Hadir Di Parlemen Remaja 2025, Wamen Viva Yoga Dorong Generasi Muda Aktif Beroganisasi dan Terjun Dalam Dunia Politik

Sunday, 27 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi ( foto Istimewa )

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi ( foto Istimewa )

DAELPOS.com – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong generasi muda untuk aktif berorganisasi baik organisasi dalam maupun luar sekolah. Hal demikian penting sebab pengetahuan kepemimpinan dan kemasyarakatan tidak diperoleh di bangku sekolah. “Saat kuliah, ikut organisasi juga sangat penting”, tegasnya, Depok, 26/4/2025. Ungkapan demikian disampaikan saat dirinya memberi materi dalam Latihan Kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Tingkat Nasional yang dikemas dalam Parlemen Pelajar 2025.

Kegiatan yang digelar di Depok, Jawa Barat, itu berlangsung dari tanggal 24 hingga 27 April 2025. Kegiatan yang bekerja sama dengan DPR itu diikuti oleh 100 peserta yang datang dari berbaga provinsi seperti Sumatera Barat, Kalimantan Utara, hingga Papua Selatan. Dalam kegiatan Parlemen Pelajar peserta tidak hanya mendapat materi tentang kepemimpinan, keorganisasian, dan ilmu politik namun mereka juga mempraktekan sidang-sidang di DPR.

Lebih lanjut Viva Yoga mengatakan, ilmu tentang kepemimpinan dan kemasyarakatan yang diperoleh dari organisasi tak bisa diserap dalam waktu yang singkat. “Perlu waktu yang intensif, kesabaran, dan ketekunan”, ujarnya. Di sinilah menunjukan beroganisasi tak bisa dilakukan secara instan atau cepat. “Berbagai ilmu dari organisasi ini tidak kita dapatkan dari bangku sekolah”, tambah pria yang juga menjadi Wakil Ketua Umum PAN itu.

Bila aktif berorganisasi, generasi muda tak hanya memperoleh ilmu yang tidak ada di bangku sekolah atau kuliah namun ia juga akan bertemu dengan berbagai tokoh politik maupun masyarakat. “Saat mengikuti Parlemen Pelajar, kalian bisa bertemu dengan anggota DPR secara langsung”, tuturnya.

Meski demikian diingatkan oleh mantan anggota Komisi IV DPR itu menjadi aktivis itu berat dan penuh tantangan. “Saat pelajar atau mahasiswa lain santai atau main media sosial, kalian harus diskusi, rapat, membahas program kerja”, ujarnya. Tak hanya itu, aktivis akan menjadi manusia yang asing di lingkungannya, “karena pikirannya out of the box”, tambahnya. Pikiran out of the box inilah membuat pelajar atau mahasiswa kerap diskusi berbagai masalah mulai dari filsafat, politik, ideologi, ekonomi, dan agama.

See also  PLN Nusantara Power Perkuat Ekosistem Hidrogen Hijau Nasional, Tampilkan Pemanfaatan Hidrogen di GHES 2026

Meski Viva Yoga mendorong generasi muda aktif berorganisasi namun dirinya juga mengingatkan agar mereka tetap tekun dan serius dalam belajar baik di sekolah maupun kuliah. Bila kuliah di fakultas hukum maka harus mampu memahami ilmu-ilmu hukum. Demikian pula saat kuliah di fakultas ekonomi, kedokteran, teknik, maupun fakultas dan jurusan lainnya. “Ilmu-ilmu yang bersifat fakultatif inilah yang akan meniadi dasar dalam kehidupan untuk mencari kerja”, ucapnya.

Untuk menambah wawasan keilmuan, diharap pelajar dan mahasiswa juga berpikir holistik komprehensif. Caranya dengan membaca berbagai macam buku di luar fakultatifnya seperti buku tentang ideologi, politik, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. “Perpaduan inilah yang akan membuat wawasan kita menjadi luas”, ujar mantan Ketua HMI Cabang Denpasar itu.

Modal yang didapat dari sekolah, kuliah, dan berorganisasi inilah yang menjadi bekal bila mau menjadi politisi dan masuk partai politik. “Nah selama ini orang masuk partai politik niatnya macam-macam”, ungkapnya. “Ada yang niatnya pragmatis, ada pula niatnya memperjuangkan kepentingan rakyat”, tambahnya.

Disampaikan kepada peserta Parlemen Pelajar yang telah mempraktekan berbagai sidang di DPR, saat ini di DPR ada 8 partai. Partai-partai itu disebut PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. “Partai-partai itu yang lolos parliamentary threshold atau ambang batas syarat untuuk lolos ke DPR”, paparnya.

Hadirnya partai menurut pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu wujud di Indonesia ada demokrasi. “Tidak ada negara demokrasi tanpa partai politik”, tegasnya. Sebagai negara demokrasi, di sini orang atau masyarakat bebas mendirikan partai. Diterangkan, syarat untuk mendirikan partai, ia harus memiliki ideologi yang jelas, struktur organisasi sampai desa, ada kaderisasi, memiliki program kerja yang memberi manfaat bagi rakyat, pendanaan yang kuat, dan tumbuhnya demokrasi di internal partai.

Berita Terkait

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR
Mensos Gus Ipul Ajak Jurnalis IJTI Jadi Agen Perlinsos Digital
Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar
Komisi V DPR Apresiasi Opini WTP, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas
BKPM Buka Desk Investasi di Balikpapan, Bidik Target Rp16 Triliun
Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascagempa NTT, Siapkan Penanganan Rehab Rekon
ITPLN Career Day 2026, Siapkan Talenta Adaptif Hadapi Kebutuhan Industri
Kementerian PU Pulihkan Kawasan Rumah Huntara 4 di Aceh Tamiang Pascabanjir dan Perbaiki Tanggul Sungai
Tag :

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 15:53 WIB

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 November 2026 - 10:22 WIB

Mensos Gus Ipul Ajak Jurnalis IJTI Jadi Agen Perlinsos Digital

Thursday, 19 November 2026 - 09:44 WIB

Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar

Wednesday, 18 November 2026 - 06:48 WIB

Komisi V DPR Apresiasi Opini WTP, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas

Wednesday, 18 November 2026 - 06:40 WIB

BKPM Buka Desk Investasi di Balikpapan, Bidik Target Rp16 Triliun

Berita Terbaru

Berita Utama

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:18 WIB

Berita Utama

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:14 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

News

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 Nov 2026 - 15:53 WIB