Mentan Amran Percepat Distribusi Pupuk, LaNyalla: Peta Jalan Ketahanan Pangan Semakin Terarah

Monday, 23 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Angin segar datang dari Kementerian Pertanian (Kementan), seiring kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memangkas jalur dis­tribusi pupuk subsidi agar lebih cepat sampai ke petani. Keputusan Amran memangkas ratusan regulasi yang memperlambat distribusi itu mendapat apresiasi dari Senator asal Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

“Keputusan strategis dan kebijakan yang berpihak kepada para petani ini menandakan bahwa Peta Jalan mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia semakin terarah dan menjadi keniscayaan. Sektor yang paling penting, sekaligus strategis yakni pangan memang harus menjadi prioritas bila kita akan memperkuat kedaulatan bangsa dan negara ini,” tandas Anggota Komite II DPD RI tersebut, Senin (23/12/2024).

Ketua DPD RI ke-5 itu berharap kementerian teknis lainnya, terutama yang bersentuhan dengan ketahanan pangan, termasuk PUPR terkait irigasi dan pengairan dan kementerian perindustrian terkait dengan alat-alat pertanian tepat guna dan yang sesuai dengan kebutuhan ketahanan pangan dapat disinergikan dengan kebijakan kementan. Termasuk juga kementerian perhubungan terkait logistik distribusi pupuk, baik jalur darat maupun laut.

“Kalau semua sinergi dan terkoordinasi, saya yakin tidak lama lagi kita bisa kurangi volume impor pangan secara signifikan. Dan ini memang wajib ditempuh, jika kita ingin membangun dan berdaulat pangan. Tidak ada negara tangguh yang untuk memberi makan rakyatnya tergantung kepada pasokan bahan makan dari negara lain, dan menjadi paradoks karena Indonesia adalah negeri yang subur dan gemah ripah loh jinawi,” urai optimis.

Seperti diketahui, Menteri Amran telah memangkas regulasi pupuk yang semula mencapai 145 peraturan yang melibatkan 12 kementerian. Langkah ini diambil untuk mengatasi sengkarut distribusi pupuk subsidi.

Amran mengatakan, birokrasi panjang ini menjadi salah satu yang menghambat sukses pertanian. Selain itu, penyaluran pupuk juga harus melewati proses penandatanganan dari pemerintah daerah seperti bupati dan gubernur, yang seringkali lambat mem­berikan persetujuan, sehingga pupuk ke petani juga terlambat.

See also  Sebut Transmigran Sebagai Patriot, AHY Ajak Putra-Putri Bangsa Untuk Berperan Serta

Amran mengatakan, nantinya penyaluran pupuk akan lebih ringkas, dengan 3 jalur dari Kementan, yakni, Pupuk In­donesia Holding Company (PIHC), Gapoktan dan Petani.(*)

 

Berita Terkait

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR
Mensos Gus Ipul Ajak Jurnalis IJTI Jadi Agen Perlinsos Digital
Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar
Komisi V DPR Apresiasi Opini WTP, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas
BKPM Buka Desk Investasi di Balikpapan, Bidik Target Rp16 Triliun
Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascagempa NTT, Siapkan Penanganan Rehab Rekon
ITPLN Career Day 2026, Siapkan Talenta Adaptif Hadapi Kebutuhan Industri
Kementerian PU Pulihkan Kawasan Rumah Huntara 4 di Aceh Tamiang Pascabanjir dan Perbaiki Tanggul Sungai

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 15:53 WIB

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 November 2026 - 10:22 WIB

Mensos Gus Ipul Ajak Jurnalis IJTI Jadi Agen Perlinsos Digital

Thursday, 19 November 2026 - 09:44 WIB

Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar

Wednesday, 18 November 2026 - 06:48 WIB

Komisi V DPR Apresiasi Opini WTP, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas

Wednesday, 18 November 2026 - 06:40 WIB

BKPM Buka Desk Investasi di Balikpapan, Bidik Target Rp16 Triliun

Berita Terbaru

Berita Utama

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:18 WIB

Berita Utama

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:14 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

News

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 Nov 2026 - 15:53 WIB