DAELPOS.com – Mardani Ali Sera, Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parleman) DPR RI menyebutkan bahwa pemanfaatan energi biru (blue energy) bisa menjadi alternatif baru mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen. “Blue energy ini penting dan bisa menjadi alternatif selain green energy. Konsep Ekonomi Biru yang menawarkan peluang besar dalam pemanfaatan sumber daya kelautan sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi.” ujarnya dalam pembukaan acara FGD (Focused Group Discussion) bertajuk ‘Strengthening Parliamentary Role on Supporting Indonesia’s Membership in BRICS and Accession to OECD” di Serpong, 18 Maret 2025.
Acara yang dihelat ini juga kolaborasi apik BKSAP dengan ICCF (International Conservation Caucus Foundation) dan dihadiri para pakar juga anggota BKSAP yang masuk dalam Panja (Panitia Kerja) terkait. Pada kesempatan tersebut dikupas secara detil peluang energi biru yang nyaris belum disentuh dan menjadi kebijakan pemerintah Indonesia. “Kita (bangsa Indonesia) selayaknya memikirkan dan menerapkan kebijakan energi biru ini, mengingat potensinya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meraih target 8 persen seperti yang ingin diraih Presiden Prabowo.” lanjut Mardani menjelaskan.
Prof Rokhmin Damhuri, menteri kelautan dan perikanan di era Presiden Gusdur, juga menambahkan informasi penting berkaitan potensi energi biru ini. menurutnya, potensi kelautan bisa mencapai hingga 12 juta ton pertahun. konsep yang perlu diperhatikan juga adalah permasalahan sustainability dan industrialisasi untuk pengembangan energi biru di Indonesia.
Lebih lanjut Mardani yang membuka FGD tersebut mengapresiasi eksistensi Indonesia di berbagai forum internasional. Disebutkannya bahwa Indonesia kerap terlibat berbagai forum internasional. Indonesia semakin mendapatkan pengakuan atas peran strategisnya dalam diskusi terkait ekonomi biru. Kehadiran delegasi Indonesia dalam acara COUP 29 serta undangan yang diterima dari World Water Forum menunjukkan bahwa BKSAP DPR RI memiliki posisi penting dalam diplomasi global yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi kelautan.
Pengakuan terhadap peran Indonesia dalam forum-forum tersebut mencerminkan bahwa upaya yang dilakukan selama ini telah mendapatkan perhatian luas dari berbagai pihak di tingkat internasional. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk terus mengedepankan kerja sama antarnegara dalam mengoptimalkan sumber daya kelautan, baik dalam hal pemanfaatan yang bertanggung jawab maupun dalam memperkuat regulasi yang mendukung keberlanjutan ekosistem maritim. “Kami (BKSAP) kerap diundang di berbagai forum internasional, bahkan diminta sebagai pembicara aktif. AKhir-akhir ini adalah World Water Forum di Bali dan Jakarta. Ini menunjukkan gerak parlemen kita sudah di jalan yang benar dan diakui oleh negara-negara lain.” ujar Maradani yang juga anggota Komisi II FPKS DPR RI ini.
Ketua Panitia Kerja (Panja), Ravindra Airlangga, yang juga menjadi moderator di sesi kedua acara FGD tersebut menyampaikan bahwa dalam jangka waktu enam bulan ke depan, Panja ditargetkan untuk menyelesaikan seluruh pembahasan dan perumusan kebijakan terkait ekonomi biru agar proses implementasinya dapat segera dilakukan secara efektif dan efisien tanpa membuang terlalu banyak waktu. Langkah ini tidak hanya berfokus pada sektor kelautan secara sempit, tetapi juga melibatkan berbagai komisi di DPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Perekonomian agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dampak lintas sektor yang lebih luas. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, diharapkan upaya pengembangan ekonomi biru ini dapat menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat industri maritim, serta mendukung ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
