daelpos.com – Bertempat di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 15/9/2025, Komisi V DPR menggelar ‘Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat’ dengan mitra komisi. Mitra komisi yang membidangi infrastruktur dan perhubungan ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas.
Rapat yang dihadiri oleh 35 anggota dari berbagai fraksi dan dibuka secara terbuka oleh Ketua Komisi V Lasarus itu dihadiri oleh menteri, wakil menteri, kepala badan, dan wakil kepala badan dari kementerian dan badan terkait.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan Komisi V menyepakati Pagu RAPBN 2026 masing-masing kementerian dan badan. “Disepakati besaran pagu masing-masing, Kementerian Transmigrasi mendapat Pagu RAPBN 2026 sebesar Rp1.902.040.784”, ujarnya. “Seluruh fraksi setuju dari semua pagu kementerian dan badan”, tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut Komisi V dalam fungsi pengawasannya mendorong agar seluruh mitra wajib menyerahkan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan, paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang Tentang APBN TA 2026 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.
Anggaran yang disepakati menurut Viva Yoga akan digunakan untuk merealisasikan program-program Kementerian Transmigrasi yakni 5T, Trans Tuntas, Trans Karya Nusa, Trans Gotong Royong, Trans Patriot, dan Trans Lokal. “Program ini kita lakukan secara berkesinambungan”, ujarnya. “Ketua Komisi V tadi mengatakan pemerintah sebagai eksekutor program pembangunan maka kami akan mengeksekusi program yang ada sesuai dengan tahun anggaran yang ada”, ujar mantan Anggota Komisi IV DPR itu.
Dirinya mengucapkan terima kasih atas dukungan DPR dalam penetapan Pagu RAPBN 2026 sehingga semua proses berjalan lancar. Anggaran yang ada diharap mampu menjawab suara wakil rakyat yang mengungkapkan segala permasalahan yang ada di daerah seperti belum memadainya infrastruktur jalan dan jembatan termasuk di kawasan transmigrasi.
