daelpos.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berperan memastikan tata kelola kelembagaan Sekolah Rakyat berjalan secara efektif dan efisien, termasuk menyiapkan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Hal ini penting agar kelembagaan program ini tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga memiliki daya dukung yang berkelanjutan dari sisi organisasi dan sumber daya manusia.
“Hari ini saya berkesempatan meninjau langsung kegiatan belajar-mengajar Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari Program Prioritas Presiden Prabowo dalam memperluas akses pendidikan bermutu, setara, dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan.,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini usai mengunjungi SRMP 17 Tabanan, Senin (04/08/2025).
Menteri Rini mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat sejalan dengan Asta Cita untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, memutus rantai kemiskinan, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia. Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara yang tidak hanya memberi pendidikan gratis, tetapi juga gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter, sama halnya dengan program prioritas lain seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Perumahan Rakyat.
Seluruh program tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Pihaknya menyaksikan langsung bagaimana anak-anak yang sebelumnya bahkan sulit memenuhi kebutuhan dasar kini bisa tinggal di asrama, belajar dengan layak, dan bermimpi besar tentang masa depan mereka. Kunjungan Menteri PANRB menjadi sarana bagi pihaknya untuk memahami dinamika di lapangan, berinteraksi langsung dengan guru, tenaga kependidikan, dan para siswa.
“Jadi ini merupakan program Bapak Presiden terhadap bagaimana mendekatkan negara kepada masyarakat. Jadi semakin kecil jarak antara instansi pemerintah dengan rakyat. Jadi Masyarakat betul – betul lebih disejahterakan,” katanya.
Menurutnya program Sekolah Rakyat merupakan salah satu manifestasi dari pada reformasi birokrasi yang sedang dijalankan, dimana semua institusi pemerintah bahu membahu untuk membangun Sekolah Rakyat dengan tujuan mencerdaskan masyarakat yang kurang mampu secara lebih setara. Hadirnya Sekolah Rakyat menjadi suatu cerminan dari reformasi birokrasi, bukan hanya sekedar masalah prestasi reformasi birokrasi itu sendiri, tapi juga mencerminkan bahwa negara itu hadir pada semua titik layanan dasar.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan Sekolah Rakyat mencerminkan pendekatan shared outcome yang menjadi prinsip dalam reformasi birokrasi, bahwa keberhasilan birokrasi terletak pada dampak nyatanya bagi rakyat, bukan pada banyaknya aturan yang dibuat. Diharapkan semangat yang ada di SRMP 17 Tabanan ini dapat menjadi contoh baik dan menginspirasi daerah lain dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Karena reformasi birokrasi sejati bukan soal administrasi, tapi tentang komitmen negara untuk hadir di titik-titik paling mendasar dari kehidupan rakyatnya.
Sebagai informasi bahwa Sekolah Rakyat mengintegrasikan pendidikan akademik dan empat pilar karakter yakni kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan. Sistem boarding 24 jam dilengkapi dengan jaminan gizi, kesehatan, dukungan keluarga, serta pembinaan komunitas sekitar. Setiap siswa juga menggunakan kartu digital yang terhubung dengan sistem absensi, makan, keuangan, dan ibadah. Sekolah Rakyat diharapkan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan partisipasi sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong mobilitas sosial generasi muda. Kehadiran sekolah juga menggerakkan ekonomi lokal melalui lapangan kerja baru, belanja sekolah, dan penguatan kohesi sosial. (*)
