Sultan Minta Pemerintah Kembali Berikan Subsidi Pupuk Kepada Petani Kelapa Sawit Mandiri

Sunday, 23 March 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui kementerian pertanian untuk kembali menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan penerima subsidi pupuk.

Hal ini disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu untuk menindaklanjuti aspirasi para petani sawit mandiri saat melakukan kunjungan kerja reses di Desa Kembang Mumpo kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu pada Minggu (23/03).

“Sawit adalah komoditas perkebunan ungglan yang perlu dikembangkan secara intensif. Terdapat hampir 7 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani swadaya”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Minggu.

Ketua DPD RI ke-6 itu berharap permen pertanian terkait pupuk subsidi dapat dievaluasi untuk memberikan rasa keadilan bagi ratusan ribu masyarakat petani kelapa sawit di daerah.

“Penghapusan komoditas kelapa sawit dalam peraturan menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 cukup memberatkan petani sawit mandiri. Terutama bagi petani dengan luas lahan di bawah 1-3 hektar”, tegasnya.

Seperti diketahui, kelapa sawit tidak termasuk dalam 9 komoditas yang diberikan insentif subsidi pupuk dalam peraturan menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022.

Selain itu, kata Sultan, penghapusan subsidi pupuk juga sangat berpengaruh pada penurunan produktivitas dan nilai tukar petani sawit. Tak heran jika rata-rata Produktivitas sawit kita kurang dari 4 ton per hektare, kalah dibandingkan Malaysia.

“Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada pelaku industri kelapa sawit secara menyeluruh khususnya petani sawit swadaya. Tidak hanya pada produktivitas, tapi juga soal riset, promosi, tata kelola, hilirisasi, dan pengolahan sawit dalam satu atap”, tutupnya.

See also  Mentan Sebut Stok Beras Aman, Capai 4,5 Juta Ton

Berita Terkait

Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR RI Serahkan 109 Sertipikat Hak Milik kepada Warga Transmigrasi Jeringo, Lombok Timur
Kementerian PU Tangani Dampak Banjir pada Sejumlah SPAM di Kota Padang, 6.000 SR Kembali Terlayani
Hutama Karya Gandeng Kejati Aceh, Perkuat Kepastian Hukum Pembangunan Infrastruktur
Kementrans dan DPR RI Perkuat Sinergi Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Muna
BNI Jalankan Aksi Korporasi Terukur, Fundamental Bisnis Tetap Solid
Keminveshil-Kemenhub Jajaki Investasi Terminal Purabaya dan Betan Subing
Pastikan Kenyamanan Pengguna Jalan, Hutama Karya Lakukan Pemeliharaan JTTS dan Bangun Akses Baru di Tol Terpeka
Penasihat Hukum Global Sumud Flotilla Soroti Lemahnya Hukum Internasional

Berita Terkait

Friday, 23 October 2026 - 14:08 WIB

Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR RI Serahkan 109 Sertipikat Hak Milik kepada Warga Transmigrasi Jeringo, Lombok Timur

Thursday, 22 October 2026 - 15:25 WIB

Kementerian PU Tangani Dampak Banjir pada Sejumlah SPAM di Kota Padang, 6.000 SR Kembali Terlayani

Thursday, 22 October 2026 - 15:21 WIB

Hutama Karya Gandeng Kejati Aceh, Perkuat Kepastian Hukum Pembangunan Infrastruktur

Thursday, 22 October 2026 - 14:22 WIB

Kementrans dan DPR RI Perkuat Sinergi Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Muna

Wednesday, 21 October 2026 - 20:52 WIB

BNI Jalankan Aksi Korporasi Terukur, Fundamental Bisnis Tetap Solid

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Wamen Todotua Raih Honorary Fellow Award di CAFEO 44

Friday, 23 Oct 2026 - 08:54 WIB