“Apakah Bapak-Ibu siap berangkat dengan ikhlas dan sukarela?”.
“Siap”.
“Tidak mengundurkan diri?”.
“Tidak”.
“Yakin”.
“Yakin”.
daelpos.com – Percakapan di atas merupakan dialog antara Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dan 78 Kepala Keluarga (KK) calon transmigrasi (catrans) di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BPPMT) Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, 27 September 2025.
Sebelum diberangkatkan ke Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan; Poso Sulawesi Tengah, Polewali Mandar Sulawesi Barat, dan Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, mereka mengikuti pelatihan mulai 27 September hingga 3 Oktober 2025.
Menurut Viva Yoga transmigrasi saat ini bukan hanya sekadar memindahkan penduduk namun lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Antara Kementerian Transmigrasi dan catrans memiliki tekad yang sama yakni menciptakan masyarakat sejahtera”, ujarnya. Program ini merupakan bagian dari reforma agraria di mana memberikan tanah bagi rakyat untuk dijadikan lahan garapan, rumah, dan pemukiman.
Diungkapkan, pindah ke tempat baru dan meninggalkan tempat di mana manusia dilahirkan dan dibesarkan adalah suatu yang berat. Meski demikian diingatkan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. “Di mana pun kita ditempatkan di situ masih tanah Indonesia, rumah kita sendiri”, tuturnya.
Ditegaskan kembali, paling penting, agar catrans mempersiapkan mental dan niat sebab tidak jarang sesudah tiga, empat bulan, tidak betah dan kembali ke kampung halaman di Jawa. “Kami berharap Bapak-Ibu benar-benar sungguh-sungguh”, tegasnya. “Jangan ragu-ragu”, tambahnya. Kementerian ini betul-betul menginginkan perpindahan penduduk bukan membawa masalah namun ingin memberikan solusi bagi pembangunan nasional.
Di tempat pemukiman dan kawasan transmigrasi, transmigran dipentingkan untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi dan pemerintah daerah agar segala tantangan dan dinamika yang terjadi bisa dikomunikasikan dan tertangani.
Dalam masa pembinaan selama kurang lebih satu tahun, mereka mendapat tanggungan biaya hidup, jadup, sekitar Rp3,1 juta hingga Rp3,3 juta. Saat diberangkatkan diberi uang bekal sebesar Rp25 juta. Setelah melalui pembinaan diharap mereka bisa mandiri. “Kementerian Transmigrasi kurang lebih selama satu tahun bertanggungjawab dan memberi pembinaan”, ungkapnya. Setelah itu diharap transmigran mandiri dan produktif dari lahan yang mereka tempati.
