daelpos.com – Kepada Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga mengatakan transmigrasi di kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo itu sudah ada transmigrasi sejak tahun 1981. Dalam perjalanan waktu program itu mampu mengubah kehidupan transmigran menjadi sejahtera. Kawasan Transmigrasi yang ada pun sekarang menjadi sentra tanaman pangan.
Cerita sukses program transmigrasi itu disampaikan Saipul A. Mbuinga saat dirinya diterima Viva Yoga di Gedung C, Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, 4/11/2025. Saipul mengungkapkan ada kendala dalam mengembangkan salah satu lokasi transmigrasi, yakni Sandalan karena akses jalan yang belum sesuai dengan warga transmigran dan masyarakat lainnya.
“Akses itu menghubungkan Sandalan ke ibu kota kecamatan. Akses penting untuk mengirimkan berbagai produk pertanian”, ungkap Saipul.
Untuk itu dirinya meminta bantuan ke Kementrans sebab tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun akses jalan dan jembatan yang menghubungkan dari dan ke Sandalan.
Mendapat pemaparan terkait kesuksesan transmigrasi dan kendala yang dihadapi di Pohuwato, Wamentrans Viva Yoga menyatakan siap mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di kabupaten yang berada paling barat di Gorontalo itu.
“Ok, siap mendukung”, ujar Wamentrans.
Dikatakan di kabupaten ini memiliki 1 kawasan transmigrasi bidang dan 1 kawasan SP Bina yang berlokasi di Sandalan. Di Lokasi ini ada 165 kepala keluarga.
“Sebab masih di bawah pembinaan Kementrans, kita wajib memonitor, mengawasi, dan membantu pembangunan di sana”, ujarnya.
Dari aspirasi dan catatan yang ada disebut tidak hanya masalah infrastruktur yang menjadi tantangan pembangunan di Sandalan. Di Ungkap masih ada 94 bidang yang masuk dalam HPK (Hutan Produksi yang Bisa dikonversi). Masalah seperti ini menurut Viva Yoga harus diselesaikan. Berdasarkan keputusan rapat Komisi V DPR meminta Pemerintah untuk mengeluarkan seluruh kawasan hutan yang berada di kawasan transmigrasi harus dilepaskan status kawasan hutannya.
“Berdasarkan keputusan DPR maka apa yang terjadi di Sandalan bisa dituntaskan. Permasalah pertanahan harus diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari”, tegasnya.
Dalam membangun kawasan transmigrasi, mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu mengatakan Kementrans tidak bisa bekerja sendirian. Kementerian ini harus bersinergi dengan kementerian terkait seperti Kementerian PU, Kementerian Pertanian; pemerintah daerah serta BUMN.
“Kita juga akan bersinergi dengan PNM dalam memberdayakan warga transmigran”, ungkapnya.
“Banyak bantuan dari PNM yang bisa disalurkan di kawasan transmigrasi”, ungkapnya.
Selain itu, ada juga program penanaman kelapa di Pohuwato dari Kementerian Pertanian yang bisa disinergikan dengan Kementrans.
“Kita jadikan Pohuwato tidak hanya menjadi sentra beras dan jagung namun juga kelapa”, harap pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu. Bila perlu ada rumah produksi olahan kelapa. “Kita dorong Sandalan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru”, harapnya.
Untuk menuju keinginan itu, Kementrans memberi bantuan TA 2025 sebesar Rp1,3 miliar. Bantuan itu untuk rehabilitasi sekolah dan peningkatan fasilitas umum.
