BKSAP: Asia Perlu Fokus Siapkan Tenaga Kerja Energi Hijau

Tuesday, 10 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Ist

foto Ist

DAELPOS,com – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya Asia untuk fokus pada peningkatan keahlian dalam pengembangan energi hijau. Dengan memberi perhatian lebih dan investasi pada pengembangan keahlian energi hijau, Asia dapat menjadi pasar tenaga kerja terdepan yang siap diserap oleh industri energi terbarukan.

“Penyiapan pasar tenaga kerja untuk energi terbarukan dengan meningkatkan kepakaran hingga keterampilan para tenaga teknis, ahli hingga peneliti dalam industri energi terbarukan dapat menjadi penopang upaya negara-negara di Asia yang berjibaku mengurangi tingkat pengangguran,” urai Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, saat menyampaikan pandangannya di sela-sela pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development, di Manama, Bahrain, Senin (9/12).

Parlemen negara-negara Asia berkumpul di Bahrain untuk berdiskusi mendalam terkait pembangunan berkelanjutan dan membahas isu-isu utama seperti pasar energi di Asia, lingkungan, keuangan dan pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, SDGs, air dan sanitasi hingga inisiatif pembiayaan iklim di Asia.

Dalam isu tenaga kerja, organisasi buruh dunia (International Labour Organization/ILO) memperkirakan adanya potensi global sekira 24 juta pekerjaan baru dalam bidang ekonomi hijau pada 2030. Laporan ILO World Employment and Social Outlook pada 2018 memberikan catatan potensi global tersebut dapat terwujud asal kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran.

Dalam forum APA, Mardani juga menyampaikan gagasan-gagasan utama yang perlu diakomodasi dalam kesepakatan pertemuan Parlemen Asia. Sejalan dengan komitmen peningkatan bauran energi Indonesia, Mardani menyerukan perlunya pengurangan energi fosil dengan memaksimalnya energi terbarukan hingga penegasan pentingnya negara-negara di Asia menciptakan nilai tambah bagi mineral kritis untuk transisi energi. “Parlemen Asia dalam mendorong kebijakan energi dan lingkungan perlu pula mengintegrasikan prinsip 10 Deklarasi Rio atau Demokrasi Lingkungan dalam proses pembuatan UU dan kebijakan,” seru Ketua Delegasi BKSAP DPR RI pada pertemuan APA tersebut.

See also  Gawat! PLN Diduga Manfaatkan Corona untuk Sedot Uang Rakyat

Untuk menopang pendanaan, DPR mendorong Parlemen Asia menagih janji komitmen negara-negara maju dalam pembiayaan iklim sekaligus menggali pola inovasi pembiayaan iklim. Salah satu yang perlu menjadi catatan adalah perlunya upaya reformasi kebijakan fiskal dan finansial global. Ia menyambut baik kesepakatan di level PBB yang mendorong penyusunan UN Framework Convention on International Tax Cooperation dan kedua protokolnya. “Proses negosiasi antarpemerintah untuk penyusunan konvensi tersebut akan segera dimulai. Oleh karenanya negara-negara di Asia perlu saling berkoordinasi untuk menyamakan pandangan agar terwujud konvensi yang inklusif, seimbang, dan mewakili aspirasi seluruh negara baik maju, berkembang, dan yang tertinggal,” saran Mardani untuk rancangan resolusi yang dibahas.

Dalam isu besar pembangunan berkelanjutan khususnya SDGs, BKSAP mendorong agar Parlemen Asia dapat bersinergi dengan pemerintah untuk membangun mekanisme akuntabilitas berskala global dan nasional terkait pelaksanaan SDGs, termasuk dalam upaya pemberantasan kemiskinan, hingga hak atas air dan sanitasi.

APA Standing Committee on Economic and Sustainable Development dihelat pada 7-9 Desember 2024 di Manama, Bahrain dihadiri Delegasi BKSAP DPR RI yang terdiri dari Mardani Ali Sera (Ketua Delegasi/Ketua BKSAP/FPKS), Ravindra Airlangga (Anggota Delegasi/Wakil Ketua BKSAP/F-Partai Golkar), Stevano Adranacus (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PDIP), dan Galih Dimuntur Kartasasmita (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-Partai Golkar). DPR RI pada kesempatan tersebut didapuk sebagai Wakil Ketua Komisi APA.

Pertemuan kali ini membahas tujuh resolusi yakni resolusi terkait pasar energi di Asia, resolusi isu lingkungan, resolusi urusan keuangan dalam upaya memastikan langkah-langkah untuk pertumbuhan ekonomi, resolusi pemberantasan kemiskinan, resolusi peran parlemen dan SDGs, resolusi air dan sanitasi, hingga resolusi inisiatif pembiayaan iklim di Asia. (BKSAP).

Berita Terkait

Hutama Karya Ingatkan Lagi Pembatasan Kendaraan di Tol Kelolaan
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2026 Jatuh pada 21 Maret 2026
Genjot Ekonomi Daerah, Banyak Bupati Kepincut Program Transmigrasi
Serangan Terhadap Sesama Negara Muslim Harus Dihentikan
Kementerian PU Dorong Pemudik Manfaatkan Jalur Pansela sebagai Alternatif Mudik dengan Panorama Pantai Selatan
Menteri Iftitah Buka Peluang PNS Bisa Kuliah S2 Tanpa Tinggalkan Tugas Utama
Trafik Mudik di JTTS Naik 24,68 Persen, Hutama Karya Imbau Pemudik Atur Perjalanan
Dukung Program Pemerintah Hemat Energi, Pertamina Berangkatkan Ribuan Pemudik

Berita Terkait

Thursday, 19 March 2026 - 22:41 WIB

Hutama Karya Ingatkan Lagi Pembatasan Kendaraan di Tol Kelolaan

Thursday, 19 March 2026 - 22:34 WIB

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2026 Jatuh pada 21 Maret 2026

Thursday, 19 March 2026 - 14:04 WIB

Genjot Ekonomi Daerah, Banyak Bupati Kepincut Program Transmigrasi

Wednesday, 18 March 2026 - 12:51 WIB

Serangan Terhadap Sesama Negara Muslim Harus Dihentikan

Tuesday, 17 March 2026 - 13:48 WIB

Kementerian PU Dorong Pemudik Manfaatkan Jalur Pansela sebagai Alternatif Mudik dengan Panorama Pantai Selatan

Berita Terbaru

Berita Utama

Hutama Karya Ingatkan Lagi Pembatasan Kendaraan di Tol Kelolaan

Thursday, 19 Mar 2026 - 22:41 WIB

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Cholil Nafis / foto istimewa

News

MUI Ajak Umat Jaga Nilai Ramadan Usai Lebaran 2026

Thursday, 19 Mar 2026 - 22:38 WIB

Berita Utama

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2026 Jatuh pada 21 Maret 2026

Thursday, 19 Mar 2026 - 22:34 WIB