Wamen Viva Yoga: Kementrans Berkolaborasi Dengan Berbagai Pihak Untuk Menciptakan Kesejahteraan Rakyat dan Kedaulatan Pangan

Wednesday, 25 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Di Ruang Kerja, Gedung C, Komplek Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, 24/12/2024, Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menerima Ittihadul Muballighin Wal Muballighat (IMMI) Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta.

Kedatangan delegasi yang langsung dipimpin Ketua IMMI DKI Jakarta H. Agus Sudono dan Sekretaris Umum H. Tubagus Masnun itu untuk menjajaki sinergi dan kolaborasi IMMI dan Kementrans. “Peluang yang ada untuk dikerjasamakan Kami jajaki”, ujar Agus Sudono.

Kehadiran pengurus IMMI disambut hangat oleh Viva Yoga. Kehadiran organisasi yang sudah memiliki cabang di berbagai kabupaten, kota, dan provinsi itu disebut sebagai bentuk perhatian IMMI kepada program-program Kementrans. Dikatakan kementerian yang sekarang terpisah dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal itu saat ini banyak melakukan kolaborasi dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Kementeian ATR/BPN, Kementerian Kesehatan. “Kementrans juga menjajaki kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat, organisasi profesi, dan perguruan tinggi”, ujarnya.

Kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat dikatakan oleh mantan anggota Komisi IV DPR itu sebagai jalan yang tidak hanya untuk mensukseskan program transmigrasi namun juga untuk mencakup program yang sekarang tengah menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan, kedaulatan pangan. “Untuk membangun swasembada pangan, tentu semua pihak harus berkolaborasi”, ujar Wakil Ketua Umum PAN itu.

Transmigrasi menurut Viva Yoga dilakukan tidak hanya sekadar memindahkan penduduk. Program resmi pemerintah Indonesia yang dilakukan sejak tahun 1950 itu diharapkan mampu menciptakan daerah pertumbuhan ekonomi baru, pembukaan lapangan kerja, pemerataan penduduk, dan akulturasi budaya.

Menurut alumni Pascasarjana UI itu siapa saja boleh mengajukan diri menjadi transmigran namun harus memenuhi prosedur yang sudah ditentukan. “Kami terbuka bila ada anggota IMMI ingin melakukan transmigrasi namun ia harus memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan”, ungkapnya.

See also  Mendagri Nilai Omnibus Law UU Cipta Kerja Akan Mempermudah Masyarakat Membuka Usaha

Kementrans tidak hanya membuka pintu dan memfasilitasi masyarakat yang ingin menjadi transmigran tetapi juga mempunyai program mempersiapkan transmigran terdidik dan terlatih untuk ditetapkan di daerah tujuan. Program ini bisa diraih bagi generasi muda lewat Beasiswa Transmigrasi Patriot. “Sebelum ditempatkan di daerah transmigran, mereka lebih dahulu dididik langsung di lapangan dan bangku kuliah”, ujar pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu.

Berita Terkait

Dukung Mudik Lebaran 2026, Kementerian PU Siapkan 10 Ruas Tol Fungsional dan 15 TIP
Mendes dan Gubernur NTB Bersinergi Hapus Kemiskinan Ekstrem
Tenor Cicilan Rumah Subsidi Diperpanjang Jadi 30 Tahun
Dukung Konektivitas, HKA Pastikan Kesiapan Perkerasan Jalan Akses Tol Patimban
Cegah PHK 9.000 PPPK, Senator NTT Minta Revisi UU HKPD
Tertarik Investasi di Kawasan Transmigrasi, China Energy Siap Serap 5.000 Tenaga Kerja Lokal
Hutama Karya-HKA Percepat Pemeliharaan Tol Trans Sumatera Jelang Mudik Lebaran 2026
Kementerian PU Tangani Longsor Ruas Trenggalek–Ponorogo, Akses Jalan Sudah Dapat Dilalui Terbatas

Berita Terkait

Tuesday, 10 March 2026 - 23:29 WIB

Dukung Mudik Lebaran 2026, Kementerian PU Siapkan 10 Ruas Tol Fungsional dan 15 TIP

Tuesday, 10 March 2026 - 23:22 WIB

Mendes dan Gubernur NTB Bersinergi Hapus Kemiskinan Ekstrem

Tuesday, 10 March 2026 - 19:53 WIB

Tenor Cicilan Rumah Subsidi Diperpanjang Jadi 30 Tahun

Tuesday, 10 March 2026 - 17:03 WIB

Dukung Konektivitas, HKA Pastikan Kesiapan Perkerasan Jalan Akses Tol Patimban

Monday, 9 March 2026 - 01:13 WIB

Cegah PHK 9.000 PPPK, Senator NTT Minta Revisi UU HKPD

Berita Terbaru

Nasional

Mendes dan Gubernur NTB Bersinergi Hapus Kemiskinan Ekstrem

Tuesday, 10 Mar 2026 - 23:22 WIB

foto ist

Nasional

Tenor Cicilan Rumah Subsidi Diperpanjang Jadi 30 Tahun

Tuesday, 10 Mar 2026 - 19:53 WIB