DAELPOS.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto semakin optimis target Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan pada tahun 2027 tercapai. Pasalnya tidak terbatas pada K/L terkait yang turut andil dalam merealisasikannya, namun juga dibantu stakeholder baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga level desa.
“Kami mohon kepada para bupati dan camat se-Jawa Tengah mohon 2025 fokus pada ketahanan pangan melalui badan usaha milik desa dibantu pendamping desa. Karena desa di Jawa Tengah paling banyak, maka jika semua desa ini berhasil maka swasembada pangan semakin cepat kita capai,” paparnya saat Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Gradhika Bakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).
Selain kontribusi para stakeholder, keyakinan Mendes Yandri ini juga dilatarbelakangi Permendes Nomor 2 Tahun 2025 yang disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 20 persen dari total dana desa diperuntukkan ketahanan pangan. Desa diwajibkan memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perputaran uang di desa.
“Kita pastikan dana desa ada jejaknya tidak seperti yang lalu-lalu sekali pakai hilang. Memanfaatkan bumdes, nanti modal bumdes dari tahun ke tahun semakin besar dan desa bisa dapat banyak penghasilan,” tambah Mendes Yandri pada rapat terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tersebut.
Dalam kesempatan ini, Menko Zulhas mengajak setiap menteri, bupati/walikota, dan Gubernur Jawa Tengah untuk terlibat dalam mewujudkan swasembada pangan ini.
Kerja sama yang baik, katanya akan memudahkan Indonesia menjadi negara maju selambat-lambatnya pada 2045 yang diawali dengan kemampuan negara untuk memenuhi setiap kebutuhan pangan hingga energi. Tidak hanya itu, seluruh gabah dan jagung hasil panen para petani yang tidak diserap pasar akan dibeli pemerintah dengan harga yang menguntungkan.
“Presiden memerintah menteri-menterinya jangan cengeng, jangan minderan, jangan pesimis. Yakin dulu usaha dulu maka kami putuskan kita tidak impor lagi. Mulai besok berlaku tidak impor beras, gula, jagung, garam,” tutur Menko Zulhas dengan optimis.
Sekadar informasi, rapat terbatas ini bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh K/L terkait beserta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan terwujud Presiden Prabowo Subianto pada 2027. Kerja sama dan kolaborasi yang kuat antarpihak tersebut diyakini dapat mewujudkan tidak hanya Indonesia bebas dari impor semua bahan pangan, namun juga tercapainya swasembada energi serta hilirisasi, program prioritas pemerintah saat ini.
Beberapa hal yang dibahas yakni jaringan irigasi Jawa Tengah, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk MBG, perbaikan budidaya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular sampah dan limbah, dan rehabilitasi mangrove dan silvofishery
SEMARANG – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto semakin optimis target Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan pada tahun 2027 tercapai. Pasalnya tidak terbatas pada K/L terkait yang turut andil dalam merealisasikannya, namun juga dibantu stakeholder baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga level desa.
“Kami mohon kepada para bupati dan camat se-Jawa Tengah mohon 2025 fokus pada ketahanan pangan melalui badan usaha milik desa dibantu pendamping desa. Karena desa di Jawa Tengah paling banyak, maka jika semua desa ini berhasil maka swasembada pangan semakin cepat kita capai,” paparnya saat Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Gradhika Bakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).
Selain kontribusi para stakeholder, keyakinan Mendes Yandri ini juga dilatarbelakangi Permendes Nomor 2 Tahun 2025 yang disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 20 persen dari total dana desa diperuntukkan ketahanan pangan. Desa diwajibkan memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perputaran uang di desa.
“Kita pastikan dana desa ada jejaknya tidak seperti yang lalu-lalu sekali pakai hilang. Memanfaatkan bumdes, nanti modal bumdes dari tahun ke tahun semakin besar dan desa bisa dapat banyak penghasilan,” tambah Mendes Yandri pada rapat terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tersebut.
Dalam kesempatan ini, Menko Zulhas mengajak setiap menteri, bupati/walikota, dan Gubernur Jawa Tengah untuk terlibat dalam mewujudkan swasembada pangan ini.
Kerja sama yang baik, katanya akan memudahkan Indonesia menjadi negara maju selambat-lambatnya pada 2045 yang diawali dengan kemampuan negara untuk memenuhi setiap kebutuhan pangan hingga energi. Tidak hanya itu, seluruh gabah dan jagung hasil panen para petani yang tidak diserap pasar akan dibeli pemerintah dengan harga yang menguntungkan.
“Presiden memerintah menteri-menterinya jangan cengeng, jangan minderan, jangan pesimis. Yakin dulu usaha dulu maka kami putuskan kita tidak impor lagi. Mulai besok berlaku tidak impor beras, gula, jagung, garam,” tutur Menko Zulhas dengan optimis.
Sekadar informasi, rapat terbatas ini bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh K/L terkait beserta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan terwujud Presiden Prabowo Subianto pada 2027. Kerja sama dan kolaborasi yang kuat antarpihak tersebut diyakini dapat mewujudkan tidak hanya Indonesia bebas dari impor semua bahan pangan, namun juga tercapainya swasembada energi serta hilirisasi, program prioritas pemerintah saat ini.
Beberapa hal yang dibahas yakni jaringan irigasi Jawa Tengah, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk MBG, perbaikan budidaya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular sampah dan limbah, dan rehabilitasi mangrove dan silvofishery.
