanjutan khususnya SDGs, BKSAP mendorong agar Parlemen Asia dapat bersinergi dengan pemerintah untuk membangun mekanisme akuntabilitas berskala global dan nasional terkait pelaksanaan SDGs, termasuk dalam upaya pemberantasan kemiskinan, hingga hak atas air dan sanitasi.

APA Standing Committee on Economic and Sustainable Development dihelat pada 7-9 Desember 2024 di Manama, Bahrain dihadiri Delegasi BKSAP DPR RI yang terdiri dari Mardani Ali Sera (Ketua Delegasi/Ketua BKSAP/FPKS), Ravindra Airlangga (Anggota Delegasi/Wakil Ketua BKSAP/F-Partai Golkar), Stevano Adranacus (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PDIP), dan Galih Dimuntur Kartasasmita (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-Partai Golkar). DPR RI pada kesempatan tersebut didapuk sebagai Wakil Ketua Komisi APA.

Pertemuan kali ini membahas tujuh resolusi yakni resolusi terkait pasar energi di Asia, resolusi isu lingkungan, resolusi urusan keuangan dalam upaya memastikan langkah-langkah untuk pertumbuhan ekonomi, resolusi pemberantasan kemiskinan, resolusi peran parlemen dan SDGs, resolusi air dan sanitasi, hingga resolusi inisiatif pembiayaan iklim di Asia. (BKSAP).

Berita Terkait

OJK Jatuhkan Denda Rp2,1 Triliun dalam Kasus DSSA, BREN, dan CUAN
BSI Perluas Akses Pasar Global bagi UMKM di Business Hub di International Expo 2026
Tak Lagi Dibakar, Limbah Jagung di Kawasan Transmigrasi Selaparang Kini Jadi Penyubur Tanah
Hutama Karya Siapkan Rest Area Baru di Tol Kutepat, Perjalanan ke Danau Toba Makin Nyaman
Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR RI Serahkan 109 Sertipikat Hak Milik kepada Warga Transmigrasi Jeringo, Lombok Timur
Kementerian PU Tangani Dampak Banjir pada Sejumlah SPAM di Kota Padang, 6.000 SR Kembali Terlayani
Hutama Karya Gandeng Kejati Aceh, Perkuat Kepastian Hukum Pembangunan Infrastruktur
Kementrans dan DPR RI Perkuat Sinergi Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Muna

Berita Terkait

Saturday, 24 October 2026 - 10:58 WIB

OJK Jatuhkan Denda Rp2,1 Triliun dalam Kasus DSSA, BREN, dan CUAN

Saturday, 24 October 2026 - 10:53 WIB

BSI Perluas Akses Pasar Global bagi UMKM di Business Hub di International Expo 2026

Friday, 23 October 2026 - 18:24 WIB

Tak Lagi Dibakar, Limbah Jagung di Kawasan Transmigrasi Selaparang Kini Jadi Penyubur Tanah

Friday, 23 October 2026 - 18:15 WIB

Hutama Karya Siapkan Rest Area Baru di Tol Kutepat, Perjalanan ke Danau Toba Makin Nyaman

Friday, 23 October 2026 - 14:08 WIB

Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR RI Serahkan 109 Sertipikat Hak Milik kepada Warga Transmigrasi Jeringo, Lombok Timur

Berita Terbaru

foto ist

Berita Utama

OJK Jatuhkan Denda Rp2,1 Triliun dalam Kasus DSSA, BREN, dan CUAN

Saturday, 24 Oct 2026 - 10:58 WIB

Berita Terbaru

BNI Perkuat Intermediasi Perbankan Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Saturday, 24 Oct 2026 - 10:51 WIB