BKSAP: Energi Biru Alternatif Baru Percepat Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Wednesday, 19 March 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Mardani Ali Sera, Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parleman) DPR RI menyebutkan bahwa pemanfaatan energi biru (blue energy) bisa menjadi alternatif baru mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen. “Blue energy ini penting dan bisa menjadi alternatif selain green energy. Konsep Ekonomi Biru yang menawarkan peluang besar dalam pemanfaatan sumber daya kelautan sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi.” ujarnya dalam pembukaan acara FGD (Focused Group Discussion) bertajuk ‘Strengthening Parliamentary Role on Supporting Indonesia’s Membership in BRICS and Accession to OECD” di Serpong, 18 Maret 2025.

Acara yang dihelat ini juga kolaborasi apik BKSAP dengan ICCF (International Conservation Caucus Foundation) dan dihadiri para pakar juga anggota BKSAP yang masuk dalam Panja (Panitia Kerja) terkait. Pada kesempatan tersebut dikupas secara detil peluang energi biru yang nyaris belum disentuh dan menjadi kebijakan pemerintah Indonesia. “Kita (bangsa Indonesia) selayaknya memikirkan dan menerapkan kebijakan energi biru ini, mengingat potensinya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meraih target 8 persen seperti yang ingin diraih Presiden Prabowo.” lanjut Mardani menjelaskan.

Prof Rokhmin Damhuri, menteri kelautan dan perikanan di era Presiden Gusdur, juga menambahkan informasi penting berkaitan potensi energi biru ini. menurutnya, potensi kelautan bisa mencapai hingga 12 juta ton pertahun. konsep yang perlu diperhatikan juga adalah permasalahan sustainability dan industrialisasi untuk pengembangan energi biru di Indonesia.

Lebih lanjut Mardani yang membuka FGD tersebut mengapresiasi eksistensi Indonesia di berbagai forum internasional. Disebutkannya bahwa Indonesia kerap terlibat berbagai forum internasional. Indonesia semakin mendapatkan pengakuan atas peran strategisnya dalam diskusi terkait ekonomi biru. Kehadiran delegasi Indonesia dalam acara COUP 29 serta undangan yang diterima dari World Water Forum menunjukkan bahwa BKSAP DPR RI memiliki posisi penting dalam diplomasi global yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi kelautan.

See also  Muhaimin Iskandar ajak Masyarakat Rapatkan Barisan Lawan Pandemi

Pengakuan terhadap peran Indonesia dalam forum-forum tersebut mencerminkan bahwa upaya yang dilakukan selama ini telah mendapatkan perhatian luas dari berbagai pihak di tingkat internasional. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk terus mengedepankan kerja sama antarnegara dalam mengoptimalkan sumber daya kelautan, baik dalam hal pemanfaatan yang bertanggung jawab maupun dalam memperkuat regulasi yang mendukung keberlanjutan ekosistem maritim. “Kami (BKSAP) kerap diundang di berbagai forum internasional, bahkan diminta sebagai pembicara aktif. AKhir-akhir ini adalah World Water Forum di Bali dan Jakarta. Ini menunjukkan gerak parlemen kita sudah di jalan yang benar dan diakui oleh negara-negara lain.” ujar Maradani yang juga anggota Komisi II FPKS DPR RI ini.

Ketua Panitia Kerja (Panja), Ravindra Airlangga, yang juga menjadi moderator di sesi kedua acara FGD tersebut menyampaikan bahwa dalam jangka waktu enam bulan ke depan, Panja ditargetkan untuk menyelesaikan seluruh pembahasan dan perumusan kebijakan terkait ekonomi biru agar proses implementasinya dapat segera dilakukan secara efektif dan efisien tanpa membuang terlalu banyak waktu. Langkah ini tidak hanya berfokus pada sektor kelautan secara sempit, tetapi juga melibatkan berbagai komisi di DPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Perekonomian agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dampak lintas sektor yang lebih luas. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, diharapkan upaya pengembangan ekonomi biru ini dapat menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat industri maritim, serta mendukung ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Berita Terkait

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional
Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara
Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja
Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket
Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Dewan Komisaris Hutama Karya Perkuat Pengawasan Mutu dan Tata Kelola di Tiga Lokasi Strategis
Kementerian PU Pulihkan Akses Takengon–Gayo Lues, Jalan Kembali Bisa Dilalui
Warga Kampung Weri Sulap Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 16:18 WIB

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 November 2026 - 16:14 WIB

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Wednesday, 18 November 2026 - 22:24 WIB

Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja

Wednesday, 18 November 2026 - 21:40 WIB

Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket

Tuesday, 17 November 2026 - 16:37 WIB

Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol

Berita Terbaru

Berita Utama

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:18 WIB

Berita Utama

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:14 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

News

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 Nov 2026 - 15:53 WIB