Izin Tenaga Kesehatan dan Medis Kini Lebih Cepat Melalui MPP Digital Nasional

Wednesday, 10 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

daelpos.com – Perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan kini lebih dipermudah melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional. Tenaga medis dan Kesehatan bisa mengurus perizinan secara digital tanpa memakan banyak waktu.

Hal itu diperkuat dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Jakarta, Selasa (09/9/2025).

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu lama, kini menjadi jauh lebih cepat, transparan, tanpa biaya, dan tidak berbelit. “Layanan yang ada ini akan semakin memudahkan bagi tenaga medis dan kesehatan dalam mengurus perizinan yang dibutuhkan,” jelas Rini.

Langkah transformasi ini sejalan dengan program prioritas presiden dalam membangun peradaban baru dari hal yang paling mendasar, yakni kesehatan. Rini mengungkapkan, SKB ini merupakan bagian penting untuk memastikan akses kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas.

Pemerintah pusat akan terus mendukung dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik digital terpadu, salah satunya dalam rangka penyelenggaraan perizinan kesehatan. Sebelumnya, pengurusan izin tenaga kesehatan dan medis dikenal sebagai proses yang memakan waktu hingga berbulan-bulan. Pemohon harus mengunggah berbagai dokumen secara manual, dan verifikasi seringkali terbatas di tingkat lokal. Selain itu, prosesnya juga melibatkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menambah birokrasi yang harus dilalui.

Dengan hadirnya layanan perizinan Kesehatan pada MPP Digital Nasional, proses tersebut kini jauh lebih ringkas. Waktu pengurusan perizinan yang dulu bisa lebih dari dua minggu, kini dipersingkat menjadi kurang dari satu jam. Aplikasi MPP Digital sendiri dapat diunduh melalui Play Store, meski pemerintah daerah yang memiliki kemampuan dapat memilih untuk mengintegrasikan fitur-fitur di MPP Digital ke portal pelayanan publik masing-masing.

See also  POTRET, 21 Tahun LPJK Indonesia

Data ditarik dari sistem terpusat, sehingga pemohon tidak perlu lagi repot mengunggah dokumen berulang kali. Ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga meningkatkan akurasi karena pengecekan persyaratan menjadi otomatis dan terintegrasi secara nasional. Proses perizinan juga mengalami simplifikasi yang signifikan. Verifikasi yang semula melibatkan dua OPD kini cukup diselesaikan oleh satu OPD saja. Selain itu, sistem ini juga menciptakan transparansi yang lebih baik, dengan proses yang kini terstandar nasional dan dapat dipantau secara realtime.

Implementasi MPP Digital ini memberikan dampak positif yang luas. Bagi masyarakat, mereka mendapatkan layanan yang cepat, transparan, dan bebas dari keharusan mengunggah dokumen berulang. Pemerintah daerah juga diuntungkan karena dapat menghemat biaya operasional aplikasi dan mempercepat proses verifikasi. Sementara itu, pemerintah pusat dapat melakukan monitoring secara realtime dan memastikan adanya standar nasional yang seragam di seluruh Indonesia. Inisiatif ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan modern, sejalan dengan visi reformasi birokrasi.

Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada 2023, MPP Digital telah hadir di 199 kabupaten/kota dan dimanfaatkan oleh lebih dari 300 ribu pengguna. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah mengingat kebutuhan layanan dari masyarakat yang lebih praktis. Layanan perizinan tenaga kesehatan menjadi salah satu yang paling banyak digunakan, dengan pertumbuhan permohonan yang terus meningkat signifikan.

Bagi Rini, keberhasilan SKB ini merupakan wujud shared outcome, kerja bersama antar lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. “Tujuannya jelas, yakni agar tenaga kesehatan lebih mudah mengurus perizinan dan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan terpercaya,” pungkas Rini.

Berita Terkait

SMEXPO 2026 Bagikan Tips agar Produk UMKM Makin Dikenal dan Laris di Pasaran
Kementerian PU Fokus Pemulihan Kondisi Sungai dan Siapkan Tanggul Darurat Atasi Banjir di Subulussalam
Prabowo Dorong Kepedulian terhadap Kesehatan Mental Remaja di Manokwari
Kementerian PU Salurkan 894.450 Liter Air Bersih untuk 20.181 KK Masyarakat Terdampak Kekeringan di Babel dan Sulbar
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan, Hutama Karya Lakukan Pemeliharaan di Ramp H Simpang Susun TMII Tol JORR-S
Pulihkan Layanan Air Minum Pascabencana, Hutama Karya Perkuat Penanganan SPAM di Sumatera Barat
Pendampingan Tim Ekspedisi Patriot Tingkatkan Pendapatan Transmigran hingga Empat Kali Lipat
Usai Diresmikan Presiden, Menteri Dody Akan Renovasi Bertahap Masjid Giok Nagan Raya

Berita Terkait

Monday, 16 November 2026 - 08:59 WIB

Kementerian PU Fokus Pemulihan Kondisi Sungai dan Siapkan Tanggul Darurat Atasi Banjir di Subulussalam

Monday, 16 November 2026 - 08:24 WIB

Prabowo Dorong Kepedulian terhadap Kesehatan Mental Remaja di Manokwari

Sunday, 15 November 2026 - 08:58 WIB

Kementerian PU Salurkan 894.450 Liter Air Bersih untuk 20.181 KK Masyarakat Terdampak Kekeringan di Babel dan Sulbar

Sunday, 15 November 2026 - 08:41 WIB

Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan, Hutama Karya Lakukan Pemeliharaan di Ramp H Simpang Susun TMII Tol JORR-S

Saturday, 14 November 2026 - 13:40 WIB

Pulihkan Layanan Air Minum Pascabencana, Hutama Karya Perkuat Penanganan SPAM di Sumatera Barat

Berita Terbaru

foto dok. Astra

Berita Utama

Implementasi Strategi Astra & Aspirasi Pertumbuhan Menuju 2030

Monday, 16 Nov 2026 - 14:15 WIB

Berita Terbaru

COP31 Turki Jadi Panggung ITPLN Bicara Masa Depan SDM Surya

Monday, 16 Nov 2026 - 12:49 WIB