Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan

Friday, 13 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan Pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Menurut ketua DPD RI ke-6 itu, pihaknya termasuk yang paling intens mengawasi dan mengkaji proses pilkada serentak yang lalu. Karena kami beranggapan Pilkada adalah pesta demokrasi masyarakat dan eksistensi otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala daerah yang berkualitas.

“Pernyataan Pak Presiden dan ketua umum partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (13/12).

Di sisi lain, lanjutnya, Pilkada langsung juga tidak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat dalam proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak kemarin.

“Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi”, terangnya.

Artinya apa,  kata Sultan, diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik khususnya sistem Pemilu hingga sistem Partai Politik kita saat ini. Oleh karena itu melalui buku yang kami tulis “Green Democracy”, kami menawarkan beberapa opsi yang mungkin bisa memperbaiki sistem pemilu saat ini secara bertahap, salah satu opsi yang paling murah dan efektif adalah bisa melalui DPRD untuk pilkada Gubernur, sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.

See also  Kebijakan PPN 12% Dinilai Bebani Rakyat, Senator asal DIY: Darurat GBHN!

“Terutama pilkada Gubernur, sejak awal memang kurang relevan dengan posisi dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati”, tegasnya.

Tujuannya, terang Senator asal Bengkulu itu, adalah agar Gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal serta bisa dievaluasi kapan saja dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu Gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik dan tekanan masyarakat lainnya.

Lebih lanjut mantan Gubernur Bengkulu itu mengatakan pihaknya akan melakukan mengevaluasi dan kajian terkait sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat. Karena saat ini sedang reses, kami akan mendengarkan masukan masyarakat soal proses pilkada selama ini.

“Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia”, lanjut sultan

Tapi intinya : kita punya beberapa opsi untuk menyederhanakan dan membuat demokrasi kita makin efisien makin efektif sekaligus meningkatkan kualitas agar demokracy makin matang : tutupnya

Berita Terkait

Komisi V DPR Apresiasi Opini WTP, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas
BKPM Buka Desk Investasi di Balikpapan, Bidik Target Rp16 Triliun
Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascagempa NTT, Siapkan Penanganan Rehab Rekon
ITPLN Career Day 2026, Siapkan Talenta Adaptif Hadapi Kebutuhan Industri
Kementerian PU Pulihkan Kawasan Rumah Huntara 4 di Aceh Tamiang Pascabanjir dan Perbaiki Tanggul Sungai
Jalankan Arahan Presiden, Hutama Karya Dukung Kementerian PU Pulihkan Akses Terputus di Gayo Lues
SMEXPO 2026 Bagikan Tips agar Produk UMKM Makin Dikenal dan Laris di Pasaran
Kementerian PU Fokus Pemulihan Kondisi Sungai dan Siapkan Tanggul Darurat Atasi Banjir di Subulussalam

Berita Terkait

Wednesday, 18 November 2026 - 06:48 WIB

Komisi V DPR Apresiasi Opini WTP, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas

Wednesday, 18 November 2026 - 06:40 WIB

BKPM Buka Desk Investasi di Balikpapan, Bidik Target Rp16 Triliun

Tuesday, 17 November 2026 - 08:34 WIB

ITPLN Career Day 2026, Siapkan Talenta Adaptif Hadapi Kebutuhan Industri

Tuesday, 17 November 2026 - 08:29 WIB

Kementerian PU Pulihkan Kawasan Rumah Huntara 4 di Aceh Tamiang Pascabanjir dan Perbaiki Tanggul Sungai

Tuesday, 17 November 2026 - 08:27 WIB

Jalankan Arahan Presiden, Hutama Karya Dukung Kementerian PU Pulihkan Akses Terputus di Gayo Lues

Berita Terbaru

Energy

Kebutuhan Listrik Meledak: EBT, Gas hingga Nuklir Jadi Andalan

Wednesday, 18 Nov 2026 - 06:36 WIB