daelpos.com – Reformasi birokrasi sudah berjalan selama 66 tahun, sejak berdirinya Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BAPEKAN) pada tahun 1959. Kini setelah sekian kali menyesuaikan dinamika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan berbagai percepatan untuk tugas utamanya: menciptakan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Menteri PANRB Rini Widyantini memberikan sebuah refleksi bagi seluruh jajarannya. “Kita semua adalah bagian dari perjuangan untuk menghadirkan birokrasi yang berdampak, adaptif, dan berpihak kepada rakyat,” ungkap Rini pada acara Fun Walk Keluarga Besar Kementerian PANRB, Minggu (27/7/2025).
Perayaan ini tidak seperti perayaan hari ulang tahun lembaga pada umumnya. Melainkan sebuah momen untuk memperkuat kekeluargaan dan kolaborasi. Sebuah perayaan sekaligus kontemplasi bagi para penggerak reformasi birokrasi.
Tahun 2025 menjadi batu loncatan strategis untuk mendorong transformasi birokrasi. Bukan lagi birokrasi yang hanya bekerja dari balik meja, tetapi birokrasi yang hadir di tengah masyarakat, bisa dilihat, dirasakan, dan memberikan dampak nyata.
Setelah sebelumnya Kementerian PANRB menggemakan tagline reformasi birokrasi berdampak, kini Rini Widyantini membawakan tagline lebih progresif: Transformasi Melayani Negeri. “Kita harus dengan cepat beradaptasi dengan perubahan pola kerja, melakukan sebuah transformasi pada hulu yang hilirnya adalah melayani masyarakat yang semakin baik,” jelas Rini.
Gerak cepat pada birokrasi melahirkan hal-hal baru. Tidak hanya dari sisi internal pemerintah, birokrasi juga mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik, peningkatan kompetensi dan integritas pegawai, hingga mempersempit jurang pemisah antara pemerintah dengan masyarakat.
Reformasi birokrasi berhasil menjaga stabilitas pemerintahan dari berbagai dinamika, termasuk saat pandemi dan berbagai peristiwa politik. Birokrasi yang kuat membuktikan bahwa pelayanan pemerintah sudah selayaknya tidak mudah dipengaruhi oleh politik.
Salah satu bentuk transformasi yang dilakukan adalah pemerintahan digital. Transformasi digital pada pemerintah tak selalu soal perkembangan teknologi. “Bahwa transformasi digital yang kita lakukan bukan sekadar efisiensi, tapi menghadirkan pemerintahan yang menyatu demi kemudahan warganya yang diberikan pelayanan publik,” pungkas Rini.
