DAELPOS.com – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melaksanakan Program Sistem Pertanian Terpadu Tanaman Energi (SPT2E) di 50 titik lahan kering dan kritis seluas 500 hektar yang tersebar di Pulau Jawa menggunakan metode monokultur atau tumpang sari.
PLN EPI pada tahap pertama menyediakan 160 ribu bibit tanaman multifungsi, yakni gamal, kaliandra, indigofera, dan akasia sebagai bagian dari penguatan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu.
Inisiatif ini merupakan bagian dari roadmap pemenuhan kebutuhan biomassa untuk mendukung cofiring pada PLTU PLN Grup, dengan target pasokan sebesar 3 juta ton biomassa pada tahun 2025.
Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara, menegaskan bahwa pengembangan ekosistem biomassa menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan nasional.
“Kami tidak hanya bicara soal suplai energi primer, tetapi juga komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan. Program ini adalah langkah konkret PLN EPI dalam menjamin pasokan biomassa secara berkelanjutan untuk cofiring PLTU, sekaligus mendorong revitalisasi lahan kritis dengan pendekatan pertanian terpadu”, ujar Iwan.
PLN EPI mengirimkan bibit hingga ke titik penanaman dengan jenis tanaman yang dipilih memiliki daya tumbuh tinggi di lahan marginal dan nilai kalor cukup untuk substitusi batu bara dalam cofiring PLTU. Beberapa daerah yang menjadi pusat penanaman antara lain Beberapa Desa di Tegal, Brebes, Cilacap, Rembang, Gunung Kidul, dan Blora.
Iwan menambahkan, kolaborasi dengan Kementerian Pertanian RI juga menjadi krusial dalam pelaksanaan proyek ini. “Kami mengapresiasi dukungan Kementan RI dalam mendampingi program ini di lapangan. Melalui pendekatan tumpang sari dan pertanian terpadu, kami ingin menciptakan nilai ganda, baik untuk ketahanan energi nasional maupun pemberdayaan ekonomi lokal”, tutupnya.
Dengan demikian Program Sistem Pertanian Terpadu Tanaman Energi (SP2TE) ini diharapkan mendukung transisi energi hijau juga berdampak langsung terhadap ekonomi kerakyatan.
