BKSAP: Asia Perlu Fokus Siapkan Tenaga Kerja Energi Hijau

Tuesday, 10 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto Ist

foto Ist

DAELPOS,com – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya Asia untuk fokus pada peningkatan keahlian dalam pengembangan energi hijau. Dengan memberi perhatian lebih dan investasi pada pengembangan keahlian energi hijau, Asia dapat menjadi pasar tenaga kerja terdepan yang siap diserap oleh industri energi terbarukan.

“Penyiapan pasar tenaga kerja untuk energi terbarukan dengan meningkatkan kepakaran hingga keterampilan para tenaga teknis, ahli hingga peneliti dalam industri energi terbarukan dapat menjadi penopang upaya negara-negara di Asia yang berjibaku mengurangi tingkat pengangguran,” urai Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, saat menyampaikan pandangannya di sela-sela pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development, di Manama, Bahrain, Senin (9/12).

Parlemen negara-negara Asia berkumpul di Bahrain untuk berdiskusi mendalam terkait pembangunan berkelanjutan dan membahas isu-isu utama seperti pasar energi di Asia, lingkungan, keuangan dan pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, SDGs, air dan sanitasi hingga inisiatif pembiayaan iklim di Asia.

Dalam isu tenaga kerja, organisasi buruh dunia (International Labour Organization/ILO) memperkirakan adanya potensi global sekira 24 juta pekerjaan baru dalam bidang ekonomi hijau pada 2030. Laporan ILO World Employment and Social Outlook pada 2018 memberikan catatan potensi global tersebut dapat terwujud asal kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran.

Dalam forum APA, Mardani juga menyampaikan gagasan-gagasan utama yang perlu diakomodasi dalam kesepakatan pertemuan Parlemen Asia. Sejalan dengan komitmen peningkatan bauran energi Indonesia, Mardani menyerukan perlunya pengurangan energi fosil dengan memaksimalnya energi terbarukan hingga penegasan pentingnya negara-negara di Asia menciptakan nilai tambah bagi mineral kritis untuk transisi energi. “Parlemen Asia dalam mendorong kebijakan energi dan lingkungan perlu pula mengintegrasikan prinsip 10 Deklarasi Rio atau Demokrasi Lingkungan dalam proses pembuatan UU dan kebijakan,” seru Ketua Delegasi BKSAP DPR RI pada pertemuan APA tersebut.

See also  Pemuda Pancasila Ingatkan Jokowi agar Waspada Bisikan-bisikan Soal RUU HIP

Untuk menopang pendanaan, DPR mendorong Parlemen Asia menagih janji komitmen negara-negara maju dalam pembiayaan iklim sekaligus menggali pola inovasi pembiayaan iklim. Salah satu yang perlu menjadi catatan adalah perlunya upaya reformasi kebijakan fiskal dan finansial global. Ia menyambut baik kesepakatan di level PBB yang mendorong penyusunan UN Framework Convention on International Tax Cooperation dan kedua protokolnya. “Proses negosiasi antarpemerintah untuk penyusunan konvensi tersebut akan segera dimulai. Oleh karenanya negara-negara di Asia perlu saling berkoordinasi untuk menyamakan pandangan agar terwujud konvensi yang inklusif, seimbang, dan mewakili aspirasi seluruh negara baik maju, berkembang, dan yang tertinggal,” saran Mardani untuk rancangan resolusi yang dibahas.

Dalam isu besar pembangunan berkelanjutan khususnya SDGs, BKSAP mendorong agar Parlemen Asia dapat bersinergi dengan pemerintah untuk membangun mekanisme akuntabilitas berskala global dan nasional terkait pelaksanaan SDGs, termasuk dalam upaya pemberantasan kemiskinan, hingga hak atas air dan sanitasi.

APA Standing Committee on Economic and Sustainable Development dihelat pada 7-9 Desember 2024 di Manama, Bahrain dihadiri Delegasi BKSAP DPR RI yang terdiri dari Mardani Ali Sera (Ketua Delegasi/Ketua BKSAP/FPKS), Ravindra Airlangga (Anggota Delegasi/Wakil Ketua BKSAP/F-Partai Golkar), Stevano Adranacus (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PDIP), dan Galih Dimuntur Kartasasmita (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-Partai Golkar). DPR RI pada kesempatan tersebut didapuk sebagai Wakil Ketua Komisi APA.

Pertemuan kali ini membahas tujuh resolusi yakni resolusi terkait pasar energi di Asia, resolusi isu lingkungan, resolusi urusan keuangan dalam upaya memastikan langkah-langkah untuk pertumbuhan ekonomi, resolusi pemberantasan kemiskinan, resolusi peran parlemen dan SDGs, resolusi air dan sanitasi, hingga resolusi inisiatif pembiayaan iklim di Asia. (BKSAP).

Berita Terkait

Tingkatkan Ketahanan Banjir dan Tsunami, Kementerian PU Kebut Perbaikan 3 Sungai di Kota Palu
Bappenas Gandeng IBC: Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Lantik PPT Pratama, Menteri PANRB: Pertajam Proyeksi Kedepan Untuk Birokrasi yang Adaptif, Responsif dan Antisipatif
Menteri PU, Mensos, dan Seskab Pastikan Renovasi Sekolah Rakyat Tahap I Rampung Juli 2025
Mendes Meluncurkan Indeks Risiko Iklim Desa
Terbitkan Surat, Menteri PANRB Sederhanakan Proses Evaluasi Jabatan di Pemda
Hutama Karya dan Dishub Tindak 75 Truk Over Dimension Over Loading di Lima Ruas Tol
Tahun Baru Hijriah, Menag Ingatkan Degradasi Kualitas Umat

Berita Terkait

Monday, 30 June 2025 - 19:34 WIB

Tingkatkan Ketahanan Banjir dan Tsunami, Kementerian PU Kebut Perbaikan 3 Sungai di Kota Palu

Monday, 30 June 2025 - 16:30 WIB

Bappenas Gandeng IBC: Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Monday, 30 June 2025 - 16:17 WIB

Lantik PPT Pratama, Menteri PANRB: Pertajam Proyeksi Kedepan Untuk Birokrasi yang Adaptif, Responsif dan Antisipatif

Sunday, 29 June 2025 - 21:51 WIB

Menteri PU, Mensos, dan Seskab Pastikan Renovasi Sekolah Rakyat Tahap I Rampung Juli 2025

Saturday, 28 June 2025 - 18:45 WIB

Mendes Meluncurkan Indeks Risiko Iklim Desa

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Megapolitan

Pramono Desak Pemeriksaan Petugas Dishub Terkait Dugaan Pemalakan

Monday, 30 Jun 2025 - 17:35 WIB