Ketua DPD RI Minta Rencana Alih Fungsi 20 Hektar Hutan Jadi Lahan Pangan Dibatalkan

Tuesday, 7 January 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin meminta pemerintah untuk membatalkan rencana program ekstensifikasi pertanian yang mengarah pada upaya deforestasi dalam rangka mencapai tujuan swasembada pangan dan energi.

Mantan aktivis KNPI itu mengakui, luas lahan pertanian Indonesia saat ini mengalami penurunan, namun untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi, pemerintah hanya perlu mengembangkan sistem pertanian secara intensif dengan pendekatan agroforestri. Tentunya dengan pendekatan teknologi yang memadai.

“Kami sepenuhnya mendukung setiap upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun mengorbankan 20 juta hutan cadangan hanya akan merusak keseimbangan ekosistem dan iklim”, tegasnya.

Indonesia, kata Sultan, adalah salah satu negara tropis yang sangat diandalkan dalam aksi iklim global. Deforestasi dengan motif ketahanan pangan hanya akan menimbulkan persoalan sosial dan ketahanan iklim yang jauh lebih berbahaya bagi kehidupan.

Senator yang aktif dalam isu lingkungan itu mengatakan bahwa rencana tersebut tidak hanya menimbulkan penolakan dari masyarakat di daerah, tapi juga berpotensi merusak reputasi Indonesia dalam aksi penurunan emisi karbon dan negosiasi pendanaan iklim dunia.

Menurutnya, terdapat banyak pilihan yang lebih ramah lingkungan bagi pemerintah untuk memastikan kesediaan pangan dan energi baru terbarukan kita terpenuhi secara simultan. Kami tegas berpendapat bahwa alih fungsi lahan hutan adalah pilihan gegabah yang berbahaya.

“Kami harap pemerintah bisa berpikir ulang untuk membatalkan rencana ekstensifikasi pertanian tersebut. Pertanian modern tidak lagi mensyaratkan lahan pertanian yang luas, tapi lebih pada pendekatan Intensifikasi pertanian dan penerapan sistem agroforestri pada hutan cadangan dimaksud” tutupnya.

Pemerintah, diketahui sedang mengidentifikasi 20 juta hektare lahan hutan cadangan untuk dimanfaatkan sebagai cadangan pangan, energi, dan air. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan konsep baru ini akan menjadi dukungan langsung bagi program Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

See also  Bahas Anggaran Kemensos Tahun 2021, Ace Hasan Desak Pemerintah Perbaiki Data Kemiskinan

“Kami sudah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air,” katanya  usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/12).

Berita Terkait

JRF 2026 dan Konser Ye Live Gerakkan Ekonomi Jakarta Rp625 Miliar
Bank Jakarta Borong Dua Penghargaan di Jakarta Financial Festival 2026
Menteri PU Tinjau Pembangunan Tol Semarang – Demak, Ditargetkan Selesai Tahun 2027
Closing Ceremony Hutan.ID Fest Chapter Sumatera
BNI Perkuat Intermediasi Perbankan Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Wamen Todotua Raih Honorary Fellow Award di CAFEO 44
Menteri Dody Siapkan 5 Strategi Infrastruktur Tahun 2028, Dukung Asta Cita Presiden Prabowo
PLN EPI dan FLEXIH Inc. Jajaki Pengembangan Hidrogen Rendah Karbon Berbasis Biomassa

Berita Terkait

Monday, 26 October 2026 - 12:59 WIB

Bank Jakarta Borong Dua Penghargaan di Jakarta Financial Festival 2026

Sunday, 25 October 2026 - 14:37 WIB

Menteri PU Tinjau Pembangunan Tol Semarang – Demak, Ditargetkan Selesai Tahun 2027

Sunday, 25 October 2026 - 09:16 WIB

Closing Ceremony Hutan.ID Fest Chapter Sumatera

Saturday, 24 October 2026 - 10:51 WIB

BNI Perkuat Intermediasi Perbankan Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Friday, 23 October 2026 - 08:54 WIB

Wamen Todotua Raih Honorary Fellow Award di CAFEO 44

Berita Terbaru

foto ist

Berita Utama

Polda Metro Jaya Gelar Operasi Patuh Jaya 2026

Monday, 26 Oct 2026 - 13:36 WIB

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun  / foto ist

Berita Utama

Ketua BPK Dorong Penguatan Auditor Forensik Cegah Korupsi

Monday, 26 Oct 2026 - 13:29 WIB