Rumah Sakit Indonesia Diserang, BKSAP DPR : Keji, Biadab, Tidak Berprikemanusiaan

Friday, 27 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, / foto ist

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, / foto ist

 

DAELPOS.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Mardani Ali Sera, Kamis (26/12), mengutuk keras pengepungan dan serangan Israel teranyar atas Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara.

“Rumah Sakit Indonesia merupakan sedikit dari rumah sakit di Gaza yang secara parsial masih berfungsi. Tuduhan bahwa di rumah sakit Indonesia itu ada pejuang Hamas yang menyerang Israel adalah kebohongan alias tidak ada bukti,” tegas dia.

Lebih jauh, politisi PKS tersebut mencurigai serangan Israel atas fasilitas kesehatan di Jalur Gaza tersebut sebagai kebijakan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan secara keji, biadab, dan tidak berprikemanusiaan.

“Menurut beberapa sumber, per November 2024 tercatat hanya 17 dari 36 rumah sakit di Gaza yang masih berfungsi. Sisanya hancur atau berfungsi sebagian karena serangan brutal Israel. Ini jelas-jelas TSM. Anehnya, komunitas internasional belum banyak berbuat. Ini jelas-jelas teror yang sangat mengerikan,” imbuh Mardani mengingatkan.

Lebih lanjut, pria berdarah Betawi tersebut mendesak komunitas global memberikan tekanan keras dan secepatnya terhadap Israel agar mematuhi hukum internasional.

“Saya mendesak komunitas global terutama PBB agar memaksa Israel mematuhi hukum internasional, terutama Pasal 18 Konvensi Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat tahun 1907 yang melarang serangan terhadap rumah sakit, tempat medis, dan tenaga medis yang mengumpulkan, merawat, dan mengevakuasi orang yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata,” papar dia.

Pada sisi lain, legislator Komisi II tersebut menilai serangan Israel terhadap berbagai fasilitas kesehatan dan penampungan pengungsi sebagai upaya melenyapkan warga Gaza.

“Saya semakin yakin bahwa teror Israel yang jauh dari kosa kata kemanusiaan itu bertujuan memusnahkan dan mengusir warga Palestina dari wilayah Jalur Gaza. Kita harus terus mengupayakan gencatan senjata, memastikan tersalurkannya bantuan kemanusiaan, menyediakan koridor aman bagi warga sipil dan merealisasikan untuk menghukum Israel di Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasioal,” pungkas dia.

See also  Hadiri Exit Meeting BPK 2024, Menteri Dody Tegaskan Komitmen Kementerian PU Dukung Akuntabilitas Keuangan Negara

Berita Terkait

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR
Mensos Gus Ipul Ajak Jurnalis IJTI Jadi Agen Perlinsos Digital
Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar
Komisi V DPR Apresiasi Opini WTP, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas
BKPM Buka Desk Investasi di Balikpapan, Bidik Target Rp16 Triliun
Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascagempa NTT, Siapkan Penanganan Rehab Rekon
ITPLN Career Day 2026, Siapkan Talenta Adaptif Hadapi Kebutuhan Industri
Kementerian PU Pulihkan Kawasan Rumah Huntara 4 di Aceh Tamiang Pascabanjir dan Perbaiki Tanggul Sungai

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 15:53 WIB

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 November 2026 - 10:22 WIB

Mensos Gus Ipul Ajak Jurnalis IJTI Jadi Agen Perlinsos Digital

Thursday, 19 November 2026 - 09:44 WIB

Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar

Wednesday, 18 November 2026 - 06:48 WIB

Komisi V DPR Apresiasi Opini WTP, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas

Wednesday, 18 November 2026 - 06:40 WIB

BKPM Buka Desk Investasi di Balikpapan, Bidik Target Rp16 Triliun

Berita Terbaru

Berita Utama

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:18 WIB

Berita Utama

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:14 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

News

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 Nov 2026 - 15:53 WIB